TEMPO.CO, Meksiko City – Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, mengatakan negara menjadi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia utama di negara ini di masa lalu.
Baca:
Lopez Obrador menyalahkan merebaknya tindak kekerasan dan penghilangan paksa orang terhadap pemerintahan para pendulunya, yang menganut kebijakan ekonomi neo-liberal.
“Ada masa ketika pelanggar HAM utama merupakan negara. Negara menjadi pelanggar HAM di atas segalanya. Itu sudah berakhir,” kata Lopez Obrador dalam sebuah acara sambil menegaskan pemerintah berencana menghentikan penghilangan orang di Meksiko.
Baca:
“Saya sebagai Presiden dan pada saat yang sama sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata tidak akan pernah memberikan perintah untuk melakukan pembantaian massa, dan menekan rakyat Meksiko,” kata dia yang beraliran politik kiri.
Saat ini, ada puluhan ribu orang dinyatakan hilang di Meksiko. Negara ini juga mengalami perang berkepanjangan antara kartel narkoba dan pasukan keamanan. Konflik ini telah menewaskan sekitar 200 ribu orang sejak 2006.
Tindak kekerasan diwarnai dengan aksi pembunuhan massal, yang telah menimbulkan kecaman dunia internasional terhadap otoritas keamanan Meksiko.
Baca:
Kasus pembantaian massal yang paling terkenal terjadi terhadap 43 orang siswa dan guru di Kota Iguala pada 2014. Pemerintah mengatakan para siswa dibantai setelah polisi korup menyerahkan mereka ke geng kriminal narkoba lokal, yang lalu membakar tubuh para korban.
Presiden Meksiko Felipe Calderon. AP/Claudio Cruz
Tapi banyak pertanyaan masih belum terjawab mengenai nasib para guru. Skandal kejahatan ini merusak reputasi pendulu Obrador yaitu Presiden Enrique Pena Nieto.
Presiden Meksiko, Enrique Pena Nieto. AP/Marco Ugarte
Egypt Independent melansir organisasi Reporters Without Borders dan lembaga non-profit Meksiko yaitu Propuesta Civica, meminta Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court untuk mengadili dua bekas Presiden yang terlibat pembunuhan dan penculikan jurnalis dan warga selama keduanya berkuasa.
Baca:
Kedua bekas Presiden Meksiko itu adalah Felipe Calderon yang berkuasa 2006 – 2012 dan Presiden Enrique Pena Nieto yaitu 2012 – 2018. Keduanya diduga terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai artikel 7 dalam Statuta Roma dari ICC.
