Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR AS Sahkan Resolusi Kecam Anti-Semit karena Kicauan Ilhan Omar

Ilhan Omar, perempuan keturunan Somalia yang menjadi legislator di Minnesota. time.com
Ilhan Omar, perempuan keturunan Somalia yang menjadi legislator di Minnesota. time.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DPR AS mengesahkan resolusi yang mengecam anti-semit dan segala bentuk rasisme lainnya setelah kicauan Twitter kontroversial anggota DPR Ilhan Omar.

Sebelumnya Omar, salah satu dari dua perempuan Muslim pertama yang menjadi anggota Kongres, mengatakan DPR mendukung Israel.

Pada Ahad, 10 Februari 2019, Omar menanggapi tweet jurnalis Glenn Greenwald yang berbunyi, "Pemimpin GOP Kevin McCarthy mengancam hukuman untuk @IlhanMN dan @RashidaTlaib atas kritik mereka terhadap Israel. Sungguh menakjubkan berapa banyak waktu yang dihabiskan para pemimpin politik AS untuk membela negara asing bahkan jika itu berarti menyerang hak kebebasan berbicara orang Amerika," seperti dikutip dari CNN, 8 Maret 2019.

Baca: Anti-Semit Naik 60 Persen di Amerika, Terbanyak di New York

Omar telah kritis terhadap pemerintah Israel atas perlakuannya terhadap Palestina dan mendukung gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi, kampanye aktivis non-kekerasan yang bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi dan politik pada Israel atas tindakannya terhadap Palestina, termasuk menyerukan diakhiri-nya pendudukan Israel di Tepi Barat.

Menanggapi tweet Omar pada hari Minggu, seorang perempuan bernama Batya Ungar-Sargon, seorang editor opini dari Forward berkicau, "Ingin tahu siapa @IlhanMN berpikir membayar politisi Amerika untuk menjadi pro Israel, meskipun saya pikir saya bisa menebak. Contoh buruk, apalagi seorang perempuan Kongres. Itu kiasan anti-semit kedua yang Anda tweet."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Omar menanggapi tweet itu dan menulis, "AIPAC!". AIPAC adalah singkatan dari American Israel Public Affairs Committee.

Pada 12 Februari, Ilhan Omar, anggota DPR perwakilan Minnesota, akhirnya meminta maaf setelah dia dikecam dari kedua kubu Demokrat dan Republik karena dituding anti-semit.

Setelah perdebatan panjang, DPR meloloskan resolusi dengan suara 407 berbanding 23, pada Kamis kemarin. dikutip dari Haaretz. Ilhan Omar sendiri mendukung resolusi.

Baca: Kejahatan Kebencian Terhadap Yahudi di Amerika Naik 30 Persen

Anggota DPR Eliot Engel, seorang Demokrat dari New York dan ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR yang juga diduduki Omar, mengatakan kepada DPR, "Saya berharap kita memiliki resolusi terpisah tentang anti-semit. Saya pikir itu salah untuk tidak memilikinya."

Ketua DPR Nancy Pelosi, bersama dengan Ketua Mayoritas DPR Steny Hoyer, dilaporkan menyusun resolusi akhir pekan lalu untuk mengutuk anti-semit dan tidak menyinggung Ilhan Omar, tetapi dipandang sebagai teguran tidak langsung dari anggota Kongres tersebut.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

1 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly saat menghadiri acara Paralegal Justice Award 2023, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 1 Juni 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

Yasonna Laoly menjelaskan, Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Perampasan Aset, dan kini tengah menunggu jadwal pembahasan di Senayan.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

1 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.


POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

1 hari lalu

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock
POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peraturan OJK atau POJK mengenai bursa karbon selesai pada Juli 2023.


Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

1 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Bawaslu Lampung menyatakan Bacaleg ganda tak akan lolos menjadi Caleg pada Pemilu 2024 jika tak memilih salah satu partai politik atau satu dapil.


Bambang Pacul Sebut Kabar MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup Hoaks

2 hari lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Bambang Pacul Sebut Kabar MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup Hoaks

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengaku telah mengkonfirmasi ke MK soal kabar lembaga itu putuskan sistem proporsional tertutup.


MK Emoh Tanggapi Ancaman DPR Soal Anggaran Jika Putuskan Proporsional Tertutup

2 hari lalu

Dari kanan, juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, Ketua Dewan Etik MK Achmad Rustandi dan anggota Dewan Etik MK Salahuddin Wahid saat konferensi pers di gedung MK jalan Merdeka Barat No. 6, Gambir, Jakarta, 16 Januari 2018. Tempo/M. Yusuf Manurung
MK Emoh Tanggapi Ancaman DPR Soal Anggaran Jika Putuskan Proporsional Tertutup

Juru bicara MK Fajar Laksono tak mau berkomentar soal ancaman DPR soal anggaran untuk Mahkamah jika mereka memutuskan sistem proporsional tertutup.


Blok Masela Menggantung, DPR RI: Pemerintah Harus Tegas ke Shell

2 hari lalu

Blok Masela. antaranews.com
Blok Masela Menggantung, DPR RI: Pemerintah Harus Tegas ke Shell

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyebut selama ini pemerintah belum menunjukkan ketegasannya dalam pengelolaan proyek Blok Masela.


Alasan 8 Fraksi DPR Desak MK Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

2 hari lalu

Pimpinan 8 Fraksi DPR RI memberikan keterangan pers terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Sebanyak 8 Fraksi DPR RI yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilihan umum legislatif (pileg) kembali ke proporsional tertutup dan tetap menyatakan sikap agar tetap Pileg secara proporsional terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan 8 Fraksi DPR Desak MK Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Delapan fraksi di DPR menolak Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Apa alasannya?


Polemik Proporsional Tertutup, Habiburokhman Gerindra Ingatkan Anggaran MK Ditentukan DPR

3 hari lalu

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman  menghadiri acara Seminar MKD DPR RI
Polemik Proporsional Tertutup, Habiburokhman Gerindra Ingatkan Anggaran MK Ditentukan DPR

Anggota DPR Habiburokhman berharaop Mahkamah Konstitusi untuk tidak memutuskan sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.


PKS Ungkap 3 Sosok Cawapres yang Cocok Dampingi Anies Baswedan: AHY hingga Khofifah

3 hari lalu

Bakal capres Anies Baswedan menyampaikan orasi dalam acara Konsolidasi Nasional Ketua Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Mei 2023. TEMPO/IMA DINI SAFIRA
PKS Ungkap 3 Sosok Cawapres yang Cocok Dampingi Anies Baswedan: AHY hingga Khofifah

PKS mengungkap tiga nama yang dinilai cocok mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ada nama AHY hingga Khofifah Indar Parawansa.