Eropa Ingin Jaga Perjanjian Nuklir Iran, Tolak Perkaya Uranium

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hassan Rouhani mengatakan setelah 60 hari, Iran akan meningkatkan tingkat pengayaan uranium [Kantor Kepresidenan Iran / Mohammad Berno / Al Jazeera]

    Hassan Rouhani mengatakan setelah 60 hari, Iran akan meningkatkan tingkat pengayaan uranium [Kantor Kepresidenan Iran / Mohammad Berno / Al Jazeera]

    TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara Eropa mengatakan ingin menjaga perjanjian nuklir Iran dan menolak ultimatum dari Teheran, setelah Iran enggan mematuhi pembatasan pada program nuklirnya dan mengancam melanggar Perjanjian Nuklir Iran 2015 (JCPOA).

    Pengumuman Iran pada hari Rabu, terkait dengan pembatasan pada persediaan bahan nuklirnya, adalah sebagai tanggapan terhadap sanksi AS yang menarik diri perjanjian nuklir tahun lalu.

    Baca: Soal Nuklir, Donald Trump Mendesak Iran untuk Dialog

    Iran belum melanggar kesepakatan, tetapi Presiden Hassan Rouhani mengultimatum negara dunia yang menandatangani perjanjian nuklir agar melindungi ekonomi Iran dari sanksi AS dalam 60 hari, atau Iran akan mulai memperkaya uranium di luar batas yang ditentukan dalam perjanjian, menurut laporan yang dikutip dari Reuters, 10 Mei 2019.

    "Kami menolak ultimatum apa pun dan kami akan menilai kepatuhan Iran berdasarkan kinerja Iran terkait komitmen terkait nuklirnya ...," kata pernyataan yang dikeluarkan bersama oleh Uni Eropa dan menteri luar negeri Inggris, Prancis dan Jerman, negara penandatangan kesepakatan.

    Baca: Rusia dan Iran Kecam Amerika Soal Perjanjian Nuklir, Desak Eropa

    "Kami bertekad untuk terus mengejar upaya untuk memungkinkan kelanjutan perdagangan yang sah dengan Iran," kata mereka, seraya menambahkan bahwa ini termasuk menciptakan landasan khusus yang bertujuan memungkinkan bisnis non-dolar dengan Iran.

    Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan di Twitter bahwa negara-negara Uni Eropa harus menjunjung tinggi kewajiban mereka dalam perjanjian nuklir Iran dan menormalkan ikatan ekonomi meskipun ada sanksi AS, alih-alih menuntut bahwa Iran secara sepihak mematuhi perjanjian multilateral.

    Perjanjian nuklir Iran melibatkan Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Cina setelah Amerika Serikat menyatakan diri keluar dari perjanjian itu pada 2018. Ecfr.eu

    Perjanjian nuklir mengharuskan Iran untuk membatasi kapasitas pengayaan uraniumnya untuk mencegah setiap jalur pengembangan bom nuklir, dengan imbalan penghapusan sebagian besar sanksi internasional.

    Serangkaian inspeksi AS yang lebih ketat di bawah kesepakatan telah memverifikasi bahwa Iran memenuhi komitmennya.

    Iran selalu membantah bahwa pihaknya membuat senjata nuklir dan mengatakan ingin mematuhi perjanjian nuklir.

    Namun pemerintahan Trump berpendapat bahwa kesepakatan nuklir itu cacat karena tidak permanen, tidak membahas program rudal Iran dan tidak menghukum Iran atas apa yang dianggap Washington campur tangan di negara-negara regional yang dilanda konflik.

    Baca: Tolak Poin Kesepakatan Nuklir, Iran Mau Perkaya Uranium

    Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyinggung hal itu dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

    "Sampai saat ini opsi utama rezim adalah kekerasan, dan kami menghimbau mereka di Teheran yang melihat jalan menuju masa depan yang makmur melalui pengurangan eskalasi untuk mengubah perilaku rezim," kata Pompeo.

    "Pengekangan kami terhadap hal ini seharusnya tidak disalahartikan oleh Iran karena kurangnya itikad," kata Pompeo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.