Prancis Minta Facebook Ikut Memberantas Ujaran Kebencian

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendiri Facebook Mark Zuckerberg bertemu dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Sumber: reuters/rt.com

    Pendiri Facebook Mark Zuckerberg bertemu dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Sumber: reuters/rt.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Prancis mendesak Faebook dan perusahaan media sosial lainnya agar memberantas ujaran kebencian.

    Menteri Digital Ekonomi Prancis Cedric O menemukan perusahaan-perusahaan media sosial sekarang telah membiarkan penyelewengan terjadi di platform mereka, khususnya terkait dengan ujaran kebencian. Cedric O juga menilai perusahaan-perusahaan pemiliki media sosial belum melakukan yang terbaik dalam menyasar masalah-masalah itu.

    "Intervensi publik yang sah ditujukan untuk memastikan kalau pemain-pemain besar (perusahaan media sosial) mengadopsi lebih banyak perilaku bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat kita," kata Cedric O dalam laporannya.

    Baca: Mark Zuckerberg Memuji Regulasi Prancis Soal Media Sosial

    Facebook mengakusisi Friend.ly.

    Baca:Bos Facebook Minta Regulasi Internet Dipertegas

    Laporan itu menekankan pemerintah Prancis akan seminimal mungkin melakukan intervensi. Laporan itu pun menyarankan perlunya tindakan tegas untuk menyeimbangkan antara kebijakan represif dan kebijakan pencegahan yang dimulai dari kebijakan perusahaan-perusahaan media sosial.

    Sedangkan untuk menilai suatu keabsahan konten akan diputuskan lewat pengadilan.

    Laporan itu meminta pula pemerintah Prancis secara spesifik melakukan pengawasan yang lebih ketat pada media-media sosial dan algoritmanya sehingga bisa secara otomatis menghapus konten yang dinilai mengandung kebencian.

    Laporan Cedric O itu diterbitkan pada Jumat pagi, 10 Mei 2019, atau beberapa jam sebelum Presiden Prancis Emmanuel Macron dan CEO Facebook Mark Zuckerberg melakukan pertemuan. Keduanya mendiskusikan masalah-masalah yang diungkap dalam laporan Cedric O dan tim tersebut. Dalam kesempatan itu, Zuckerberg menyerukan pemerintah di dunia agar lebih banyak turun tangan mengendalikan internet.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.