Jepang Tak Mau Ikut Mengutuk Pelanggaran HAM di Korea Utara

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan). Reuters via Nikkei Asian Review

    Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan). Reuters via Nikkei Asian Review

    TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya Jepang memutuskan tidak ikut dalam resolusi bersama PBB yang mengutuk pelanggaran HAM di Korea Utara. Resolusi bersama ini diduga sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengakhiri program senjata Pyongyang dan faktor-faktor lainnya. 

    “Keputusan ini dibuat dengan penuh pertimbangan sejumlah faktor secara komprehensif, diantara hal yang menjadi pertimbangan adalah hasil pertemuan antara Amerika Serikat dan Korea Utara serta masalah penculikan warga negara Jepang,” kata Kepala Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 13 Maret 2019.

    Baca: AS, Korsel, Jepang Konfirmasi Korea Utara Siap Denuklirisasi

    Seorang petugas kepolisian berjaga di dekat warga yang mengibarkan bendera Korea Utara dan Amerika Serikat saat melihat iring-iringan Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam, 26 Februari 2019. Pejabat Vietnam mengatakan bahwa 3.000 jurnalis dari 40 negara bakal meliput KTT kedua antara Trump dan Kim Jong Un. REUTERS/Jorge Silva

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menggelar pertemuan kedua pada Februari lalu. Trump menuntut agar Korea Utara menghancurkan program nuklirnya dan sebagai imbalannya Amerika Serikat akan memberikan jaminan keamanan serta mencabut sanksi-sanksi yang dikenakan pada negara itu. Akan tetapi, pembicaraan di Vietnam berakhir tanpa kata sepakat.

    Baca: Cegat Nuklir Korea Utara, Jepang Beli Radar Rp 28 Triliun dari AS 

    Jepang adalah sekutu dekat Amerika Serikat yang memantau ketat dialog antara Amerika Serikat dan Korea Utara karena khawatir kesepakatan Korea Utara dan Amerika Serikat bisa mengarah pada kemunduran komitmen Amerika Serikat di kawasan Asia. Jepang juga khawatir masalah penculikan warga negaranya oleh agen di Korea Utara akan menjadi sebuah kemunduran terkait perundingan nuklir dan rudal Amerika Serikat – Korea Utara.

    Korea Utara pada 2002 mengaku telah menculik 13 warga negara Jepang yang dilakukan pada 1970-an dan 1980-an atas tuduhan mata-mata. Lima dari korban penculikan itu sudah dipulangkan ke Jepang, namun Tokyo curiga ada ratusan lebih warga negara Jepang yang diculik Korea Utara.          

    Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan Presiden Trump sudah menyinggung masalah penculikan ini dalam pertemuannya dengan Kim Jong Un. Abe menekankan pihaknya telah berkomitmen untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Korea Utara, termasuk masalah penculikan terhadap warga negara Jepang yang harus segera diselesaikan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.