Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenlu Pastikan Mohammed bin Salman Tunda Kunjungan ke Indonesia

image-gnews
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman melakukan pertemuan dengan pejabat Pakistan. Sumber: AP/aljazeera.com
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman melakukan pertemuan dengan pejabat Pakistan. Sumber: AP/aljazeera.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau yang akrab disebut MbS secara mendadak menunda kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Kepastian ini disampaikan Kementerian Luar Negeri pada Sabtu pagi, 16 Februari 2019.

“Menunda, bukan membatalkan,” kata Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, kepada Tempo, Sabtu, 16 Februari 2019.  

Desra tidak menjelaskan alasan penundaan kunjungan itu. Sikap serupa diperlihatkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, yang tak mau buka suara alasan penundaan kunjungan tersebut. Selain Indonesia, Mohammed bin Salman juga dikabarkan menunda kunjungannya ke Malaysia.   

Baca: Putra Mahkota Saudi Tunda Sehari ke Pakistan, Batal ke Indonesia 

Sebelumnya, Putra Mahkota dijadwalkan tiba di Jakarta pada 18 Februari 2019 dan kembali melanjutkan lawat luar negerinya ke negara-negara Asia pada 19 Februari sore. Selain menunda kunjungan ke Indonesia, Mohammed bin Salman juga menunda sehari kunjungannya ke Pakistan menjadi 17-18 Februari 2019. 

Dikutip dari aljazeera.com, Sabtu, 16 Februari 2019, kunjungan Mohammed bin Salman ke Pakistan diprediksi untuk mengunci sejumlah kesepakatan investasi senilai lebih dari US$ 10 miliar atau Rp 141 triliun. Di Pakistan, Mohammed bin Salman akan bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Panglima Militer Qamar Javed Bajwa dan Presiden Pakistan Arif Alvi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Putra Mahkota Saudi Akan Bertemu Taliban Afganistan di Pakistan 

“Pakistan dan Arab Saudi akan menandatangani sejumlah kesepakatan dan MoU di sejumlah bidang, diantaranya investasi, keuangan, energi, energi terbarukan, keamanan internal, media, budaya dan olahraga,” tulis Kementerian Luar Negeri Pakistan, Rabu, 13 Februari 2019.

Sejak tahun lalu, perekonomian Pakistan terseok-seok dengan cadangan devisa asing yang terus berkurang, ekspor menurun dan naiknya inflasi. Pada Kamis, 14 Februari  Bank Sentral Pakistan mengatakan cadangan devisa asing turun menjadi US$ 8,2 miliar. Dengan kondisi seperti ini, Pakistan mendekati Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Cina untuk mendapatkan pinjaman guna menutup kekurangan.

Arab Saudi sebelumnya sudah berjanji akan memberikan uang bantuan kepada Pakistan sebesar US$ 6 miliar atau Rp 84 triliun, US$ 3 miliar pinjaman dan US$ 3 miliar uang angsuran pembayaran pembelian minyak. Masih belum jelas apakah uang bantuan itu bagian dari sejumlah kesepakatan yang akan ditanda-tangani di Islamabad saat Mohammad bin Salman tiba di Pakistan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

1 jam lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.


Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

2 jam lalu

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares. ANTARA/HO-KBRI Moskow.
Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

2 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Indonesia Kecam Serangan Teroris di Gedung Konser Rusia

5 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran Rusia memadamkan api di tempat konser Balai Kota Crocus menyusul penembakan di Krasnogorsk, di luar Moskow, Rusia, 22 Maret 2024. Sekelompok hingga lima pria bersenjata menyerang Balai Kota Crocus di wilayah Moskow, kata layanan darurat Rusia . Setidaknya 40 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam serangan teroris itu, kata badan intelijen Rusia, FSB. EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Indonesia Kecam Serangan Teroris di Gedung Konser Rusia

Indonesia mengecam serangan teroris yang terjadi di sebuah gedung konser dekat Moskow, Rusia,. Korban tewas mencapai 115 orang pada Sabtu


Resmi Terpilih Jadi Presiden RI, Inggris Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto

7 hari lalu

Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron bertemu dengan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati (tidak terlihat) di Beirut, Lebanon 1 Februari 2024. REUTERS/Mohamed Azakir
Resmi Terpilih Jadi Presiden RI, Inggris Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto

David Cameron dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang terpilih jadi Presiden RI


Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

7 hari lalu

Tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, Suradi (20) bersama pasangannya dan keluarga berdoa usai prosesi pernikahan di kantor Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur, Kamis 12 Maret 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

UNFPA Indonesia berharap isu kehamilan di kalangan remaja dan pernikahan anak menjadi priortias Pemerintah karena dampaknya ke kesetaraan gender


Daftar 10 Negara Paling Bahagia di Asia, Tak Ada Indonesia

8 hari lalu

Turis berfoto di sebelah patung singa Merlion di kawasan pusat bisnis Singapura 6 Februari 2015. [REUTERS / Edgar Su]
Daftar 10 Negara Paling Bahagia di Asia, Tak Ada Indonesia

Singapura, Taiwan dan Jepang berada di peringkat 3 besar negara paling bahagia di Asia. Indonesia tak masuk dalam 10 besar.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

8 hari lalu

Paus Fransiskus memimpin doa Angelus di perpustakaan Istana Apostolik di Vatikan 21 Maret 2021. [Vatican Media / Handout via REUTERS]
Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

Paus Fransiskus hendak kunjungna kerja ke Indonesia sejak 2020, namun karena pandemi Covid-19 maka rencana itu pun belum terwujud.


KBRI Seoul Dampingi Dua WNI yang Dituduh Curi Data Jet KF-21

13 hari lalu

Prototipe jet tempur generasi terbaru Korea Selatan, KF-21 Boramae varian tandem saat melakukan penerbangan perdananya, Senin, 20 Februari 2023. Pesawat ini menggunakan kursi pelontar pilot buatan Martin Baker. Instagram/Eject_Eject
KBRI Seoul Dampingi Dua WNI yang Dituduh Curi Data Jet KF-21

KBRI Seoul terus mendampingi dua WNI yang terkait dengan tuduhan pencurian data informasi teknologi pesawat tempur KF-21 di Korea Selatan.


PLN dan USTDA Sepakati Studi Kelayakan Interkoneksi Listrik Indonesia-Malaysia

13 hari lalu

PLN dan USTDA Sepakati Studi Kelayakan Interkoneksi Listrik Indonesia-Malaysia

PT PLN (Persero) memperoleh hibah sekitar US$2 juta atau Rp31 miliar dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau The United States Trade and Development Agency (USTDA).