Mahathir Mohamad Kritik Bangsawan karena Ikut Campur Pemerintahan

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS

    PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengkritik perilaku para bangsawan dan mengaku sulit mengelola pemerintahan jika para bangsawan ikut campur dalam urusan pemerintahan.

    Ia menambahkan bahwa pemerintahannya akan memiliki lebih banyak ruang untuk mengejar tujuannya jika ia menikmati mayoritas dua pertiga di parlemen.

    Baca: Mahathir Mohamad Kesulitan Kontrol Medsos

    Dalam sebuah wawancara panjang dengan The Star yang diterbitkan pada Senin, 22 April, Mahathir menyesalkan bahwa ada pemegang jabatan yang memiliki mentalitas bahwa bangsawan itu sakral dan karenanya enggan mengatakan tidak kepada mereka.

    "..bahkan jika ada kesalahan yang dilakukan," kata Mahathir, dikutip dari Channel News Asia, 23 April 2019.

    "Misalnya, jika Penguasa mengambil tanah, menyita tanah dan semuanya, ini harus melalui proses administrasi."

    "Pemerintah tidak berani menolak. Jadi, tanah telah diambil dari orang-orang, hal-hal yang salah dilakukan, hal-hal yang melanggar hukum."

    "Tetapi para penegak hukum, sayap eksekutif, tidak akan melakukan apa pun. Mereka hanya akan patuh," katanya.

    Baca: Aset Anwar Ibrahim Senilai Rp 37 Miliar, Mahathir Rp 112 Miliar

    "Ada rasa takut yang melekat di antara orang-orang bahwa sesuatu akan terjadi pada mereka jika mereka berbicara menentang para penguasa," katanya.

    Misalnya, kata Mahathir, jika seseorang ditabrak oleh anggota keluarga kerajaan, orang tersebut akan mencoba untuk menutupi masalah alih-alih membawanya ke pengadilan.

    PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News

    Mahathir memang dikenal memiliki hubungan yang sulit dengan beberapa bangsawan. Baru-baru ini, ia bersitegang dengan sultan Johor dan putra mahkota atas siapa yang harus menunjuk menteri utama negara bagian dan penarikan diri Malaysia dari Statuta Roma Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC).

    Malaysia menarik diri dari statuta ICC setelah dikritik sebagai tidak konstitusional oleh putra mahkota, yang mengklaim bahwa Konferensi Para Penguasa tidak berkonsultasi sebelum penandatanganan.

    Baca: Wawancara Mahathir Mohamad: Utang kepada Cina Terlalu Besar

    Mahathir menyatakan bahwa dia tidak menentang para bangsawan, namun dia mengatakan bahwa ada batasan yang dikenakan pada perilaku mereka.

    Misalnya, ia mencatat bahwa keluarga kerajaan telah diberitahu sejak masa perdana menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman, bahwa mereka tidak dapat melakukan bisnis.

    Baca: Korupsi Malaysia Banyak Terungkap, Apa Kata Mahathir Mohamad?

    "Apa yang terjadi sekarang adalah bahwa ada beberapa bukti (bahwa) mereka (bangsawan) mengizinkan nama mereka untuk digunakan oleh pelaku bisnis swasta," katanya.

    "Saya pikir beberapa memiliki investasi langsung tetapi kita sendiri yang salah karena kita tidak mengekspos hal-hal ini dan mengambil tindakan," beber Mahathir Mohamad.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Beda Kerusuhan Mei 2019 dengan Kengerian di Ibu Kota 1998

    Kerusuhan di Jakarta pada bulan Mei terjadi lagi, namun kejadian di 2019 berbeda dengan 1998. Simak kengerian di ibu kota pada akhir Orde Baru itu.