TEMPO.CO, Islamabad – Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengatakan dirinya tidak layak menerima penghargaan Nobel Perdamaian atau Nobel Peace Price. Dia mengatakan ini menanggapi munculnya usulan di sosial media dan politikus terkait kebijakan politiknya untuk menurunkan ketegangan dengan India.
Baca:
“Orang yang layak menerima penghargaan ini adalah orang yang menyelesaikan sengketa Kashmir menurut keinginan rakyat Kashmir dan membuka jalan bagi perdamaian dan pembangunan di anak benua ini,” kata Khan seperti dilansir Aljazeera pada Senin, 4 Maret 2019 waktu setempat.
Menteri Informasi, Fawad Chaudhry, menyerahkan resolusi kepada Majelis Nasional Pakistan, yang berisi rekomendasi agar Khan diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Nobel. Saat ini, ada sekitar 300 ribu orang yang telah menandatangani petisi online merekomendasikan agar Khan menerima penghargaan bergengsi itu.
Baca:
Khan baru saja memerintahkan pengembalian pilot India, yang pesawat jet tempurnya MIG-21 Bison tertembak jatuh jet tempur Pakistan. Dia menyebut ini sebagai gestur perdamaian dari Pakistan, saat melaporkan rencananya ke parlemen. Anggota Parlemen Pakistan menyetujui keputusan itu sambil menepuk meja parlemen bersama-sama.
Secara terpisah, Amerika Serikat, Cina dan Inggris meminta kedua negara pemilik senjata nuklir itu untuk mengendalikan diri dan menurunkan eskalasi ketegangan.
“May mendukung komitmen Khan untuk mengurangi ketegangan,” begitu pernyataan PM Inggris, Theresa May, seperti dilansir kantor PM. Dia juga mendesak agar Khan mengambil langkah tegas terhadap kelompok teroris yang bersembunyi di dalam wilayah Pakistan.
Baca:
“Pemimpin kedua negara perlu berdiskusi untuk menangani penyebab dari konflik ini,” begitu pernyataan dari kantor PM May.
Menyusul serangan bom bunuh diri pada 14 Februari 2019 terhadap paramilier India, yang menewaskan sekitar 40 tentara, seperti dilansir Reuters, Khan meminta India untuk memberikan informasi mengenai pelaku penyerangan, yang diklaim kelompok milisi Jaish-e-Mohammed.
Namun, pemerintahan PM India, Narendra Modi, sempat menampik permintaan informasi dan kerja sama investigasi bersama dengan alasan pelaku penyerangan sudah jelas. Belakangan, pemerintah India menyerahkan sejumlah dokumen berisi informasi mengenai kelompok JeM.
