Politikus Amerika Kecewa Trump Lamban Tanggapi Kasus Uighur

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus bipartisan Amerika Serikat pada Senin, 4 Maret 2019, mengkomplain respon Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami etnis muslim minoritas Uighur di Xinjiang, Cina. 

“Masalah ini lebih besar dari pada Cina. Ini soal memperlihatkan pada orang-orang kuat bahwa dunia akan menahan mereka untuk meminta pertanggung jawaban atas tindakan mereka,” tulis kelompok politikus bipartisan dalam surat mereka ke Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, seperti dikutip dari reuters.com, Rabu, 6 Maret 2019.      

Baca: Cina Diam-diam Pindahkan Tahanan Uighur dari Xinjiang, Kenapa? 

Kelompok politikus bipartisan Amerika Serikat dipimpin oleh Eliot Engel, Kepala Komite DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat untuk hubungan luar negeri. Diantara kelompok itu juga terdapat Ted Yoho politikus dari Partai Republik.               

“Tampaknya pemerintah Amerika Serikat tidak berbuat apa-apa. Kami berkirim surat hari ini untuk memperbaharui pesan betapa mendesaknya masalah ini,” tulis kelompok politikus bipartisan Amerika Serikat. 

Baca: Sikap Indonesia pada Penindasan Muslim Uighur, Begini Kata JK

Surat itu diantaranya ditanda-tangani oleh Brad Sherman Kepala Demokratik Subkomite Asia – Pasifik dan Chris Smith Subkomite HAM dari Partai Republik. 

Menanggapi komplain dari kelompok politikus bipartisan Duta Besar Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, Sam Brownback, meyakinkan pihaknya sedang mendiskusikan masalah ini dengan Washington. Namun dia mengakui memang belum ada langkah nyata yang baru.    

Sebelumnya pada 28 September 2018 Menlu Pompeo berkirim surat pada komite DPR Amerika Serikat menjelaskan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sedang meminta kepada Presiden Trump agar diterbitkan sanksi-sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab telah melakukan pelanggaran pada kelompok minoritas di Xinjiang, wilayah barat Cina. 

Pompeo juga ingin sanksi dikenakan pada mereka yang mengendalikan ekspor teknologi guna mendukung fasilitasi penahanan-penahanan massal dan memata-matai etnis minoritas Uighur di Xinjiang.