AS Tunda Kirim Perlengkapan Jet Tempur F-35 ke Turki, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Singapura berencana membeli empat jet tempur F-35 dari perusahaan bernama Lockheed Martin Corp. Pembelian itu untuk menggantikan jet tempur F-16 yang sudah tua. Sumber: STEPHANIE YEOW/straitstimes.com

    Singapura berencana membeli empat jet tempur F-35 dari perusahaan bernama Lockheed Martin Corp. Pembelian itu untuk menggantikan jet tempur F-16 yang sudah tua. Sumber: STEPHANIE YEOW/straitstimes.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat untuk pertama kali menunda pengiriman semua material yang dibutuhkan jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin ke Turki. AS mengambil langkah menghentikan pengiriman perlengkapan untuk jet tempur F-35 setelah Turki tetap pada pendiriannya untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia.


    Baca: Turki Mulai Operasikan Sistem Rudal S-400 pada Oktober

    Mengutip laporan Reuters, Selasa, 2 April 2019, pejabat AS telah secara resmi melaporkan penghentian pengiriman perlengkapan pesawat tempur F-35 kepada mitra kerjanya di Turki. Perlengkapan ini dibutuhkan untuk mempersiapkan kedatangan jet siluman itu ke Turki.

    "Sambil menunggu keputusan tegas Turki untuk menghentikan pengiriman rudal S-400, pengiriman dan aktivitas terkait dengan peningkatakan kemampuan operasional F-35 di Turki telah ditangguhkan," kata Kolonel Mike Andrews, juru bicara Kementerian Pertahanan AS.


    Baca: Erdogan: Kami Tak Perlu Izin Siapapun Beli Sistem Rudal Rusia

    Menurut sumber, perlengkapan yang dibatalkan pengirimannya meliputi perlengkapan pelatihan dan semua material terkait F-35.

    Sebelumnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyatakan penolakan untuk membatalkan pembelian rudal S-400 buatan Rusia sebagai kompromi dengan AS untuk membeli jet tempur F-35.

    AS untuk pertama kali bersikap keras terhadap sekutunya di NATO. Penundaan pengiriman perlengkapan jet tempur F-35 menambah berat perseteruan kedua negara setelah Turki menuntut AS mengekstradisi tokoh oposisi Fethullah Gulen, perbedaan kebijakan tentang Timur Tengah hingga perang di Suriah dan sanksi terhadap Iran.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.