TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump akan memberlakukan darurat nasional jika negosiasi anggaran tembok perbatasan dengan Kongres AS berakhir buntu.
Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang pada hari Jumat, 25 Januari 2019 untuk mengakhiri sementara penutupan pemerintahan yang memasuki 35 hari.
Namun, perjuangan Trump untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko belum selesai.
Baca: Shutdown Diakhiri, Trump Tak Mau Disebut Kalah
"Jika kita tidak mendapatkan kesepakatan yang adil dari Kongres, pemerintah akan tutup lagi pada 15 Februari, atau saya akan menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada saya berdasarkan undang-undang dan Konstitusi Amerika Serikat untuk mengatasi keadaan darurat ini," kata Trump.
Trump dapat mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan membayar pembangunan tembok perbatasan secara sepihak.
Berikut adalah fakta mengenai deklarasi darurat nasional dikutip dari The Telegraph, 28 Januari 2019.
Apa itu darurat nasional?
Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional disahkan pada tahun 1976. Undang-undang ini memungkinkan presiden menyatakan keadaan darurat nasional jika menurutnya dapat dibenarkan. Definisi "darurat" dalam undang-undang ini tidak dipaparkan dengan jelas sehingga memungkinkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.
Kenapa menggunakan deklarasi darurat nasional?
Menurut undang-undang, jika presiden mendeklarasikan keadaan darurat dengan mengharuskan penggunaan angkatan militer, menteri pertahanan dapat memberi wewenang kepada Sekretaris Departemen Militer untuk melakukan konstruksi militer.
Sedangkan pada awal Maret lalu, Presiden Donald Trump secara terbuka melontarkan gagasan menggunakan militer untuk pembangunan tembok perbatasan melalui Twitter.
Apa yang akan terjadi Jika Trump mendeklarasikan darurat nasional?
Ketika Presiden Donald Trump mendeklarasikan keadaan darurat nasional untuk membangun tembok perbatasan, kemungkinan akan memicu tantangan hukum yang mempertanyakan apakah situasi di perbatasan benar-benar merupakan keadaan darurat.
Pakar anggaran pertahanan di Pusat Studi Strategis dan Internasional Amerika, Todd Harison mengatakan keamanan perbatasan adalah masalah penegakan hukum dan tidak memerlukan militer dalam penyelesaiannya. Alasan penggunaan militer dianggap tidak kuat. Menurutnya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan.
Namun, Trump bersikeras situasi di perbatasan memenuhi syarat sebagai krisis keamanan dan kemanusiaan.
Apakah deklarasi darurat nasional pernah diterapkan sebelumnya?
Sejumlah presiden AS pernah menyuarakan darurat nasional. Sebagian besar karena ancaman ekonomi asing yang dapat menimbulkan ancaman nasional.
Mantan Presiden Bill Clinton menyatakan keadaan darurat sebanyak 17 kali, salah satunya ketika kapal atau pesawat AD dicegah memasuki wilayah Kuba tanpa izin pada tahun 1996. Mantan Presiden Barack Obama menyatakan satu ketika menangani wabah virus H1N1. Salah satu dari 31 darurat nasional yang masih berlaku adalah yang dinyatakan oleh Mantan Presiden George W. Bush setelah serangan teroris 11 September 2001.
Baca: Jika Negosiasi Tembok Gagal, Trump Mau Terapkan Darurat Nasional
Apakah Kongres atau pengadilan dapat menentang deklarasi nasional?
Kongres memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan deklarasi darurat nasional melalui undang-undang yang akan membutuhkan suara mayoritas di DPR dan Senat sebanyak dua pertiga.
Jika suara mayoritas didapatkan, deklarasi darurat nasional kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum di pengadilan dan dalam kasus ini Trump mesti bersiap untuk pembelaannya atas deklarasi darurat nasional.
NAURA NADY | THE TELEGRAPH
