Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Bakal Kampanye di Sidang Rutin Dewan HAM PBB

image-gnews
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, kanan, didampingi Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, kiri, melakukan konferensi pers. Kamis, 21 Februari 2019. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, kanan, didampingi Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, kiri, melakukan konferensi pers. Kamis, 21 Februari 2019. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan menjadikan sidang rutin tahunan Dewan HAM PBB sebagai salah satu sarana mengkampanyekan pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020 - 2022. Sidang rencananya akan diselenggarakan pada 25-28 Februari 2019 di Jenewa, Swiss.

Menurut Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia melakukan kampanye untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB terakhir kali pada awal Januari 2019 dan kampanye kali ini diharapkan Indonesia bisa mendapatkan dukungan yang solid dari negara-negara sahabat, negara kawasan dan tetangga seperti Australia.

Untuk wilayah Asia Pasifik, Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Kepulauan Marshal, Iran, Korea Selatan dengan total 4 kursi yang diperebutkan. Habib mengatakan pihaknya optimis Indonesia bisa terpilih duduk di Dewan HAM PBB karena modalitas Indonesia untuk menang cukup baik.

Baca: Bedah Visi Misi Jokowi, Komnas HAM Soroti 4 Kasus Ini

Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Indonesia telah menjadi tolak ukur sebagai negara yang paling maju di Asia Tenggara dalam penegakan nilai-nilai HAM. Hal ini akan dimanfaatkan saat melakukan pertemuan dengan mitra Indonesia dalam membicarakan hal yang menjadi kepentingan dua negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Indonesia adalah negara yang sangat fokus pada perkembangan demokrasi. Kompetitor juga memiliki mesin sendiri untuk menggalang dukungan. Kalau soal siapa pesaing terberat kita, mungkin mulai kelihatan Agustus nanti, sekarang ini belum kelihatan," kata Habib, Kamis, 21 Februari 2019.

Baca: Catatan Komnas HAM untuk Visi-Misi Jokowi dan Prabowo Bidang HAM

Habib menjelaskan, untuk memenangkan kursi di Dewan HAM PBB, Indonesia juga meminta dukungan dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI yang beranggotakan sekitar 50 negara. Permintaan dukungan juga dilayangkan ke negara-negara ASEAN dan Uni Eropa yang memiliki pandangan positif soal peran Indonesia dalam penegakan HAM.

"Kita masih punya waktu sekitar enam bulan untuk menggalang dukungan, termasuk meminta dukungan dari Australia," kata Habib.

Upaya menggalang dukungan untuk memenangkan kursi Dewan HAM PBB, juga secara pararel dilakukan oleh seluruh perwakilan Indonesia atau Kedutaan Besar Indonesia di seluruh dunia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

5 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

7 jam lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.


Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

8 jam lalu

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares. ANTARA/HO-KBRI Moskow.
Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

2 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Indonesia Kecam Serangan Teroris di Gedung Konser Rusia

5 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran Rusia memadamkan api di tempat konser Balai Kota Crocus menyusul penembakan di Krasnogorsk, di luar Moskow, Rusia, 22 Maret 2024. Sekelompok hingga lima pria bersenjata menyerang Balai Kota Crocus di wilayah Moskow, kata layanan darurat Rusia . Setidaknya 40 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam serangan teroris itu, kata badan intelijen Rusia, FSB. EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Indonesia Kecam Serangan Teroris di Gedung Konser Rusia

Indonesia mengecam serangan teroris yang terjadi di sebuah gedung konser dekat Moskow, Rusia,. Korban tewas mencapai 115 orang pada Sabtu


Resmi Terpilih Jadi Presiden RI, Inggris Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto

7 hari lalu

Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron bertemu dengan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati (tidak terlihat) di Beirut, Lebanon 1 Februari 2024. REUTERS/Mohamed Azakir
Resmi Terpilih Jadi Presiden RI, Inggris Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto

David Cameron dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang terpilih jadi Presiden RI


Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

7 hari lalu

Tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, Suradi (20) bersama pasangannya dan keluarga berdoa usai prosesi pernikahan di kantor Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur, Kamis 12 Maret 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

UNFPA Indonesia berharap isu kehamilan di kalangan remaja dan pernikahan anak menjadi priortias Pemerintah karena dampaknya ke kesetaraan gender


Daftar 10 Negara Paling Bahagia di Asia, Tak Ada Indonesia

8 hari lalu

Turis berfoto di sebelah patung singa Merlion di kawasan pusat bisnis Singapura 6 Februari 2015. [REUTERS / Edgar Su]
Daftar 10 Negara Paling Bahagia di Asia, Tak Ada Indonesia

Singapura, Taiwan dan Jepang berada di peringkat 3 besar negara paling bahagia di Asia. Indonesia tak masuk dalam 10 besar.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

9 hari lalu

Paus Fransiskus memimpin doa Angelus di perpustakaan Istana Apostolik di Vatikan 21 Maret 2021. [Vatican Media / Handout via REUTERS]
Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

Paus Fransiskus hendak kunjungna kerja ke Indonesia sejak 2020, namun karena pandemi Covid-19 maka rencana itu pun belum terwujud.


Petinggi HAM PBB: Pembatasan Bantuan di Gaza oleh Israel adalah Kejahatan Perang

9 hari lalu

Ekspresi warga Palestina saat membawa sekarung tepung yang diambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel, ketika menghadapi krisis kelaparan, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza, 19 Februari 2024. REUTERS/Kosay Al Nemer
Petinggi HAM PBB: Pembatasan Bantuan di Gaza oleh Israel adalah Kejahatan Perang

Petinggi HAM PBB mengatakan pembatasan bantuan kemanusiaan oleh Israel ke Gaza kemungkinan termasuk kejahatan perang.