Menteri Pariwisata Sebut Gay Tidak Ada di Malaysia, Salah Ucap?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata,Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Mohamaddin Ketapi membantah ada gay di Malaysia saat diwawancarai media Jerman di acara  pameran travel di Berlin, ITB beberapa hari lalu.

"Saya pikir tidak ada seperti itu di negara kami," kata Ketapi menanggapi pertanyaaan wartawan Deutsche Welle apakah Malaysia menyambut turis gay.

Baca: Di Malaysia, Cowok Pakai Kerah V: Gay

Belakangan, Ketapi membuat pernyataan yang di-posting di Twitter bahwa dia merespons pertanyaan wartawan merujuk pada tidak adanya kampanye wisata khusus berfokus pada kaum LGBT di Malaysia.

Malaysia, ujarnya, juga menerapkan kebijakan terbuka untuk menyambut turis asing tanpa pernah mempersoalkan orientasi seksual, agama, dan praktek budaya.

Ketapi dalam pernyataannya mengatakan Malaysia sebagai negara berdaulat punya pandangan sendiri mengenai komunitas LGBT dan Israel. Dia berharap negara-negara lain menghormati kedaulatan Malaysia.

Baca: Simpati Bagi Kaum LGBT, Haram di Malaysia

Partai oposisi Malaysia, Malaysian Chinese Association atau MCA mengecam pernyataan Ketapi karena telah membuat Malaysia jadi bahan tertawaan.

Wakil Ketua MCA, Ma Hong Soon tidak percaya seorang menteri mengeluarkan pernyataan kontroversial yang seharusnya pertanyaan wartawan dapat dijawab secara singkat.

"Dia ditanyai wartawan apakah Malaysia aman bagi homoseksual. Semua yang dia butuhkan adalah mengatakan Malaysia negara aman dan semua turis aman di sini," kata Soon seperti dikutip dari Star Online.

Baca: Oposisi Malaysia Sebut Gempa Palu karena Dosa LGBT

"Sebaliknya, dia membuat pernyataan aneh bahwa homoseksual tidak ada di Malaysia," ujarnya seperti dikutip dari Asia One.

Ketapi diminta untuk memberi penjelasan klarifikasi atas pernyataannya bahwa tidak ada gay di Malaysia. Soon berharap Ketapi tidak mengklaim bahwa wartawan salah mengutip pernyataannya. Menurut Soon, semakin banyak warga Malaysia meragukan kompetensi beberapa menteri di kabinet Perdana Menteri Mahathir Mohamad.