Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Laporan Tempo dari Thailand, Prayuth Chan-o-cha Berikan Suara

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha datang sendiri tanpa anggota keluarga untuk memberikan suaranya di TPU di kawasan Pradiphat soi 5 Alley di Bangkok pada Minggu, 24 Maret 2019 sekitar pukul 8.30 WIB
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha datang sendiri tanpa anggota keluarga untuk memberikan suaranya di TPU di kawasan Pradiphat soi 5 Alley di Bangkok pada Minggu, 24 Maret 2019 sekitar pukul 8.30 WIB
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat di ibu kota Bangkok dan wilayah lain di Thailand, pada Minggu pagi, 24 Maret 2019, memberikan suaranya di tempat-tempat pemungutan suara atau TPS. Berdasarkan pemantauan Tempo, kawasan TPS Pradiphat Soi 5 Alley dijaga oleh aparat kepolisian.

Penjagaan itu karena Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha memberikan suaranya di TPS tersebut. Sejak subuh, puluhan media lokal dan asing sudah berada di lokasi TPS untuk menunggu Prayuth memberikan suaranya.

https://video.tempo.co/read/14021/laporan-tempo-dari-thailand-prayuth-chan-o-cha-berikan-suara

Pada pukul 8.41 waktu setempat, Prayuth datang memberikan hak suaranya. Dalam kesempatan itu, Prayuth menjawab sejumlah pertanyaan wartawan terkait pemilu ini.

"Saya gembira menyaksikan orang-orang memberikan suara hari ini. Saya berharap setiap orang akan memberikan suara mereka hari ini karena ini hak mereka. Sebagaimana setiap orang menginginkan demokrasi, jadi anda harus memberikan suara. Anda semua perlu melakukannya secara benar untuk membantu membangun negara ini," kata Prayuth.

PM Prayuth Chan-ocha menunggu giliran memberikan suara di TPU di kawasan Pradiphat soi 5 Alley di Bangkok, Thailand Minggu,24 Maret jam.8.20. Sumber: TEMPO/Maria Rita Ida Hasugian

Pemilu Thailand 2019 untuk memilih partai yang berhak duduk di parlemen. Partai dengan suara terbanyak akan mengajukan kandidat sebagai perdana menteri.

Prayuth maju untuk kembali duduk di kursi Perdana Menteri dari Partai Menuju Masa Depan. Sedangkan Partai Phue Thai, yakni partai oposisi terbesar di Thailand, mengajukan tiga kandidat yang satu diantaranya perempuan, yakni Sudarat Keyuraphan.

Phue Thai memiliki 250 caleg dari 500 kursi yang diperebutkan di parlemen. Untuk memenangkan pemilu Phue Thai tampak kesulitan setelah partai koalisianya Thai Raksa Chart dengan 112 caleg dibubarkan. Sedianya koalisi ini akan menguasai lebih dr 310 kursi di parlemen.

Baca: Meliput Pemilu Thailand: Toko Dilarang Jual Alkohol 24 Jam

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Warga Thailand di Bangkok mulai memberikan suaranya di tempat pemungutan suara atau TPU Minggu pagi, 24 Maret 2019. Sumber: TEMPO/Maria Rita Ida Hasugian

Baca: Meliput Pemilu Thailand: Hingga H-1 Parpol Tetap Kampanye

Sebelumnya, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, menyerukan agar Thailand aman dan diliputi kebahagiaan. Namun dalam pernyataannya itu, Raja Thailand itu tidak menyebut satu kata pun soal pemilu.

Komentar Raja Vajiralongkorn itu disampaikan 12 jam sebelum pemilu Thailand dilakukan. Pernyataannya itu, cukup mengejutkan karena mendiang ayahnya selalu menjaga jarak antara Kerajaan dan politik Thailand.

"Raja sangat waswas dengan keamanan negara, perasaan dan kebahagiaan masyarakat. Jadi Raja Vajiralongkorn ingin mengirimkan pesan moralnya dan mengingatkan seluruh masyarakat pada persatuan, keamanan negara dan kebahagiaan masyarakat Thailand," tulis istana Kerajaan Thailand meluruskan komentar Raja Vajiralongkorn, Sabtu malam, 23 Maret 2019, seperti dikutip dari reuters.com.

Pemilu pada 24 Maret 2019 merupakan pemilu pertama bagi masyarakat Thailand setelah kudeta militer pada 2014 pada pemerintahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Prayuth yang ketika itu menjabat sebagai panglima militer, duduk menggantikan Yingluck.

Pemilu Thailand dilakukan hampir lima tahun setelah Thailand dipimpin oleh pemerintahan militer atau yang biasa disebut Junta. Pemilu ini dipandang sebagai sebuah pertarungan antara Prayuth dan partai garda demokrat yakni sebuah partai anti-militer.

Dalam pemilu Thailand 2019, partai Pheu Thai terlihat paling dominan dan mendapat dukungan terbanyak. Partai ini dipimpin oleh para politikus setia pada mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik, Kemenkeu: Investasi Disebut Melambat, tapi Konsumsi Tinggi

2 jam lalu

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik, Kemenkeu: Investasi Disebut Melambat, tapi Konsumsi Tinggi

Tahun politik kali ini akan berbeda, bahkan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar 5,3-5,7 persen pada 2024.


Belasan Praktisi dan Akademisi Yogyakarta Ikuti Dialog Antarkota se-Asia Tenggara di Bangkok

3 jam lalu

Para praktisi dan akademisi dari Yogyakarta menghadiri Dialog Antarkota Se-Asia Tenggara pada 28 - 30 Mei 2023di Bangkok, Thailand. Foto dok.: Ahmad Shalahuddin
Belasan Praktisi dan Akademisi Yogyakarta Ikuti Dialog Antarkota se-Asia Tenggara di Bangkok

Belasan praktisi dan akademisi dari Yogyakarta mengikuti kegiatan Dialog Antarkota se-Asia Tenggara atau Dialogue Cities Southeast Asia di Bangkok, Thailand mulai Minggu, 28 Mei 2023 sampai Selasa, 30 Mei 2023.


MK Yakin Tidak Ada Kebocoran Putusan Gugatan Sistem Proporsional Tertutup

6 jam lalu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
MK Yakin Tidak Ada Kebocoran Putusan Gugatan Sistem Proporsional Tertutup

Mahkamah Konstitusi memiliki keyakinan bahwa tidak ada kebocoran soal putusan gugatan sistem proporsional tertutup. MK belum ambil langkah apa pun.


32 Biksu Thudong dari Thailand ke Magelang Sudah Memasuki Kawasan Borobudur

8 jam lalu

Warga memberikan bekal makanan kepada biksu yang mengikuti ritual Thudong seusai tiba di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 28 Mei 2023. ANTARA FOTO/Aji Styawan
32 Biksu Thudong dari Thailand ke Magelang Sudah Memasuki Kawasan Borobudur

32 biksu yang menjalani tradisi Thudong dari Thailand dan Indonesia sudah tiba di Kecamatan Blondo, Kawasan Borobudur.


Perludem Minta MK Tolak Gugatan Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup

9 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Perludem Minta MK Tolak Gugatan Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup

Perludem menilai MK tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perubahan sistem dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.


Alasan 8 Fraksi DPR Desak MK Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

12 jam lalu

Pimpinan 8 Fraksi DPR RI memberikan keterangan pers terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Sebanyak 8 Fraksi DPR RI yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilihan umum legislatif (pileg) kembali ke proporsional tertutup dan tetap menyatakan sikap agar tetap Pileg secara proporsional terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan 8 Fraksi DPR Desak MK Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Delapan fraksi di DPR menolak Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Apa alasannya?


Disebut Bakal Setujui Pemilu Sistem Proporsional Tertutup, Apa Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)?

14 jam lalu

Suasana ruang sidang saat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Disebut Bakal Setujui Pemilu Sistem Proporsional Tertutup, Apa Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)?

Putusan MK disebut bakal menyetujui gugatan uji materi mengenai sistem proporsional tertutup. Apa saja wewenang MK?


Bunuh Anggota Geng Kriminal, Mantan Tentara Kanada Diekstradisi ke Thailand

1 hari lalu

Kepala Polisi Nasional Thailand Damrongsak Kittiprapas berbicara selama konferensi pers tentang penerimaan pembunuh bayaran asal Kanada, Matthew Dupre, yang diekstradisi dari Kanada ke Thailand atas tuduhan pembunuhan gangster Kanada Jimi
Bunuh Anggota Geng Kriminal, Mantan Tentara Kanada Diekstradisi ke Thailand

Warga negara Kanada Matthew Dupre telah berhasil diekstradisi ke Thailand terkait dengan pembunuhan seorang anggota geng kriminal tahun lalu.


Habiburokhman Gerindra Sebut Pernyataan Jokowi Soal Cawe-cawe Sudah Sangat Tepat

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman  menghadiri acara Seminar MKD DPR RI
Habiburokhman Gerindra Sebut Pernyataan Jokowi Soal Cawe-cawe Sudah Sangat Tepat

Politikus Gerindra Habiburokhman mengatakan pernyataan Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe urusan politik menjelang Pemilu 2024 sudah sangat benar.


Politikus NasDem Sebut MK Akan Sulit Putuskan Sistem Proporsional Tertutup

1 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Politikus NasDem Sebut MK Akan Sulit Putuskan Sistem Proporsional Tertutup

Politikus NasDem Subardi menyebut MK akan sulit menghasilkan putusan Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Apa sebabnya?