TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump mengatakan Korea Utara memiliki potensi ekonomi luar biasa jika Korut bersedia melakukan denuklirisasi. Trump menulis pesan ini di Twitter beberapa jam sebelum bertemu Kim Jong Un di Hanoi.
Menurut Reuters, 27 Februari 2019, Trump akan bertemu dengan Kim di Hotel Metropole, hotel bergaya kolonial Prancis, pada pukul 6.30 sore. Keduanya akan berbincang selama 20 menit sebelum acara makan malam selama satu setengah jam.
Baca: Kim Jong Un Terekam Merokok Selama Perjalanan ke Vietnam
"Vietnam berkembang pesat seperti beberapa tempat di bumi. Korea Utara akan sama, dan sangat cepat, jika Korut bersedia denuklirisasi," kata Trump.
"Peluang besar, seperti hampir tidak ada dalam sejarah, untuk teman saya Kim Jong Un. Kita akan segera mengetahuinya," tambah Trump.
Presiden AS Donald Trump tiba di Bandara Internasional Noi Bai untuk melakukan pertemuan puncak kedua dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam 26 Februari 2019. REUTERS/Kham/Pool
Menurut riset bank investasi multinasional, Morgan Stanley, denuklirisasi bisa membuka peluang ekonomi Korea Utara. Dengan memperkirakan liberalisasi ala Vietnam, Morgan Stanley mencatat Korea Utara bisa mendapat investasi secara bertahap hingga US$ 9 miliar (126 triliun) per tahun dan peluang konsumsi tambahan sebesar US$ 2 miliar (Rp 28 triliun) per tahun.
Baca: Kapal Tanker Rusia Diduga Transfer Minyak ke Korea Utara di Laut
"Penduduk usia produktif Korea Utara yang berjumlah 18 juta orang akan bergabung dengan rantai pasokan produksi Asia dengan biaya upah per jam lebih rendah daripada Vietnam," menurut laporan bank itu.
"Korea Utara yang diliberalisasi akan menyediakan mata rantai yang hilang dalam meningkatkan konektivitas perdagangan semenanjung Korea ke Eropa jika rel antar-Korea terhubung ke Rusia dan Cina," tambahnya.
Baca: Tiba di Vietnam, Kim Jong Un Disambut Karpet Merah
Para pejabat dan pakar mengatakan Donald Trump dan Kim Jong Un kemungkinan akan menandatangani deklarasi perdamaian yang secara simbolis mengakhiri Perang Korea 1950-1953, serta perjanjian lain dengan membuka kantor penghubung di masing-masing negara dan mengadopsi langkah-langkah denuklirisasi, seperti mengizinkan inspektur untuk mengawasi pembongkaran reaktor nuklir Korea Utara.
