Krisis Venezuela, Uni Eropa Berencana Bantu Cari Jalan Keluar

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Federica Mogherini. Federicamogherini.net

    Federica Mogherini. Federicamogherini.net

    TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa dengan dukungan Organisasi Kontak Internasional di Venezuela mengungkapkan rencana mengirim sebuah misi politik ke Caracas untuk mencari jalan keluar atas krisis politik dan ekonomi Venezuela. Diantara jalan keluar yang mengemuka adalah pemilu ulang.

    Rencana Uni Eropa tersebut disampaikan Kepala Kebijakan Uni Eropa Federica Mogherini usai pertemuan ketiga antara lembaga itu dengan Organisasi Kontak Internasional di San Jose, Costa Rica, Selasa, 7 Mei 2019, waktu setempat. Mogherini mengatakan tidak boleh ada intervensi politik di Venezuela. Dia pun mendesak seluruh pihak agar menghentikan hal-hal yang bisa memicu ketegangan lebih buruk.

    Baca: Amerika Serikat Cabut Sanksi Jenderal yang Membelot dari Maduro  

    “Cara untuk membuka jalan buntu ini adalah menemukan demokrasi, jalan damai politik dan menghormati keinginan masyarakat Venezuela,” kata Mogherini, seperti dikutip dari reuters.com, Rabu, 8 Mei 2019.

    Baca: 3 Kondisi Memprihatinkan di Venezuela 

    Menurut Mogherini, pemilu yang adil dan bebas sebaiknya dilakukan untuk menghentikan jalan buntu yang dihadapi Venezuela saat ini. Demi terciptanya sebuah resolusi, Organisasi Kontak Internasional yang bermarkas di Venezuela bahkan siap melakukan misi yang menyasar kalang politikus elit di Caracas. 

    “Sudah ada sejumlah pilihan yang sudah kami bahas,” kata Mogherini, yang menolak memberikan penjelasan rinci.

    Sebelumnya pada Januari 2019, pemimpin oposisi Juan Guaido mengklaim sebagai presiden sementara Venezuela. Dia berargumen pemilu pada 2018 lalu tidak sah. Guaido saat ini sudah mendapat dukungan dari sejumlah negara barat      


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.