16 Negara Bagian Gugat Donald Trump, Menentang Darurat Nasional

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sumber: Alex Wong/Getty Images News/Getty Images/bustle.com

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sumber: Alex Wong/Getty Images News/Getty Images/bustle.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump digugat oleh 16 negara bagian pada Senin kemarin, menentang darurat nasional yang diumumkan Trump.

    "Hari ini, pada Hari Presiden, kami membawa Presiden Trump ke pengadilan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan presidennya," kata Jaksa Agung California Xavier Becerra, dikutip dari NBC News, 19 Februari 2019.

    "Kami menuntut Presiden Trump untuk menghentikannya (darurat nasional) dari merampok dana wajib pajak secara sepihak yang secara sah ditetapkan disisihkan oleh Kongres untuk rakyat negara kita," tambah Becerra.

    Baca: Alec Baldwin Parodikan Darurat Nasional, Trump Kesal

    Selain negara bagian California yang menggugat, adalah Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai'i, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon dan Virginia.

    Pernyataan Becerra mengecam pembenaran presiden untuk keadaan darurat nasional sebagai krisis.

    "Satu-satunya keadaan darurat nasional adalah perdagangan manusia dalam kebohongan dan penipuan," kata Jaksa Agung Connecticut William Tong.

    Baca: Daftar Darurat Nasional yang Diumumkan Tiap Presiden AS

    Ini adalah tantangan hukum terbaru terhadap pemerintahan Trump, yang telah menghadapi serangkaian tuntutan hukum atas deklarasi darurat nasional. Selama akhir pekan, Pusat Keanekaragaman Hayati, Jaringan Perbatasan untuk Hak Asasi Manusia, yang berbaris bersama Beto O'Rourke di El Paso, Texas, minggu lalu, dan Serikat Kebebasan Sipil Amerika mengumumkan semua tuntutan hukum terhadap Trump, seperti dilaporkan CNN.

    Inti dari setiap gugatan adalah argumen bahwa Trump menghindari Kongres untuk mendanai tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko dengan menyatakan keadaan darurat.

    "Konstitusi memberi Kongres kekuasaan pada anggaran belanja, dan tidak ada presiden sebelumnya yang pernah mencoba menggunakan kekuatan darurat untuk mendanai proyek yang dipilih, khususnya proyek domestik skala besar yang permanen seperti ini, bertentangan dengan kemauan kongres. Ini jelas tidak patut," kata Dror Ladin, staf pengacara di Proyek Keamanan Nasional ACLU.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sumber: AP: Susan Walsh/abc.net.au

    Undang-undang Keadaan Darurat Nasional memungkinkan Presiden untuk mengumumkan keadaan darurat nasional dan membuka banyak simpanan dengan meminta otoritas hukum tertentu.

    Baca: Trump Umumkan Darurat Nasional, Demokrat Sebut Inkonstitusional

    Presiden memiliki wewenang memberlakukan darurat nasional jika memang dalam keadaan darurat yang mengancam negara. Para ahli hukum berpendapat bahwa memperjuangkan deklarasi berdasarkan keadaan darurat itu sendiri kemungkinan akan sulit. Pertanyaan lainnya adalah apakah undang-undang yang digunakan Trump, yang dalam hal ini, mengharuskan penggunaan angkatan bersenjata agar dapat digunakan untuk mendanai tembok.

    Di bawah deklarasi tersebut, pemerintah akan mengeluarkan US$ 2,5 miliar (Rp 35,3 triliun) dana narkotika militer dan US$ 3,6 miliar (Rp 50,8 triliun) dalam pendanaan konstruksi militer.

    Pejabat Pelaksana Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan mengatakan dia akan mulai mempelajari proyek mana yang harus diambil dan menentukan apakah hambatan perbatasan diperlukan untuk mendukung penggunaan angkatan bersenjata.

    Baca: Darurat Nasional Amerika Serikat, Penjelasan A sampai Z

    Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa ia akan melewati Kongres dengan menyatakan darurat nasional untuk membangun dinding perbatasan di sepanjang perbatasan selatan AS dengan Meksiko, setelah pertempuran yang berlarut-larut di mana Kongres telah berulang kali menolak memberikan presiden miliaran untuk membangun tembok perbatasan yang dijanjikan Donald Trump selama kampanye.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.