Diduga Hina Kerajaan Johor, Mahathir Sesalkan Penahanan Aktivis

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Sumber: EPA-EFE/straitstimes.com

    Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Sumber: EPA-EFE/straitstimes.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyayangkan penahanan seorang aktivis media sosial. Aktivis yang namanya tidak dipublikasi kepolisian itu, diduga ditahan karena kicauan-kicauannya di media sosial telah menyerang Putra Mahkota Kerajaan Johor, Malaysia.

    "Seperti saya tekankan sebelumnya, tidak ada pemimpin yang bebas dari kritikan. Rakyat bebas mengkritik pemimpinnya jika diperlukan. Kebebasan berekspresi itu penting dalam sebuah masyarakat demokratis. Saya menyesalkan penahanan aktivis media sosial itu," kata Mahathir melalui akun Twitter.

    Mahathir menekankan, kritik yang di maksudnya bukan bernada ancaman, memfitnah atau menghina pemimpin berkuasa atau pun Kerajaan.

    Baca: Mahathir Sebut Pangeran Johor Anak Kecil dan Bodoh

    Dikutip dari straitstimes.com, Minggu, 12 Mei, aktivis media sosial itu diketahui bernama Firdaus Abdillah Hamzah seorang pemimpin redaksi Neon Berapi. Dia ditahan pada Kamis, 9 Mei 2019 atas tuduhan telah berkata buruk melalui kicauannya di Twitter tentang Putra Mahkota Kerajaan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

    Baca: Mahathir Bakal Ambil Lahan Publik yang Dimiliki Sultan Johor

    Melalui kicauannya, Firdaus menceritakan dia telah diminta untuk mendatangi kantor polisi pada Kamis siang, 9 Mei 2019. Dia pun meminta pendukungnya untuk tetap tenang. Namun tak lama kemudian, dia mengatakan membutuhkan seorang pengacara.

    Aktivis dan desainer grafis Fahmi Reza mengatakan Firdaus telah ditahan oleh Kepolisian Tampoi, Johor. Penahanan itu diduga karena kicauan-kicauannya.

    Terkait penahanan aktivis itu, Putra Mahkota Tunku Ismail mengatakan Kerajaan negara bagian Johor tidak membuat laporan pengaduan ke polisi. Kalau pun ada laporan pengaduan, dia memastikan hal itu bukan berasal dari pihaknya. Dia menekankan, penahanan Firdaus tidak ada sangkut-paut dengannya.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.