Pemerintah PNG Didesak Akhiri Kebijakan Non-Intervensi Isu Papua

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konferensi pers OPM dan pejabat Papua Nugini di Port Moresby, 31 Januari 2019. { RADIO NEWZEALAND}

    Konferensi pers OPM dan pejabat Papua Nugini di Port Moresby, 31 Januari 2019. { RADIO NEWZEALAND}

    TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pejabat tinggi Papua Nugini atau PNG mendesak pemerintah dan parlemen untuk berbicara tegas tentang HAM di Papua serta mengakhiri kebijakan non-intervensi atau tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia mengenai Papua. 

    Gubernur Port Moresby, Ibukota PNG, Powes Parkop menyatakan dirinya saat ini menjalankan satu gerakan di parlemen untuk mengubah kebijakan pemerintah PNG terhadap Papua.

    Baca: OPM Desak Papua Nugini Tekan Indonesia Soal Papua Barat

    Gubernur Oro, Gary Juffa, mengatakan, perjanjian dengan Indonesia yang menyatakan PNG tidak akan mencampuri urusan dalam negeri jirannya sudah berjalan beberapa dekade dan sudah usang, sehingga harus diubah.

    "Ini harus dikerjakan oleh parlemen, karena diberlakukan oleh parlemen. Itu semua tujuan dari pertemuan. Namun itu juga pernyataan mereka tak peduli apa apapun, bahwa tidak ada yang akan kembali kepada mereka. Pernyataan mereka terhadap pemerintah Indonesia adalah hanya ingin bernegosiasi untuk kebebasan, tidak ada yang lain. Ini sangat menentukan. Sebagai Melanesia, sebagai negara Pasifik, kami harus mengangkat dan berdiri di pihak saudara-saudara kami orang kepulauan Pasifik," kata Juffa dalam konferensi pers di Port Moresby, 31 Jnauari 2019 seperti dikutip dari radionz.co.nz, 1 Februari 2019.

    Baca: OPM Minta PBB Ikut Campur dalam Konflik di Nduga Papua Barat

    Menteri Pertanahan PNG, Justin Tkatchenko mengatakan, pemerintah PNG harus berbicara terbuka mengenai isu HAM di Papua dan bersamaan itu PNG menghormati kedaulatan Indonesia.

    "Kami peduli mengenai itu, saya tahu gubernur Parkop peduli mengenai itu, dan saya tahu banyak orang peduli mengenai itu, jika HAM tidak mendapat perhatian dari negara lain. Jika Indonesia yang berdaulat punya hak mengatasinya, maka saudara laki-laki dan perempuan kami Melanesia membutuhkan dukungan kami secara realistis dan terverifikasi," ujar Tkatchencko.

    Baca: OPM Menyatakan Perang terhadap Pemerintah RI

    Konferensi pers ini diadakan untuk memberi kesempatan kepada OPM dan sayap militernya, West Papua Liberation Army untuk memberikan update megenai konflik angkatan bersenjata OPM dengan aparat keamanan Indonesia di pegunungan tengah Papua.

    Menanggapi tuntutan dua gubernur dan satu menteri di kabinet pemerintahan PNG, Menteri Luar Negeri PNB Rimbink Pato mengatakan, bahwa PNG tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dalam hal status politik Papua.

    PNG, ujarnya, selama ini bekerjasama dengan Indonesia dalam sejumlah proyek di wilayah perbatasan untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan secara terus menerus meningkatkan kondisi kehidupan warga Papua.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.