TEMPO.CO, Jakarta - Pasca-pemilu Thailand, partai Pheu Thai mengumumkan koalisi tujuh partai dengan 255 kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Kandidat perdana menteri Khunying Sudarat Keyuraphan, seperti dikutip dari Bangkok Post, 27 Maret 2019, mengatakan partai Pheu Thai dan enam partai lain berupaya mencegah Prayut Chan-o-cha untuk berkuasa. Dia mengklaim, partai koalisi pro demokrasi mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru karena memiliki kursi mayoritas di parlemen.
Baca: Eks PM Thaksi Shinawatra Klaim Pemilu Thailand Dimanipulasi
Pengumuman koalisi digelar di Lancaster Hotel, di seberang markas Pheu Thai di Phetchaburi Road, yang dihadiri perwakilan enam partai lain di antaranya Partai Future Forward, Thai Liberal (Seri Ruam Thai), Prachachat, Puea Chart dan People Power.
Hanya perwakilan dari partai New Economics tidak hadir meski mengkonfirmasi ikut koalisi oposisi.
Dalam deklarasi itu hanya enam pemimpin partai yang menandatangani perjanjian pembentukan koalisi. Namun, Khunying Sudarat mengatakan, mereka masih aktif mencari sekutu koalisi dari partai lain.
Pemimpin partai Future Forward, Thanatorn Juangroongruangkit, juga sepakat dengan Khunying Sudarat untuk mencegah junta militer kembali berkuasa.
Menurutnya, upaya membentuk pemerintahan minoritas di parlemen akan berakhir dengan kebuntuan dan kekacauan. Dia juga meminta agar KPU transparan terkait pengumuman hasil pemilu.
Baca: Lembaga Monitor Sebut Pemilu Thailand Untungkan Junta Militer
Sementara pemimpin partai Prachachat Wan Muhamad Nor Matha mengatakan, tidak ada alasan bagi KPU Thailand menunda pengumuman hasil pemilu, selain untuk menguntungkan partai tertentu.
Sejauh ini, KPU masih menunda pengumuman hasil pemilu Thailand, namun berdasarkan hitung cepat tak resmi, partai Pheu Thai memimpin dengan 137 kursi disusul partai PPRP yang mendukung Prayuth Chan-o-cha dengan 97 kursi.
