Lembaga Monitor Sebut Pemilu Thailand Untungkan Junta Militer

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wanita Suku Kayan mencari namanya dalam daftar pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) di Sekolah Ban Huadua, Mae Hong Son, Thailand, Ahad, 24 Maret 2019. Pemilu yang diselenggarakan hampir lima tahun setelah kudeta militer ini, diharapkan menjadi wadah transisi dari pemerintahan militer atau Junta ke pemerintahan demokratis. REUTERS

    Wanita Suku Kayan mencari namanya dalam daftar pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) di Sekolah Ban Huadua, Mae Hong Son, Thailand, Ahad, 24 Maret 2019. Pemilu yang diselenggarakan hampir lima tahun setelah kudeta militer ini, diharapkan menjadi wadah transisi dari pemerintahan militer atau Junta ke pemerintahan demokratis. REUTERS

    TEMPO.COBangkok – Sebuah lembaga pengawas pemilu dari Asia mengatakan pelaksanaan pemilu Thailand pada akhir pekan lalu cenderung menguntungkan partai yang mendukung junta militer.

    Baca:

     

    Asian Network for Free Elections mengkritik proses penghitungan suara pemilu Thailand, yang menimbulkan ketidakpercayaan publik.

    “Kondisi luas yang tercipta cenderung menguntungkan junta militer,” kata Amael Vier, seorang pengurus dari ANFREL, yang merupakan lembaga nirlaba untuk mempomosikan pemilu yang demokratis, seperti dilansir Reuters pada Selasa, 26 Maret 2019.

    Dua hari pasca pemilu yang digelar pada Ahad, 24 Maret 2019, masih terjadi kebingungan mengenai hasil penghitungan suara yang legitimasi. Ini menyurutkan harapan bahwa pemilu pertama sejak kudeta militer 2014 bakal mengakhiri goncangan politik selama 15 tahun di negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.

    Baca:

     

    ANFREL, yang berbasis di Bangkok, belum menyimpulkan bahwa terjadi kecurangan dalam pemilu, yang diklaim menang oleh partai pendukung junta yaitu Partai Phalang Pracharat dan Partai Pheu Thai, yang terkait dengan pemimpin oposisi bekas PM Thaksi Shinawatra.

    “Banyak orang menyuarakan ketidak-percayaan terhadap proses pemilu yang berlangsung,” kata Amael.

    Saat ini, Komisi Pemilu Thailand belum bisa dimintai komentar. Sebelumnya, komisi menolak tudingan adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara.

    Baca:

     

    Meski hasil penghitungan suara baru sebagian, partai pendukung junta militer Prayuth Chan-ocha mengatakan membentuk koalisi untuk membentuk pemerintah.

    Namun, pengurus Partai Pheu Thai menuding terjadi banyak kejanggalan dalam proses pemilu dan mempertimbangkan langkah hukum. Partai ini juga sedang membentuk koalisi untuk pemerintahan.

    Kepastian siapa pemenang pemilu bakal membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mengetahui apakah partai dari front demokrasi atau front junta militer yang memenangkan pemerintahan.

    Hasil tidak resmi untuk kursi di DPR yang dirilis KPU pada Senin menunjukkan Pheu Thai mendapat 137 kursi dan 97 kursi untuk Partai Phalang.

    Baca:

    Meliput Pemilu Thailand: Bangkok Aman di Tengah Riuh Politik

     

    KPU Thailand menyalahkan kesalahan manusia untuk kejanggalan dan penundaan pengumuman penghitungan suara yang terjadi. Sedangkan pemimpin junta militer Prayuth bakal bicara ke publik pada Selasa sore ini.

    Secara terpisah Uni Eropa dan Inggris mendesak Thailand agar menyelesaikan berbagai kasus kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu.

    “Penting untuk mengusut semua kejanggalan yang dilaporkan secara cepat, adil dan transparan. Ini untuk menjamin kredibilitas dan memberi hasil yang jelas secepat mungkin,” Mark Field, menteri Inggris Urusan Asia dan Pasifik, soal pemilu Thailand seperti dilansir Khaosod English.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.