Presiden Duterte Tawarkan Kewarganegaraan ke Pengungsi Rohingya

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rodrigo Duterte [Rappler]

    Rodrigo Duterte [Rappler]

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menawarkan kewarganegaraan Filipina kepada para pengungsi Rohingya. Duterte meyakinkan pihaknya beritikad baik menerima para pengungsi itu di negaranya. 

    “Saya ingin menerima para penduduk etnis Rohingya,” kata Duterte dalam sebuah pidato di Hotel Manila, Selasa, 26 Februari 2019.

    Baca: Duterte: Genosida di Myanmar, Filipina Buka Pintu untuk Rohingya 

    Dikutip dari gmanetwork.com, pernyataan Duterte itu untuk menguatkan hal serupa yang pernah disampaikannya pada April 2018. Ketika itu, Duterte mengutarakan niatnya untuk memberikan suaka perlindungan kepada para pengungsi etnis Rohingya, Myanmar, yang sekarang berlindung di wilayah perbatasan Bangladesh akibat genosida. Namun niat baik itu, ditanggapi negatif oleh seorang juru bicara pemerintah Myanmar dengan mengatakan Presiden Duterte tidak bisa mengendalikan diri dan tidak tahu apa-apa tentang Myanmar.   

    Baca: Soal Rohingya, Duterte Beri Saran ke Suu Kyi: Abaikan Aktivis HAM     

    Ditegur begitu, Presiden Duterte pun lekas minta maaf dengan menerbitkan sebuah surat permohonan maaf secara terbuka kepada Pemimpin de Facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Duterte pun menyerang negara-negara Eropa yang telah menuding Myanmar melanggar HAM, tetapi tidak banyak berbuat apa-apa untuk menolong pengungsi Myanmar.     

    Ratusan pengungsi berteriak saat melakukan aksi protes repatriasi atau pemulangan para pengungsi di kamp Unchiprang di Teknaf, Bangladesh, 15 November 2018. Pemerintah Bangladesh dan Myanmar, menyepakati pemulangan kembali pengungsi Rohingya dimulai secara resmi pada 15 November. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

    Ratusan ribu penduduk etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, pada Agustus 2017 melarikan diri dari sebuah pembantaian yang diduga dilakukan oleh militer Myanmar.  Pembataian itu diduga oleh PBB dan negara-negara barat sebagai upaya pembersihan etnik tetapi Myanmar menyangkalnya.

    Mantan juru bicara kepresidenan Filipina Harry Roque pada tahun lalu mengatakan pemerintah Filipina memiliki sejumlah fasilitas untuk bisa mengakomodir para pengungsi. Fasilitas itu berada di wilayah tengah Bataan, Filipina. Pemerintah Filipina memiliki sebuah kebijakan membuka pintu bagi para pengungsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.