Hasil Pemilu Thailand Terancam Deadlock?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wanita Suku Kayan mengisi daftar hadir sebelum memberikan suara di TPS Sekolah Ban Huadua, Mae Hong Son, Thailand, Ahad, 24 Maret 2019. Pemilu 2019 juga merupakan yang pertama kali sejak militer mengambil alih pemerintahan sipil setelah Yingluck Shinawatra dibawa ke pengadilan atas tuduhan menggelembungkan dana subsidi beras warga miskin Thailand. REUTERS

    Wanita Suku Kayan mengisi daftar hadir sebelum memberikan suara di TPS Sekolah Ban Huadua, Mae Hong Son, Thailand, Ahad, 24 Maret 2019. Pemilu 2019 juga merupakan yang pertama kali sejak militer mengambil alih pemerintahan sipil setelah Yingluck Shinawatra dibawa ke pengadilan atas tuduhan menggelembungkan dana subsidi beras warga miskin Thailand. REUTERS

    TEMPO.COBangkokPemilu Thailand diperkirakan bisa berakhir dengan kebuntuan atau deadlock terkait pemenang dalam pesta demokrasi ini.

    Baca:

     

    Ini merupakan pemilu pertama Thailand setelah kelompok junta militer mengambil alih kekuasaan pada 2014.

    Indikasi ini semakin jelas setelah tujuh partai membentuk koalisi front demokrasi untuk bisa membentuk pemerintahan dan menggantikan pemerintahan oleh pimpinan juta yaitu Prayuth Chan-ocha.

    Sebaliknya, partai pendukung juta yaitu Partai Phalang Pracharat juga menyatakan berhak membentuk pemerintahan berdasarkan hasil hitungan sementara pemilu yang berlangsung pada Ahad pekan lalu.

    Baca:

     

    “Kekuasaan di parlemen yang terfragmentasi – bukannya mengembalikan demokrasi yang diharapkan banyak orang akan terjadi lewat pemilu ini – malah menyemplungkan negara ini kedalam kebuntuan politik dan ketidak-pastian,” begitu dilansir Reuters pada Rabu, 27 Maret 2019.

    Kelompok koalisi front demokrasi pimpinan Partai Pheu Thai, yang terkait dengan bekas PM Thaksin Shinawatra, terlihat berhasil mengumpulkan 255 kursi dari total 500 kursi dalam sistem pemerintahan parlemen.

    Angka ini muncul dari hasil pengumuman kursi konstituen sebanyak 350 yang langsung dipilih rakyat kemarin. Setiap partai memproyeksikan perolehan jumlah kursi di parlemen meski belum final.

    Baca:

     

    Namun, jumlah perolehan 255 kursi di parlemen dari koalisi tujuh partai tadi tidak otomatis memberi kelompok front demokrasi hak untuk memilih Perdana Menteri, yang akan membentuk kabinet.

    Ini karena ada aturan di Konstitusi, yang dirancang kelompok junta tiga tahun lalu, yang menyatakan Perdana Menteri terpilih harus didukung oleh 376 suara. Ini sebagai kombinasi antara DPR dan Senat, yang berjumlah 250  kursi.

    Masalahnya, anggota Senat sepenuhnya di pilih oleh kelompok junta sehingga sulit bagi kelompok front demokrasi untuk bisa mendapatkan suara dari ini.

    Soal ini, Sudarat Keyuraphan, yang merupakan pimpinan Pheu Thai, mengatakan,”Rakyat telah memberi kami mandat untuk menghentikan junta dari melanjutkan kekuasaannya.” Dia melanjutkan,”Kami akan melakukan ini dengan sambil menghormati etika.”

    Baca:

     

    Sudarat juga memperingatkan adanya potensi gangguan perolehan suara terhadap partai anggota front demokrasi. Dia menuding ada kemungkinan tekanan datang dalam bentuk diskualifikasi anggota parlemen yang awalnya sudah memperoleh suara.

    “Apapun yang terjadi, kami meyakini mereka yang memiliki ideologi sama akan tetap bersama kami. Kami harap semua partai memprioritaskan kemaslahatan negara ini dan rakyatnya, yang membutuhkan demokrasi. Ayo bergabung,” kata Sudarat.

    Bekas Kepala Polisi Seripisut Temiyavet, mendesak Prayuth segera mundur pasca pemilu Thailand. “Saya minta Prayuth mundur dan tidak memperpanjang kekuasaannya,” kata Seripisut, yang merupakan kepala Partai Seri Ruam Thai, seperti dilansir Straits Times.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.