TEMPO.CO, Jakarta - Para pejabat Gedung Putih terus mendorong upaya mengekspor teknologi nuklir ke Arab Saudi, meskipun ada puluhan peringatan dari pejabat Dewan Keamanan Nasional (NSC) tentang etika dan legalitas proposal yang membuat Demokrat curiga.
Kecurigaan ini terungkap dari dokumen kongres Demokrat terkait proposal mantan Penasihat Keamanan Nasional Michael Flynn.
Baca: Arab Saudi Luncurkan Proyek Reaktor Nuklir Pertama
Rinciannya, dalam laporan staf sementara yang dikeluarkan oleh anggota DPR Elijah Cummings, kepala Komite Pengawas DPR, menyebut bahwa pemerintahan terburu-buru dengan proposal ini dan peran Derek Harvey, seorang direktur senior di Dewan Keamanan Nasional dan ajudan Flynn.
Dikutip dari CNN, 21 Februari 2019, laporan itu mengatakan Harvey mengabaikan peringatan staf NSC dan mempromosikan proyek nuklir yang diajukan oleh IP3 International, sebuah perusahaan swasta yang didirikan oleh mantan jenderal AS.
Flynn sebelumnya menyarankan anak perusahaan IP3, IronBridge Group. Laporan Demokrat juga mengklaim bahwa wakil Flynn, KT McFarland, terus menaikkan proposal bahkan setelah peringatan ini.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan bekas penasehat keamanan nasional, Michael Flynn. USA Today
Seorang juru bicara untuk Partai Republik di Komite Intelijen DPR, di mana Harvey sekarang adalah seorang staf, menanggapi surat itu dengan mengatakan laporan berisi "teori konspirasi konyol yang digerakkan oleh media partisan."
Keterlibatan Flynn dalam upaya untuk menengahi kesepakatan pembangunan reaktor nuklir yang didukung AS dengan Arab Saudi sebelumnya telah terungkap.
Namun, laporan Demokrat memberikan informasi dari pelapor yang menggambarkan bagaimana salah satu dari proposal ini beredar di antara pejabat keamanan nasional Trump yang baru ditunjuk di Gedung Putih, dan sejauh mana penanganan internal oleh staf NSC dan petugas hukum yang mencoba untuk menutup proyek.
ProPublica sebelumnya melaporkan bahwa staf NSC khawatir rencana itu melewati proses tetapi kemajuannya terus berlanjut meskipun ada keberatan.
Baca: Arab Saudi Kembangkan Bom Nuklir Seperti Iran
Staf NSC berkonsultasi dengan pegawai dan anggota politik yang lebih senior dari Harvey dan mengungkapkan kekhawatiran mereka.
Seorang pejabat senior, yang disebut dalam laporan mengatakan bahwa proposal tersebut bukan rencana bisnis tetapi skema untuk para jenderal ini untuk menghasilkan uang.
Laporan, yang mengandalkan kutipan dari pelapor anonim, tidak menyebut apakah kutipan yang dirujuk berasal dari dokumen atau transkrip wawancara. Laporan ini tidak dapat diverifikasi secara independen oleh CNN.
Demokrat yang curiga mulai membuka investigasi. Namun dokumen 24 halaman yang mencakup periode empat bulan di Gedung Putih yang berakhir pada April 2017, tidak lengkap.
"Whistleblower yang muncul telah memperingatkan tentang konflik kepentingan di antara penasihat utama Gedung Putih yang dapat berimplikasi pada undang-undang pidana federal," kata anggota DPR Elijah Cummings, ketua komite Demokrat, dikutip dari Aljazeera.
Baca: Politikus Amerika Risau Trump Bantu Arab Saudi Teknologi Nuklir
Komite Pengawasan DPR meluncurkan penyelidikan, untuk menentukan apakah tindakan pemerintahan Trump mengajukan proyek ini untuk kepentingan keamanan nasional AS atau digunakan pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan finansial, sebagai akibat dari perubahan potensial dalam kebijakan luar negeri AS akhir-akhir ini.
Hubungan pemerintahan Trump dengan Arab Saudi telah mendapat sorotan karena transaksi bisnis pribadi Presiden Donald Trump di Arab Saudi, dan penolakan Trump untuk menerima temuan badan intelijennya terkait pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.
Flynn adalah orang yang paling mendukung rencana IP3 untuk menjual pembangkit listrik tenaga nuklir ke Arab Saudi pada periode transisi setelah Trump memenangkan pemilihan AS dan ketika ia bergabung dengan Gedung Putih sebagai penasihat keamanan nasional, menurut pelapor anonim yang dikutip dalam laporan tersebut, seperti dilaporkan Aljazeera.
Baca: Jamal Khashoggi Tewas, Senat AS Tolak Setujui Nuklir Arab Saudi
Ketika Trump menjabat pada awal 2017, Bud McFarlane, mantan penasihat keamanan nasional Presiden Ronald Reagan dan sekarang menjadi penasihat IP3, mengirim email ke Flynn draf dokumen untuk tanda tangan presiden yang menguraikan "Rencana Marshall untuk Timur Tengah" yang baru, yang berpusat pada pengembangan puluhan pembangkit listrik tenaga nuklir sipil oleh perusahaan-perusahaan AS.
Di bawah hukum AS, kesepakatan apa pun untuk menjual teknologi energi nuklir Arab Saudi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Kongres, antara AS dan Arab Saudi untuk menempatkan bahan fisi di bawah pengawasan dan kontrol Badan Energi Atom Internasional PBB.
