Mahathir Bakal Ambil Lahan Publik yang Dimiliki Sultan Johor

TEMPO.CO, Kuala Lumpur --- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan pemerintah akan mengambil kembali tanah untuk lahan jalur rapid transit system jurusan Johor Bahru (Malaysia) – Singapura jika telah terjadi pengalihan kepemilikan.

Baca:

Mahathir mengatakan ini menanggapi berita bahwa kepemilikan atas satu dari lima lahan yang dialokasikan untuk lahan RTS itu telah dialihkan kepada Sultan Johor pada saat pemerintahan Barisan Nasional.

Menurut Mahathir, pemerintah belum menerima laporan resmi soal ini. Dia juga mengaku tidak tahu apakah Sultan Johor membeli lahan itu.

“Kami (pemerintah) mendengar kabar dari media bahwa lahan itu telah diambil alih oleh Sultan Johor. Mengenai apakah ada pembayaran atas tanah itu, kami tidak tahu,” kata Mahathir dalam jumpa pers seusai pertemuan partai Koalisi Pakatan Harapan pada Jumat, 3 Mei 2019 seperti dilansir Bernama dan Channel News Asia.

Baca:

Menurut Mahathir, setiap orang yang ingin memiliki bidang tanah harus mengikuti proses hukumnya.

“Iya, kami akan meminta kembali lahan itu jika ada transfer dari pihak manapun itu harus lewat prosedur yang benar,” kata dia.

Menurut Mahathir, pemerintah akan membeli kembali lahan itu jika Sultan Johor telah membayarnya. “Tapi jika dia belum membayar maka kami tidak akan membeli kembali. Itu tanah pemerintah. Kami butuh lahan itu untuk membangun gedung publik yang diperlukan,” kata dia.

Baca:

Pemerintahan Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir telah meminta perpanjangan selama enam bulan pada April lalu soal kelanjutan dari proyek RTS ini.

Kesepakatan pembangunan proyek ini terjadi pada Januari 2018 pada saat pemerintahan Barisan Nasional, yang dipimpin oleh PM Najib Razak.

Awalnya, pengerjaan proyek ini dijadwalkan dimulai pada tahun ini dan rampung pada Desember 2024.

Mahathir juga membantah jika isu ini menimbulkan ketegangan baru antara pemerintah federal dan Sultan Johor. “Tidak ada ketegangan. Ketegangan apa?” kata dia.

Baca:

Saat ditanya apakah penundaan pengerjaan proyek ini selama enam bulan terkait isu kepemilikan lahan itu oleh Sultan Johor, Mahathir tidak menjawabnya.

Dia hanya mengatakan,”Saya pikir Yang Mulia tidak ingin mengambil tanah milik pemerintah federal. Kami akan mengajukan gugatan untuk menunjukkan tanah itu milik kami,” kata dia.

Soal proyek ini sendiri, Mahathir mengatakan pembangunan RTS tidak akan mengurangi kemacetan lalu lintas antara kedua negara. “Kereta memiliki fungsi terbatas,” kat dia. Kapasitas angkut RTS disebut sebanyak 10 ribu penumpang per jam.