TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa yang membidangi urusan luar negeri, European External Action Service atau EEAS, mengeluarkan peringatan bahwa sekitar 250 intelijen Cina dan sekitar 200 intelijen Rusia beroperasi di Brussels, Belgia, markas besar Uni Eropa.
Peringatan itu dilaporkan oleh harian Jerman, Welt am Sonntag seperti dilansir Deutsche Welle, Sabtu, 9 Februari 2019.
Baca: Peneliti Prancis Sebut Cina Mempunyai 18 Lembaga Intelijen
EEAS kemudian menyarankan agar diplomat dan pejabat militer menghindari tempat-tempat tertentu di markas besar Uni Eropa di Brussels termasuk restoran maupun kafe terkenal dekat area utama Komisi Eropa.
Menurut Ketua diplomat Uni Eropa, Federica Mogherini, sebagian besar agen intelijen Cina dan Rusia bermarkas di kedutaan-kedutaan dan misi perdagangan.
Masalah intelijen asing merupakan rahasia umum di Brussels, mengingat kota itu penting sebagai ibu kota Uni Eropa dan juga markas NATO.
Selain intelijen Cina dan Rusia, intelijen Amerika dan Maroko juga dilaporkan beroperasi di Brussels.
Baca: Intelijen 5 Mata Coba Hadang Ekspansi Pengaruh Cina
Cina membantah keras tudingan ratusan intelijennya beroperasi di Brussels. Cina menyebut laporan EEAS tidak berdasar.
"Kami sungguh kaget dengan laporan tak berdasar itu. Cina selalu menghormati kedaulatan semua negara, dan tidak mencampuri urusan dallam negeri negara-negara lain," kata misi Cina untuk Uni Eropa dalam pernyataannya yang dimuat di situs resminya, Minggu, 10 Februari 2019.
Beijing menjalankan hubungan yang sehat dan stabil dengan Uni Eropa. Oleh karena itu pihak-pihak terkait harusnya memberlakukan Cina dan hubungan Cina dan Uni Eropa secara objektif dan adil dan tidak membuat pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab.
Baca: 1,1 Juta Intelijen Cina Tinggal Bersama Keluarga Muslim Uighur
Pernyataan Uni Eropa tentang ratusan intelijen Cina beroperasi di Brussels merupakan peristiwa terbaru dari sejumlah tuduhan mata-mata oleh Beijing.
Pada Jumat pekan lalu, Lithuania menuding Cina melakukan aksi intelijen dan mempengaruhi opini publik dalam kasus di antaranya Tibet dan kemerdekaan Taiwan.
Lithuania bergabung dengan negara-negara Eropa lainnya menuding raksasa perusahaan telekomunikas Cina, Huawei melakukan aktivitas intelijen melalui produk teknologi informasi yang diproduksinya.
