TEMPO.CO, Jakarta - Para pemimpin Asia dan ASEAN bungkam menyikapi Brunei Darussalam memberlakukan Undang-Undang Syariah yang dinilai melanggar prinsip dasar HAM dan barbar.
PBB, sejumlah negara, komunitas masyarakat internasional hingga selebritas dunia telah mengecam Brunei dan UU Syariah.
Baca: PBB Sebut UU Syariah Brunei Langgar Prinsip Dasar HAM
Menurut pendiri kelompok HAM The Brunei Project, Matthew Woolfe, sangat tidak mungkin Brunei mundur sekarang, tetapi tekanan diplomatik negara-negara Asia akan dapat membantu memastikan undang-undang itu tidak diterapkan sepenuhnya.
"Kami ingin melihat lebih banyak pemerintah Asia keluar dan berbicara mengenai hal ini. Mereka telah teramat diam," kata Woolfe, seperti dikutip dari Asia One, Selasa, 2 April 2019.
Baca: Human Rights Watch Sebut Hukum Pidana Brunei Barbar
Adapun anggota ASEAN tidak memberikan tanggapan karena memilik prinsip tidak ikut campur urusan dalam negeri anggotanya.
Koordinator proyek OutRight Action International di Manila, Filipina, Ging Cristobal mendesak negara-negara Muslim di Asia untuk menekan Brunei.
"Pada kenyataannya, Brunei tidak akan menyerah pada tekanan dari negara-negara yang bukan mayoritas Muslim," kata Cristobal.
Sejak kemarin, 3 April 2019, Brunei Darussalam memberlakukan UU Syariah yang antara lain menghukum mati dengan melempari batu dan cambukan terhadap gay, pezinah dan pemerkosa.
