Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaksa Agung AS Pilihan Trump Dilantik, Demokrat Kecewa

image-gnews
William Barr tersenyum selama jeda dalam dengar pendapat Komite Kehakiman Senat tentang pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019. [REUTERS / Yuri Gripas]
William Barr tersenyum selama jeda dalam dengar pendapat Komite Kehakiman Senat tentang pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019. [REUTERS / Yuri Gripas]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nominasi Presiden Donald Trump untuk jaksa agung, William Barr, resmi dilantik sebagai Jaksa Agung AS pada Kamis di Oval Office. Barr dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts selama upacara tertutup pengambilan sumpah.

Dikutip dari ABC News, 15 Februari 2019, Barr dilantik hanya beberapa jam setelah Senat menyetujui nominasi Barr, yang diusung Trump, dengan 54-45 suara.

Barr sekarang akan mengepalai Departemen Kehakiman selama masa yang sangat penting, mengawasi penyelidikan khusus penasihat Robert Mueller terhadap campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.

Baca: Trump Desak Jaksa Agung Hentikan Penyelidikan soal Rusia

Pemilihan Senat terhadap Barr mayoritas tentu ditentang oleh Demokrat. Namun senator Demokrat, Joe Manchin dari Virginia Barat, Krysten Sinema dari Arizona, dan Doug Jones dari Alabama berubah haluan dan memberikan suara untuk mendukung Barr.

Senator Republik Rand Paul dari Kentucky adalah satu-satunya Republikan yang menentang konfirmasinya.

William Barr memberikan kesaksian di Komite Kehakiman Senat yang mendengarkan pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019.[REUTERS / Yuri Gripas]

Senator Dianne Feinstein, Demokrat pada Komite Kehakiman Senat, yang memiliki pengawasan terhadap Departemen Kehakiman, mengecam konfirmasi Barr dalam sebuah pernyataan Kamis.

"Departemen Kehakiman membutuhkan seorang pemimpin yang akan independen dari Gedung Putih dan yang mampu melawan Presiden Trump. Bill Barr tidak menunjukkan bahwa ia akan menjadi pemimpin yang independen," kata Feinstein."Pandangannya tentang kekuasaan eksekutif, pada dasarnya mengatakan presiden berada di atas hukum, dan penolakannya untuk berkomitmen untuk merilis laporan Mueller, atau melindungi penyelidikan lain yang menyokong kepentingan presiden sangat meresahkan," katanya.

Baca: Trump Ganti Jaksa Agung, Hakim Tanya Efek Kasus Pilpres 2016

"Sementara saya menentang pencalonan Bill Barr, harapan saya bahwa dia akan ingat dia adalah pengacara rakyat, bukan pengacara presiden," lanjut Feinstein.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara Ketua Kehakiman Senator Lindsey Graham mengkarakterisasi Barr sebagai pilihan "luar biasa" untuk memimpin agensi.

"Dia adalah tangan yang stabil pada saat kekacauan dan dia akan membawa reformasi yang sangat dibutuhkan ke Departemen Kehakiman," kata Graham."Saya berharap untuk bekerja dengan Tuan Barr pada banyak masalah yang dihadapi pria dan perempuan dari Departemen Kehakiman dan bangsa kita secara keseluruhan."

William Barr sebelumnya menjabat sebagai jaksa agung di bawah Presiden George H.W. Bush dari 1991 hingga 1993.

Tidak mengherankan bahwa Demokrat sebagian besar memilih melawan Barr, terutama karena dia menolak untuk berkomitmen untuk merilis laporan lengkap yang diharapkan dari penasihat khusus Mueller.

"Sayangnya, Tuan Barr tidak akan berkomitmen untuk memberikan nasihat khusus temuan Mueller dan laporan akhir kepada Kongres," kata Feinstein awal bulan ini dalam menentang pencalonan Barr dalam komite.

Feinstein dan Demokrat lainnya juga mengemukakan kekhawatiran tentang memo yang ditulis Barr yang merinci pandangannya tentang kemungkinan hambatan tuntutan keadilan terhadap Presiden Trump.

Baca: Kepala Staf Pentagon Mundur, karena Trump?

Pada Juni 2018, mengenai pemecatan presiden terhadap direktur FBI saat itu James Comey pada Mei 2017, Barr berpendapat kepada Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein bahwa segala penghalang penyelidikan keadilan terhadap Trump berdasarkan pemecatan adalah "kesalahpahaman terhadap hukum yang sangat fatal".

"Saya menulis memo itu sebagai mantan jaksa agung yang sering mempertimbangkan isu-isu hukum yang penting bagi publik, dan saya membagikannya secara luas sehingga pengacara lain akan mendapat manfaat dari pandangan saya," kata Barr dalam pernyataan pembukaannya saat sidang konfirmasi.

Partai Republik mengatakan bahwa pilihan Trump, William Barr, adalah orang yang tepat untuk posisi jaksa agung.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Laporkan Kasus Dugaan Fraud Rp2,5 T ke Jaksa Agung, Bos LPEI Buka Suara

2 jam lalu

Direktur Eksekutif LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Riyani Tirtoso. (ANTARA/HO)
Sri Mulyani Laporkan Kasus Dugaan Fraud Rp2,5 T ke Jaksa Agung, Bos LPEI Buka Suara

Bos LPEI menyatakan siap menghormati proses hukum terkait dengan dugaan "fraud" empat debiturnya yang dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung


Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T

21 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T

Jaksa Agung mengingatkan perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kemenkeu.


Jaksa Agung Sebut 6 Perusahaan Sedang Diperiksa Tim Terpadu terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit LPEI Rp 3 Triliun

1 hari lalu

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan konferensi pers terkait penetapan tersangka baru kasus tindak pidana korupsi PT Garuda Indonesia di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. Dalam konferensi pers Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Emirsyah Satar dan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MAR) Soetikno Soedarjo sebagai tersangka korupsi Garuda. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini mencapai Rp 8,8 triliun. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jaksa Agung Sebut 6 Perusahaan Sedang Diperiksa Tim Terpadu terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit LPEI Rp 3 Triliun

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan tim terpadu sedang memeriksa enam perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit LPEI.


Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Debitur LPEI Sebesar Rp 2,5 Triliun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Debitur LPEI Sebesar Rp 2,5 Triliun

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan tahap pertama inidikasi korupsi 4 perusahaan debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.


Sri Mulyani Lapor ke Kejagung Dugaan Korupsi Pembiayaan LPEI Senilai Rp 2,5 Triliun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Sri Mulyani Lapor ke Kejagung Dugaan Korupsi Pembiayaan LPEI Senilai Rp 2,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Maret 2024.


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

1 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

Golkar berjaya dalam rekapitulasi suara nasional di Sulawesi Tengah. PKS jadi juru kunci.


AHY Tegaskan Tolak Hak Angket dan Gugatan Hasil Pilpres ke MK

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan keterangan usai menghadiri agenda rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Yashinta Difa
AHY Tegaskan Tolak Hak Angket dan Gugatan Hasil Pilpres ke MK

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menegaskan partainya menolak hak angket di DPR RI maupun gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK.


AHY Ungkap Partai KIM Bakal Berkumpul Usai Pengumuman Resmi Pemenang Pilpres 2024

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan keterangan usai menghadiri agenda rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Yashinta Difa
AHY Ungkap Partai KIM Bakal Berkumpul Usai Pengumuman Resmi Pemenang Pilpres 2024

AHY mengungkapkan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan berkumpul usai proses pengumuman resmi pemenang Pilpres 2024. Bahas apa?


AHY akan Bahas Posisi Demokrat di Kabinet setelah Prabowo-Gibran Resmi Jadi Pemenang Pilpres 2024

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan keterangan usai menghadiri agenda rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Yashinta Difa
AHY akan Bahas Posisi Demokrat di Kabinet setelah Prabowo-Gibran Resmi Jadi Pemenang Pilpres 2024

AHY mengatakan partai Koalisi Indonesia Maju akan berkumpul usai proses pengumuman resmi pemenang Pilpres untuk