Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lembaga Monitor Sebut Pemilu Thailand Untungkan Junta Militer

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Wanita Suku Kayan mencari namanya dalam daftar pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) di Sekolah Ban Huadua, Mae Hong Son, Thailand, Ahad, 24 Maret 2019. Pemilu yang diselenggarakan hampir lima tahun setelah kudeta militer ini, diharapkan menjadi wadah transisi dari pemerintahan militer atau Junta ke pemerintahan demokratis. REUTERS
Wanita Suku Kayan mencari namanya dalam daftar pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) di Sekolah Ban Huadua, Mae Hong Son, Thailand, Ahad, 24 Maret 2019. Pemilu yang diselenggarakan hampir lima tahun setelah kudeta militer ini, diharapkan menjadi wadah transisi dari pemerintahan militer atau Junta ke pemerintahan demokratis. REUTERS
Iklan

TEMPO.COBangkok – Sebuah lembaga pengawas pemilu dari Asia mengatakan pelaksanaan pemilu Thailand pada akhir pekan lalu cenderung menguntungkan partai yang mendukung junta militer.

Baca:

 

Asian Network for Free Elections mengkritik proses penghitungan suara pemilu Thailand, yang menimbulkan ketidakpercayaan publik.

“Kondisi luas yang tercipta cenderung menguntungkan junta militer,” kata Amael Vier, seorang pengurus dari ANFREL, yang merupakan lembaga nirlaba untuk mempomosikan pemilu yang demokratis, seperti dilansir Reuters pada Selasa, 26 Maret 2019.

Dua hari pasca pemilu yang digelar pada Ahad, 24 Maret 2019, masih terjadi kebingungan mengenai hasil penghitungan suara yang legitimasi. Ini menyurutkan harapan bahwa pemilu pertama sejak kudeta militer 2014 bakal mengakhiri goncangan politik selama 15 tahun di negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.

Baca:

 

ANFREL, yang berbasis di Bangkok, belum menyimpulkan bahwa terjadi kecurangan dalam pemilu, yang diklaim menang oleh partai pendukung junta yaitu Partai Phalang Pracharat dan Partai Pheu Thai, yang terkait dengan pemimpin oposisi bekas PM Thaksi Shinawatra.

“Banyak orang menyuarakan ketidak-percayaan terhadap proses pemilu yang berlangsung,” kata Amael.

Saat ini, Komisi Pemilu Thailand belum bisa dimintai komentar. Sebelumnya, komisi menolak tudingan adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara.

Baca:

 
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski hasil penghitungan suara baru sebagian, partai pendukung junta militer Prayuth Chan-ocha mengatakan membentuk koalisi untuk membentuk pemerintah.

Namun, pengurus Partai Pheu Thai menuding terjadi banyak kejanggalan dalam proses pemilu dan mempertimbangkan langkah hukum. Partai ini juga sedang membentuk koalisi untuk pemerintahan.

Kepastian siapa pemenang pemilu bakal membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mengetahui apakah partai dari front demokrasi atau front junta militer yang memenangkan pemerintahan.

Hasil tidak resmi untuk kursi di DPR yang dirilis KPU pada Senin menunjukkan Pheu Thai mendapat 137 kursi dan 97 kursi untuk Partai Phalang.

Baca:

Meliput Pemilu Thailand: Bangkok Aman di Tengah Riuh Politik

 

KPU Thailand menyalahkan kesalahan manusia untuk kejanggalan dan penundaan pengumuman penghitungan suara yang terjadi. Sedangkan pemimpin junta militer Prayuth bakal bicara ke publik pada Selasa sore ini.

Secara terpisah Uni Eropa dan Inggris mendesak Thailand agar menyelesaikan berbagai kasus kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu.

“Penting untuk mengusut semua kejanggalan yang dilaporkan secara cepat, adil dan transparan. Ini untuk menjamin kredibilitas dan memberi hasil yang jelas secepat mungkin,” Mark Field, menteri Inggris Urusan Asia dan Pasifik, soal pemilu Thailand seperti dilansir Khaosod English.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Malaysia Evakuasi 121 Korban Penipuan Kerja dari Myanmar, Ada 1 WNI

1 hari lalu

WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, awal April, 2023. Dokumentasi Keluarga
Malaysia Evakuasi 121 Korban Penipuan Kerja dari Myanmar, Ada 1 WNI

Seorang WNI termasuk dalam 121 orang korban job scam atau penipuan kerja yang dievakuasi Malaysia dari Myanmar.


Presiden Filipina Marcos Jr: Myanmar Masalah yang Sulit bagi ASEAN

12 hari lalu

Calon Preisiden Filipina, Ferdinand
Presiden Filipina Marcos Jr: Myanmar Masalah yang Sulit bagi ASEAN

Filipina, yang akan mengetuai ASEAN pada 2026 mendatang, menyebut konflik di Myanmar sebagai masalah yang sulit bagi blok itu.


Jika Darurat, PNS dan Mantan Anggota Militer Myanmar Diminta Ikut Berjuang

15 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Jika Darurat, PNS dan Mantan Anggota Militer Myanmar Diminta Ikut Berjuang

Junta Myanmar meminta PNS dan eks militer siap bertugas dalam keadaan darurat, ketika konflik dengan kelompok pejuang anti-junta meluas.


Bos Defend ID Pastikan Tak Ada Pengiriman Senjata ke Myanmar Sejak 2021

52 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan cenderamata kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berupa pistol G2 Elite berwarna perak dan hitam dalam pertemuan pada Rabu, 28 September 2022. Pistol G2 Elite merupakan salah satu pistol produksi PT Pindad dengan kaliber 9 x 19 mm parabellum. Dok. Pindad
Bos Defend ID Pastikan Tak Ada Pengiriman Senjata ke Myanmar Sejak 2021

Direktur Utama Defend ID, Bobby Rasyidin, buka suara soal dugaan penjualan senjata yang dilakukan anak usahanya.


3 BUMN Dilaporkan ke BUMN karena Dituduh Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Ini Penjelasan Defend ID

59 hari lalu

Helikopter Junta Militer Myanmar di Pinlebu, Sabtu, 25 September 2021. (Myanmar Now)
3 BUMN Dilaporkan ke BUMN karena Dituduh Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Ini Penjelasan Defend ID

Holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID) angkat bicara soal tuduhan ke tiga perusahaan pelat merah yang diduga menjual senjata ilegal ke Myanmar.


Marzuki Darusman Laporkan 3 BUMN karena Jual Senjata Ilegal ke Myanmar

3 Oktober 2023

Seorang anggota Tentara Pertahanan Rakyat (PDF) memegang sekantong selongsong peluru di sebuah kamp pelatihan di daerah yang dikuasai pemberontak etnis Karen, Negara Bagian Karen, Myanmar, 12 September 2021. Karen National Union merupakan salah satu kelompok etnis bersenjata terbesar di negara itu yang menyatakan solidaritas dengan para pengunjuk rasa dan mengizinkan ribuan orang mencari perlindungan di wilayah mereka. REUTERS/Stringer
Marzuki Darusman Laporkan 3 BUMN karena Jual Senjata Ilegal ke Myanmar

Marzuki Darusman bersama dengan kelompok masyarakat sipil melaporkan dugaan penjualan senjata ilegal ke Myanmar dari Indonesia.


PM Thailand yang Baru Tidak Setuju Wisata Ganja

15 September 2023

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin berbicara kepada media saat ia tiba untuk menyampaikan pernyataan kebijakan Dewan Menteri kepada parlemen di Bangkok, Thailand, 11 September 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
PM Thailand yang Baru Tidak Setuju Wisata Ganja

Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang melakukan dekriminalisasi ganja pada tahun lalu.


Putra Aung San Suu Kyi Cemas Ibunya Tak Boleh Berobat

12 September 2023

Kim Aris, putra Aung San Suu Kyi. REUTERS/Alishia Abodunde
Putra Aung San Suu Kyi Cemas Ibunya Tak Boleh Berobat

Kim Aris, putra Aung San Suu Kyi, tidak pernah bisa berkomunikasi dengan sang ibu sejak peraih nobel itu ditahan.


Agenda Ekonomi PM Baru Thailand, Srettha Thavisin, Dikecam Parlemen

11 September 2023

Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. REUTERS
Agenda Ekonomi PM Baru Thailand, Srettha Thavisin, Dikecam Parlemen

Srettha Thavisin mendapat kecaman di parlemen atas agenda kebijakan yang oleh anggota parlemen oposisi dinilai tidak memenuhi janji pemilu partainya.


Bebas dari Tahanan Rumah, Militer Gabon Izinkan Presiden Terguling ke Luar Negeri

8 September 2023

Militer Gabon muncul di televisi ketika mereka mengumumkan bahwa mereka telah merebut kekuasaan setelah terpilihnya kembali Presiden Ali Bongo Ondimba, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters pada 30 Agustus 2023. Gabon 1ere/Handout via REUTERS
Bebas dari Tahanan Rumah, Militer Gabon Izinkan Presiden Terguling ke Luar Negeri

Militer Gabon mengizinkan Ali Bongo, presiden terguling, menjalani pengobatan di luar negeri. Ia dibebaskan dari tahanan rumah.