Trump Jelaskan Soal Laporan Pajak yang Muncul di Media

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. Ketua Fraksi Partai Drmokrat, Nancy Pelosi, duduk di belakang Trump memperhatikan. Reuters

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. Ketua Fraksi Partai Drmokrat, Nancy Pelosi, duduk di belakang Trump memperhatikan. Reuters

    TEMPO.COWashington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membela diri pasca pemberitaan media massa terkait kerugian bisnis yang dideritanya senilai US$1.17 miliar atau sekitar Rp16.7 triliun.

    Baca:

    Kerugian bisnis pada 1985 dan 1994 itu membuatnya tidak membayar pajak penghasilan selama delapan tahun dari total sepuluh tahun periode.

    “Anda selalu ingin menunjukkan kerugian untuk kepentingan pajak. Nyaris semua pengembang melakukannya dan sering menegosiasikan ulang dengan bank. Memang seperti itu,” kata Trump lewat cuitan di Twitter pada Rabu, 8 Mei 2019.

    Laporan soal pajak Trump ini dilansir oleh New York Times dan dikutip Reuters pada Selasa, 7 Mei 2019. Trump dilaporkan memiliki bisnis inti yaitu kasino, hotel, dan gedung apartemen.

    Baca:

    Menurut Trump, dia diizinkan untuk melakukan penghapusan atau write-off untuk depresiasi aset dan kerugian non-moneter. Menurut dia, laporan New York Times itu berisi informasi sangat lama.

    Partai Demokrat di Kongres AS telah mendesak Trump untuk menyerahkan laporan pembayaran pajak. Mereka juga menyelidiki kemungkinan Trump melakukan konflik kepentingan.

    Namun, Menteri Keuangan Steven Mnuchin, menolak permintaan Kongres pada pekan ini sehingga menimbulkan pertarungan hukum.

    Baca:

     
     

    Selama ini, para kandidat Presiden AS selalu mengungkapkan laporan pajak selama masa kampanye Presiden. Namun, Trump menolak melakukannya pada kampanye 2016.

    Dia juga masih memiliki bisnis meskipun, menurut dia, dua anak lelakinya yang mengelola saat ini.

    Soal berita di NY Times ini, Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, yang berasal dari Partai Demokrat, mengatakan para anggota Dewan perlu mengkaji laporan pajak Trump seperti yang diizinkan oleh undang-undang.

    Baca:

    Bekas pengacara Trump, Michael Cohen, mengatakan kepada DPR pada Februari 2019 bahwa Trump menolak merilis laporan pajak pribadinya karena merasa khawatir bakal terkena audit dan penalti. Trump dan Cohen berpisah setelah bekas pengacaranya itu bekerja sama dengan biro penyelidik federal FBI soal bisnis Trump.

    Menurut media Boston.com, laporan pajak Trump penting diketahui publik karena berisi informasi mengenai kegiatan usahanya, hubungan dengan kreditor asing, dan pemerintah. Laporan itu juga menunjukkan berapa nilai aset sebenarnya dan apakah Trump mendapat keuntungan dari undang-undang Pajak 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.