Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Brunei Darussalam Mulai Terapkan Hukum Syariah Rajam dan Cambuk

image-gnews
Sultan Hassanal Bolkiah. REUTERS/Ahim Rani
Sultan Hassanal Bolkiah. REUTERS/Ahim Rani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Rabu, Brunei Darussalam resmi memberlakukan hukum syariah yang lebih ketat, yakni hukuman rajam sampai mati dan cambuk kepada LGBT dan perzinahan.

Kesultanan Brunei Darussalam adalah negara Asia Timur pertama yang mengadopsi hukum syariah pada 2013 lalu secara nasional. Hukum Syariah diterapkan bertahap dan pada Rabu, 3 April 2019, hukuman ini diberlakukan ke tahap yang lebih ketat.

Baca: Human Rights Watch Sebut Hukum Pidana Brunei Barbar

Undang-undang ini akan menjadikan Brunei negara pertama di Asia Timur atau Asia Tenggara yang memiliki hukum pidana syariah di tingkat nasional, bergabung dengan sebagian besar negara-negara Timur Tengah konservatif seperti Arab Saudi.

Menurut laporan CNN, 3 April 2019, di bawah tahap dua dan tiga dari hukum pidana, seks antara dua pria dan perzinahan keduanya membawa hukuman rajam sampai mati, sedangkan seks antara dua perempuan dihukum dengan 100 cambukan.

Baca: Los Angeles Ikut Boikot Hotel Milik Brunei, Ini Seruan Mereka

Undang-undang hukum Syariah juga memperkenalkan hukuman keras lain seperti potong tangan atau kaki karena mencuri, dan hukuman penjara karena berpakaian beda gender.

Pemerkosaan dan perampokan juga dapat dihukum mati berdasarkan hukum ini dan banyak pasal baru untuk pelanggaran lain, seperti hukuman mati karena menghina Nabi Muhammad, juga berlaku untuk non-Muslim dan Muslim.

Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah dan Ratu Saleha duduk menyapa warga saat merayakan 50 tahun bertakhta di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 5 Oktober 2017. Sultan Bolkiah merupakan Sultan Brunei ke-29. AFP PHOTO/Roslan RAHMAN

Dalam pidatonya, Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, menyerukan agar ajaran Islam di negara itu dikuatkan menyusul hukuman syariah baru yang ketat.

Dalam pidato peringatan Isra Miraj, sultan menyerukan ajaran Islam yang lebih kuat tetapi tidak menyebutkan hukum pidana yang baru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya ingin melihat ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih kuat," katanya dalam pidato yang disiarkan secara nasional di sebuah pusat konvensi di dekat ibu kota Bandar Seri Begawan.

Baca: Penerapan UU Baru, LGBT di Brunei Terancam Dirajam Sampai Mati

Dia mengatakan bahwa dia ingin azan dikumandangkan di semua tempat umum, tidak hanya di masjid, untuk mengingatkan orang-orang tentang kewajiban Islam mereka.

Sultan, yang telah naik takhta selama lebih dari lima puluh tahun, juga bersikeras bahwa Brunei adalah negara yang adil dan bahagia.

Pejabat tidak segera mengkonfirmasi bahwa hukum pidana syariah sudah diberlakukan, namun pada akhir pekan kemarin pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan bahwa hukuman ini akan diberlakukan mulai hari Rabu.

Keputusan Brunei untuk menerapkan hukuman telah memicu protes internasional mulai dari pemerintahan negara lain, kelompok hak asasi manusia, PBB dan banyak selebriti.

Baca: Brunei Hukum Mati Gay, George Clooney Serukan Boikot 9 Hotel Ini

Human Rights Watch menyebut hukum pidana baru itu "biadab sampai ke tingkat paling parah" dan mendesak sultan untuk segera menangguhkan amputasi, rajam, dan semua ketentuan dan hukuman yang menyalahgunakan hak lainnya.

"Biadab sampai ke intinya. menjatuhkan hukuman kuno untuk tindakan yang bahkan tidak boleh diterapkan pada pelaku kejahatan," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch, dikutip dari The Telegraph.

Komunitas internasional bersama selebritas dunia, yang dipimpin oleh aktor George Clooney dan bintang pop Elton John, menyerukan agar hotel-hotel milik Brunei diboikot karena memberlakukan hukum syariah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pupuk Indonesia Gandeng BUMN Brunei Darussalam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) menekan tombol didampingi (dari kiri) Dirut PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) Dormatua Siahaan, Dirut PT Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo, PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, Dirut Defend ID Bobby Rasyidin dan Dirut PT DAHANA Wildan Widarman saat peresmian pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis 29 Februari 2024. Presiden mengapresiasi pembangunan pabrik amonium nitrat oleh BUMN yang mampu memproduksi 75.000 metrik ton amonium nitrat per tahun dan 60.000 metrik ton asam nitrat per tahun dan diharapkan mampu menjadi substitusi impor dalam menjawab kebutuhan amonium nitrat dalam negeri. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Pupuk Indonesia Gandeng BUMN Brunei Darussalam

PT Pupuk Indonesia (persero) berinisiatif menjajaki pengembangan urea dan amonia bersama Brunei Fertilizer Industries Sdn Bhd (BFI).


Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

1 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

Ma'ruf Amin meminta agar KDEKS Jawa Barat mengambil peran untuk memperluas inklusi keuangan syariah.


15 Fakta Unik Brunei Darussalam, Tidak Memungut PPh hingga Miliki Utang Rendah

8 hari lalu

Istana Nurul Iman di Brunei Darussalam (istananuruliman.org)
15 Fakta Unik Brunei Darussalam, Tidak Memungut PPh hingga Miliki Utang Rendah

Berikut daftar fakta unik Brunei Darussalam, di antaranya tidak mengenakan PPh pribadi, memiliki utang rendah, dan mengadopsi hukum syariah.


Perusahaan Brunei Umumkan Garap Kereta Cepat Kalimantan, Hubungkan IKN - Malaysia

23 hari lalu

Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. (ANTARA/Rubby Jovan)
Perusahaan Brunei Umumkan Garap Kereta Cepat Kalimantan, Hubungkan IKN - Malaysia

Perusahaan asal Brunei mengumumkan akan menggarap proyek kereta cepat Trans Kalimantan yang menghubungkan ibu kota Nusantara atau IKN ke Malaysia.


Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

28 hari lalu

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021).(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)
Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN atau OIKN) meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI.


Danamon Syariah Gelar Travel Fair hingga 24 Maret 2024, Layani Daftar Ibadah Haji dan Umrah

33 hari lalu

Bayangan sejumlah nasabah di Bank Danamon Syariah, Jakarta, Rabu (12/11). Bank Danamon Syariah fokus penyaluran pembiayaan 80 % untuk sektor UKMK dan 20 % untuk konsumer. TEMPO/Adri Irianto
Danamon Syariah Gelar Travel Fair hingga 24 Maret 2024, Layani Daftar Ibadah Haji dan Umrah

Bank Danamon Syariah menggelar Travel Fair 2024 untuk membantu nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Acara berlangsung di Gandaria City Mall, Jakarta, mulai 21 sampai 24 Maret 2024.


BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

37 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika menyampaikan pidatonya dalam acara Santunan 3.333 Anak Yatim PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

Direktur BSI Hery Gunarni mengatakan kegiatan santunan anak yatim merupakan rangkaian agenda rutin ulang tahun atau milad BSI yang jatuh setiap 1 Februari.


Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

55 hari lalu

Petugas saat melayani warga yang mengurus persyaratan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan KUA rencananya akan menjadi tempat menikah untuk semua agama, Ia ingin memberikan kemudahan bagi warga nonmuslim. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.


BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024

59 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Bank Indonesia (BI) mengakui, tingkat inflasi pada tahun 2022 akan berada di atas batas atas kisaran sasaran BI yang sebesar 4 persen year on year (yoy). TEMPO/Tony Hartawan
BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024

BI memproyeksikan Ekonomi Syariah Indonesia tumbuh sebesar 4,7 hingga 5,5 persen pada 2024. Adapun pertumbuhan tersebut didukung oleh pembiayaan perbankan syariah.


Kemenkeu Sebut Porsi Keuangan Syariah RI Masih Minim: Hanya 10,81 Persen

59 hari lalu

Bank digital syariah memiliki layanan keuangan digital sesuai prinsip syariah. Berikut ini pengertian, contoh, dan beberapa keuntungannya. Foto: Canva
Kemenkeu Sebut Porsi Keuangan Syariah RI Masih Minim: Hanya 10,81 Persen

Kementerian Keuangan menyoroti minimnya porsi keuangan syariah terhadap kinerja sektor keuangan nasional. Padahal, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.