Kremlin Tanggapi Skeptis Rencana Trump untuk Perlucutan Nuklir

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia, Vladimir Putin (kanan). AP via The Sun

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia, Vladimir Putin (kanan). AP via The Sun

    TEMPO.COBeijing – Kremlin menilai proposal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membuat perlucutan senjata nuklir sebagai tidak serius.

    Baca:

    Trump Siapkan Kesepakatan Besar Nuklir dengan Rusia dan Cina

    “Membersihkan dunia dari seluruh senjata nuklir merupakan hal yang ideal. Tapi kita jadi tidak memiliki kekuatan untuk menangkal serangan,” kata Dmitry Peskov kepada media di sela-sela pertemuan puncak Jalur Sutra Baru Cina atau Belt and Road Project seperti dilansir Reuters pada Jumat, 26 April 2019. “Jangan lupakan soal faktor penangkal ini.”

    Menurut Peskov, Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga bertemu dengan Presiden Cina, Xi Jinping, pada Jumat kemarin. Keduanya membicarakan sejumlah hal seperti Suriah, Venezuela, dan Libya. Namun, Peskov tidak menjelaskan apakah Putin dan Xi membicarakan soal Korea Utara dan usulan perlucutan senjata nuklir oleh Trump ini.

    Baca:

    Seperti diberitakan CNN, Trump dan kabinet sedang menggodok proposal untuk pengendalian senjatan termasuk nuklir. Rencananya ini akan dituangkan dalam perjanjian global yang melibatkan Rusia, Cina, dan sejumlah negara pemilik teknologi nuklir.

    Ini karena kesepakatan nuklir yang ada saat ini yaitu START Treaty bakal berakhir pada 2021. Pada saat yang sama Trump juga sedang mengupayakan denuklirisasi Semenanjung Korea. 

    Baca:

    “Presiden telah menyatakan dengan jelas bahwa dia berpikir perjanjian kontrol senjata harus melibatkan Rusia dan Cina. Ini harus meliputi semua jenis senjata, semua hulu ledak nuklir, semua jenis rudal,” kata seorang pejabat senior Gedung Putih seperti dilansir CNN pada Jumat, 26 April 2019.

    Pejabat ini melanjutkan,”Kami memiliki ambisi bisa memberikan sejumlah opsi kepada Presiden secepatnya sehingga dia memiliki waktu luang di kalendar yang memadai.”

    Baca:

    Menurut pejabat senior ini,”Hal ini tidak pernah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya. Tapi, saya juga berargumentasi tidak ada pemerintahan AS sebelumnya yang mencoba apa yang Trump lakukan terhadap Korea Utara, misalnya.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.