Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Human Rights Watch Minta Jepang Revisi Undang-Undang Transgender

image-gnews
Yuko, Kontestan dari Jepang bersiap di belakang panggung kontes kecantikan transgender Miss International Queen 2018 di Pattaya, Thailand, 9 Maret 2018. REUTERS
Yuko, Kontestan dari Jepang bersiap di belakang panggung kontes kecantikan transgender Miss International Queen 2018 di Pattaya, Thailand, 9 Maret 2018. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga HAM Human Rights Watch meminta Jepang untuk segera merevisi undang-undang yang meminta kelompok transgender agar melakukan operasi sterilisasi jika mereka ingin secara hukum mendapat pengakuan untuk identitas gender mereka.

Di bawah undang-undang yang diperkenalkan pada 2004 itu, kelompok transgender yang ingin mengganti identitas kelamin pada dokumen resmi harus mengajukan banding ke pengadilan keluarga dan memenuhi sejumlah kriteria ketat. Para transgender yang ingin melakukan hal ini harus mensterilkan kemampuan reproduktif mereka.

Baca:Operasi Plastik Gagal, Transgender Ini Malu Keluar Rumah

Kriteria lain, yakni para transgender itu harus berstatus masih lajang, tak punya anak yang berusia dibawah 20 tahun dan melakukan sebuah evaluasi kejiwaan agar bisa mendapat diagnosa gangguan identitas gender.

"Jepang harus menegakkan hak-hak kelompok transgender dan berhenti memaksa mereka melakukan operasi agar bisa diakui secara hukum," kata Kanae Doi, Direktur Human Rights Watch untuk wilayah Jepang, seperti dikutip dari asiaone.com, Kamis, 21 Maret 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Universitas Negeri di Jepang Akan Terima Mahasiswi Transgender

Menurut Doi, undang-undang soal pengakuan transgender secara hukum itu dibuat berdasarkan sebuah premis yang sudah ketinggalan zaman yang menyebut transgender sebagai sebuah penyakit mental. Dengan begitu, undang-undang ini harus segera direvisi.

Pernyataan Human Rights Watch itu dilampirkan dengan sebuah laporan hasil wawancara 48 transgender, pengacara, praktisi kesehatan dan ahli pada masalah ini. Mereka yang diwawancarai mengkritisi undang-undang merendahkan negara dimana transgender dikaitkan dengan kondisi kesehatan mental. Mereka pun mengkritisi tuntutan agar transgender melakukan operasi yang lama, mahal, bersifat menyerang dan tidak bertanggung jawab secara prosedur medis.

Human Rights Watch menyoroti laporan khusus PBB pada 2013 mengenai penyiksaan dimana kelompok transgender diminta untuk melakukan sterilisasi yang tak diinginkan sebagai sebuah prasyarat untuk bisa mendapatkan pengakuan secara hukum atas jenis kelamin yang mereka pilih dan hal ini melanggar HAM. Namun pada Januari 2019, Mahkamah Agung Jepang telah memperlihatkan dukungan akan perubahan undang-undang ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

10 jam lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI


Dua Tewas, Lebih 100 Orang Dirawat di Jepang akibat Suplemen Angkak

21 jam lalu

Tangkapan layar (kiri) salah satu suplemen kesehatan yang ditarik kembali oleh Kobayashi Pharmaceutical pada 22 Maret 2024. Beberapa produk lainnya, termasuk Mio Sparkling Sake Premium (Rose) (kanan), telah ditarik kembali sehubungan dengan meningkatnya kekhawatiran akan kesehatan.  (Gambar dan foto: situs Kobayashi Pharmaceutical dan Singapore Food Agency
Dua Tewas, Lebih 100 Orang Dirawat di Jepang akibat Suplemen Angkak

Dua orang tewas dan lebih dari 100 lainnya dilarikan ke rumah sakit di Jepang akibat mengonsumsi suplemen makanan angkak dalam waktu lama


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

1 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

1 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

Jepang telah menyampaikan 25 surat pernyataan niat untuk kerja sama pembangunan di IKN.


Adik Kim Jong Un Tolak Pertemuan Apa Pun dengan Jepang, Ini Alasannya

1 hari lalu

Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, tiba di Kosmodrom Vostochny sebelum pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, di wilayah timur jauh Amur, Rusia, 13 September 2023. Sputnik/ Vladimir Smirnov/Pool melalui REUTERS/File Foto
Adik Kim Jong Un Tolak Pertemuan Apa Pun dengan Jepang, Ini Alasannya

Adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan pada Selasa 26 Maret 2024 bahwa mengadakan pertemuan puncak dengan Jepang bukanlah kepentingan mereka


Mengintip Hotel Kapsul Khusus Gamer di Jepang, Ada Lantai Khusus Perempuan

2 hari lalu

E-Sports Hotel E-Zone. Instagram.com/@esportshotelezone
Mengintip Hotel Kapsul Khusus Gamer di Jepang, Ada Lantai Khusus Perempuan

Bagi penggemar e-sport hotel ini memungkinkan untuk bermain game sepanjang hari, tersedia juga lantai khusus perempuan


LSM Indonesia Gugat Jepang karena Fukushima, Dubes Jelaskan Alasan Tak Datangi Pengadilan

2 hari lalu

Aktivis lingkungan PBHI saat melakukan aksi penyampaian Somasi (Teguran) kepada Pemerintah Jepang terkait dengan Pembuangan Limbah Nuklir PLTN Fukushima Daiichi (Air Limbah Nuklir Fukushima)  ke Laut di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Senin 15 Januari 2024. Dalam aksinya aktivis mengkhawatirkan kondisi laut Jepang yang sudah dicemari oleh limbah nuklir. Dalam jangka panjang limbah ini berpotensi mencemari perairan Indonesia, khususnya Jakarta. TEMPO/Subekti.
LSM Indonesia Gugat Jepang karena Fukushima, Dubes Jelaskan Alasan Tak Datangi Pengadilan

Pemerintah Jepang digugat oleh dua organisasi Indonesia atas pelepasan air radioaktif dari PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik.


Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

2 hari lalu

Penandatanganan Kontrak Kerjasama Bantuan Hibah Pemerintah Jepang yang dilakukan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi (kiri) dengan perwakilan dari General Incorporated Association Birdlife International Tokyo (kanan) sebagai organisasi pelaksana proyek pada 25 Maret 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Jepang di Jakarta
Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

Bantuan Jepang ini, diharapkan bisa menaikkan pendapatan petani berskala kecil dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo


Jepang Optimis Kerja Sama Bilateral akan Naik di Bawah Pemerintahan Prabowo Subianto

2 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Jepang Optimis Kerja Sama Bilateral akan Naik di Bawah Pemerintahan Prabowo Subianto

Duta Besar Jepang yakin kerja sama bilateral Jepang dan Indonesia akan semakin kuat di bawah pemerintahan Prabowo Subianto


Kim Yo Jong Benarkan Perdana Menteri Jepang Utarakan Niat Ingin Bertemu Kim Jong Un

3 hari lalu

Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menghadiri upacara peletakan karangan bunga di Mausoleum Ho Chi Minh di Hanoi, Vietnam 2 Maret 2019. Berdasarkan sistem dinasti, ia berpotensi menjadi pemimpin Korea Utara menggantikan kakaknya. REUTERS/Jorge Silva
Kim Yo Jong Benarkan Perdana Menteri Jepang Utarakan Niat Ingin Bertemu Kim Jong Un

Kim Yo Jong mengkonfirmasi Perdana Menteri Jepang sudah mengutarakan niat untuk berrbicara dengan Kim Jong Un