Raja Thailand Nikahi Pengawal Pribadinya Sebelum Penobatan

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Hanya beberapa hari sebelum penobatan, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menikahi wakil kepala pasukan pengawal pribadinya dan memberinya gelar Ratu Suthida.

    Kabar mengejutkan ini diumumkan Royal Gazette, media istana Kerajaan Thailand, disertai dokumentasi upacara pernikahan pada Rabu yang disiarkan segmen Royal News di seluruh saluran televisi Thailand, menurut laporan Reuters, 2 Mei 2019.

    Baca: Siap Dinobatkan Jadi Raja Thailand, Ini Sosok Maha Vajiralongkorn

    Maha Vajiralongkorn, 66 tahun, yang bergelar Raja Rama X, menjadi raja konstitusional setelah kematian ayahnya Raja Bhumibol Adulyadej, pada Oktober 2016, setelah 70 tahun bertakhta.

    Dia akan secara resmi dimahkotai dalam upacara Budha dan Brahmana pada hari Sabtu, diikuti oleh prosesi di Bangkok pada hari berikutnya.

    Pada 2014, Vajiralongkorn menunjuk Suthida Tidjai, mantan pramugari Thai Airways, sebagai wakil komandan unit pengawalnya.

    Beberapa pengamat kerajaan dan media asing sebelumnya telah mengabarkan ada hubungan romansa antara Suthida dengan raja, tetapi istana tidak pernah mengakui hubungan di antara mereka.

    Baca: Parade Digelar Jelang Pelantikan Raja Thailand

    Raja menjadikan Suthida sebagai jenderal penuh di Angkatan Darat Kerajaan Thailand pada bulan Desember 2016, dan wakil komandan pengawal pribadi raja pada tahun 2017.

    Vajiralongkorn juga menjadikannya Suthida, seorang Thanpuying, gelar kerajaan untuk bangsawan perempuan.

    Baca: Ahli Nujum Tentukan Gelar dan Nama untuk Penobatan Raja Thailand

    Menurut laporan CNN, ini adalah pernikahan keempat Maha Vajiralongkorn. Dia sebelumnya menikah dengan Soamsawali Kitiyakara pada tahun 1977, Yuvadhida Polpraserth pada tahun 1994 dan Srirasmi Suwadee pada tahun 2001.

    Raja Thailand Maha Vajiralongkorn memiliki dua anak perempuan dan lima putra, dan hanya satu yang secara resmi diakui sebagai pangeran.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.