Raja Thailand Raja Terkaya di Dunia, Berikut 5 Fakta Kekayaannya

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan permaisuri Ratu Suthida saat tiba di Royal Plaza pada Kamis, 2 Mei 2019, untuk memberikan penghormatan kepada leluhur. Reuters

    Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan permaisuri Ratu Suthida saat tiba di Royal Plaza pada Kamis, 2 Mei 2019, untuk memberikan penghormatan kepada leluhur. Reuters

    TEMPO.CO, JakartaRaja Thailand Maha Vajiralongkorn, yang dinobatkan pada 4 Mei dalam tiga hari upacara, adalah raja terkaya di dunia menurut Business Insider 2018.

    Ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, juga masuk dalam majalah Forbes sebagai penguasa kerajaan terkaya di dunia pada tahun 2011, mengalahkan Sultan Brunei.

    Perkiraan kekayaan pribadi Vajiralongkorn mulai dari US$ 30 miliar (Rp 426 triliun), menurut Business Insider, yang dikutip dari Reuters, 4 Mei 2019.

    Baca: Raja Thailand Beri Pengampunan Tahanan Sebelum Penobatan Puncak

    Kekayaannya menempatkannya di antara penguasa individu terkaya, meskipun ketika disandingkan kekayaan keluarga kerajaan, Arab Saudi menempati urutan teratas dengan perkiraan US$ 1,7 triliun (Rp 24.143 triliun), menurut laporan MSN Money pada tahun 2019. Keluarga kerajaan Thailand berada di peringkat kelima dalam daftar itu.

    Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn dan istrinya, Ratu Suthida Vajiralongkorn dalam seremoni pernikahan di Bangkok, Thailand, Rabu, 1 Mei 2019. Ini merupakan pernikahan keempat Maha Vajiralongkorn. REUTERS/ Handout

    Biro Properti Mahkota, tidak menanggapi permintaan komentar Reuters. Biro Properti Mahkota atau The Crown Property Bureau adalah lembaga semi-pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola properti mahkota Kerajaan Thailand.

    Biro Rumah Tangga Kerajaan tidak menanggapi pertanyaan tertulis tentang nilai aset kerajaan.

    Namun Reuters mememperoleh sejumlah aset Raja Thailand yang paling signifikan berikut ini.

    1. Properti

    Sebagian besar kekayaan Maha Vajiralongkorn disimpan di Biro Properti Mahkota, yang memiliki hak atas 6.560 hektar tanah di Thailand, dengan 40.000 kontrak sewa nasional, termasuk 17.000 di ibu kota.

    Vajiralongkorn pada 2017 menempatkan Biro Properti Mahkota di bawah kendali langsungnya dan kemudian mengumumkan penghapusan status bebas pajaknya.

    Di Bangkok saja, Biro Properti Mahkota memiliki 1.328 hektar tanah, beberapa di antaranya merupakan real estat utama di jantung kawasan bisnis. Kepemilikan propertinya di ibu kota Thailand diperkirakan bernilai US$ 33 miliar (Rp 468 triliun), menurut sebuah biografi 2011 tentang ayah Vajiralongkorn, berjudul "King Bhumibol, A Life’s Work".

    Sekretaris pribadi raja, Kepala Udara Marsekal Satitpong Sukvimol, diangkat sebagai ketua Biro Properti Mahkota pada 2017, posisi yang sebelumnya dipegang oleh Menteri Keuangan.

    Baca: Raja Thailand Kunjungi Makam Leluhur sebelum Penobatan

    2. Kesepakatan pembangunan baru

    Sejak raja mengendalikan Biro Properti Mahkota, sekitar US$ 4,7 miliar (Rp 66,9 triliun) pengembangan baru telah diumumkan pada tanah yang dimilikinya, berdasarkan pengumuman perusahaan.

    Pengembang properti telah meningkatkan investasi pada real estate Crown Property dalam beberapa tahun terakhir dengan yang terbaru pada bulan April, ketika operator mal Central Pattana Pcl dan pengusaha perhotelan Dusit Thani mengumumkan proyek perumahan, ritel dan perkantoran senilai US$ 1,2 miliar (Rp 17 triliun) Dusit Central Park dengan sewa 67 tahun seluas 3,68 hektar. Diharapkan akan selesai pada tahun 2024.

    Pada tahun 2018, TCC Group dan Fraser Property Ltd, keduanya dikendalikan oleh miliarder Charoen Sirivadhanabhakdi, mengumumkan One Bangkok senilai US$ 3,5 miliar (Rp 49,7 triliun). Proyek mixed-use, pada 16,7 hektar dengan sewa untuk 2083, diharapkan untuk menyelesaikan tahap pertama pada tahun 2022, menurut Fraser Property.

    3. Saham perusahaan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.