Meski Bermusuhan, PM Bahrain Telepon Emir Qatar Ucapkan Ramadan

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Emir Qatar Tamim bin Hamad al Thani [Al Jazeera]

    Emir Qatar Tamim bin Hamad al Thani [Al Jazeera]

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Bahrain Khalifa bin Salman Al Khalifa menelepon Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani untuk mengucapkan selamat menjalani bulan suci Ramadan.

    Komunikasi kedua pemimpin negara ini terjadi di tengah memburuknya hubungan Qatar dengan Bahrain sejak 2017. Dan seminggu setelah Arab Saudi dan Bahrain mengirim delegasinya ke forum politik di Doha.

    Baca: Qatar Tolak Berikan Visa untuk Negara Musuh

    Menurut laporan media pemerintah Bahrain, kabinet Bahrain menyebut telepon Khalifa hanya untuk mengucapkan selamat Ramadan kepada Emir Qatar, jadi tidak merepsentasikan posisi resmi Kerajaan Bahrain dan tidak mencederai komitmennya dengan Arab Saudi.

    Bahrain merupakan sekutu Arab Saudi yang menjatuhkan sanksi diplomatik dan embargo ekonomi terhadap Qatar sejak Juni 2017. Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir menuding Qatar mendukung terorisme.

    Baca: Bahrain Minta Keanggotaan Qatar di GCC Dibekukan

    Doha membantah tudingan Arab Saudi dan sekutunya itu dan menyebut embargo sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

    Sebelum telepon ucapan Ramadan datang dari PM Bahrain, Uni Emirat Arab membebaskan kapal angkatan laut dan 4 pelaut Qatar yang ditangkap awal pekan ini.

    Kementerian Luar Negeri Qtar menyambut pembebasan kapal dan pelautnya.

    Baca: Menlu Bahrain Kritik Emir Qatar Tidak Hadiri KTT Teluk di Saudi

    "Kapal itu sedang melakukan latihan rutin ketika menghadapi masalah teknis dan hanyut memasuki perairan Emirat, di mana kapal dan awaknya ditangkap oleh otoritas Emirat," ujar Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya.

    Ucapan saling mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan merupakan tradisi Muslim di berbagai negara.

    ALJAZEERA | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.