Merusak Masa Depan, Sudan Selatan Tutup Klub Malam

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Klub Malam. Sumber: Time Out

    Ilustrasi Klub Malam. Sumber: Time Out

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah daerah Juba, Sudan Selatan akan memberlakukan aturan baru, yakni menutup seluruh klub malam dan pembatasan jam operasional bar menyusul tuduhan adanya sejumlah tindakan tak bermoral yang terjadi di tempat-tempat hiburan malam itu.

    “Pemerintah daerah Jube telah melarang adanya klub malam, bar dan pertunjukan musik pada malam hari di ibu kota Juba,” demikian bunyi aturan tersebut, seperti dikutip dari english.alarabiya.net, Senin, 13 Mei 2019.

    Baca: Bar Singapura Racik Koktail Khusus Sambut KTT Trump - Jong-un 

    Gubernur Juba Augustino Jadalla Wani melalui sebuah unggahan video di Facebook mengatakan klub-klub malam di ibu kota Juba akan sepenuhnya ditutup, sedangkan bar hanya akan menghadapi pembatasan jam operasional, yakni pada sore hari saja. Tempat-tempat hiburan tersebut juga dilarang buka pada siang hari. 

    “Diskotik kami tutup sepenuhnya karena apa yang terjadi di sana sangat berbahaya bagi masa depan negara ini,” kata Wani.

    Ilustrasi Bar. Sumber: Wikipedia

    Baca: Bar Vietnam Racik Minuman Rayakan Pertemuan Kim Jong Un - Trump 

    Diantara alasan penutupan yang disebut Wani adalah saat anak-anak usia 13 tahun mulai sering datang ke klub-klub malam. Kondisi ini membuat pihaknya sangat prihatin dan memastikan diskotik tidak ada lagi di Sudan Selatan.         

    Bukan hanya melarang beroperasinya klub malam dan pembatasan jam operasional bar, pemerintah daerah Juba rencananya akan membuat sebuah aturan pasangan kekasih yang memesan kamar hotel wajib memperlihatkan buku nikah atau sertifikat pernikahan.   

    Sudan Selatan sudah enam tahun di kecamuk perang sipil. Namun sejak September 2018 atau saat dibuatnya sebuah kesepakatan damai, pertempuran besar sudah tidak lagi terdengar di negara itu. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.