Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kronologi Krisis Venezuela dan Manuver Oposisi Hadapi Maduro

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Krisis Venezuela mencapai puncaknya di masa pemerintahan Nicolas Maduro. Jatuhnya harga minyak berimbas secara cepat kepada perekonomian negara yang pernah berjaya sebagai negara terkaya di Amerika Latin. 

Harga-harga kebutuhan pokok masyarakat Venezuela membubung tak terjangkau pendapatan mereka, angka pengangguran meningkat tajam, dan terjadi hiperinflasi yang belum pernah terjadi. Diperkirakan 3 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya menjadi imigran gelap di negara-negara jiran. 

Baca: Tentara Bayaran Rusia Lindungi Maduro dari Oposisi Venezuela

Di tengah krisis yang teramat parah itu, Nicolas Maduro untuk kedua kali memenangkan pemilu yang digelar tahun lalu. Awal Januari lalu ia resmi dilantik sebagai presiden Venezuela. Kelompok posisi memprotes hasil pemilu yang dituding curang dan tidak adil. Venezuela pun diguncang unjuk rasa dan protes dari rakyat yang mendukung kelompok oposisi di parlemen di bawah pimpinan Juan Guaido. 

Guaido yang awal Januari lalu resmi dilantik sebagai ketua Majelis Nasional pada Rabu, 23 Januari menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela dengan maksud untuk memimpin masa transisi pemerintahan sampai pemilihan berikutnya.

Guaido menuduh Maduro telah merebut kekuasaan dan menuding terjadi kecurangan pada proses pemilu 2018.

Pernyataan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela diakui oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mendukung Guaido dan menyebut Maduro bukan kepala negara yang sah.

Maduro menanggapi hal ini dengan menyatakan para pemimpin oposisi adalah boneka AS.

Warga menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Caracas, Venezuela, 19 April 2017. Venezuela dilanda krisis ekonomi yang membuat angka inflasi terus meningkat dan membuat warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. REUTERS

Baca: Krisis Venezuela, Dunia Terbelah antara Dukung Maduro dan Guaido

Berikut kronologi krisis politik di Venezuela sejak terpilihnya Maduro sebagai presiden menggantikan Hugo Chavez hingga upaya kelompok oposisi menjatuhkan pemerintahan Maduro.

19 April 2013
Maduro terpilih sebagai Presiden Venezuela. Ia berjanji akan periode pemerintahannya adalah masa kemakmuran ekonomi, keadilan, dan perdamaian.

Oktober 2013
Maduro memperkenalkan undang-undang parlemen yang memberinya wewenang untuk memerangi korupsi. Menurutnya, orang yang korupsi akan menyabotase ekonomi nasional.
Pada saat itu, Venezuela mengalami inflasi tertinggi se-Amerika Latin sekitar 50 persen. Ada kekurangan barang dalam jaringan perdagangan, harga barang juga dibatasi oleh pemerintah. Presiden dan pemerintah negara menyalahkan oposisi dan pengusaha untuk ini.

Akhir November 2013
Kementerian Ekonomi Venezuela mencegah jaringan penjualan barang elektronik Daka yang produk-produknya sebelumnya telah disita dan dijual oleh pihak berwenang karena harga yang mahal. 

Februari 2014
Para pendukung dan penentang presiden memenuhi jalanan di berbagai kota di Venezuela. Orang-orang terbunuh, terluka, dan ditahan akibat kerusuhan itu. Maduro menyatakan bahwa kerusuhan itu merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

6 Desember 2015
Oposisi mendapatkan kendali atas parlemen sebanyak 2/3 kursi dari hasil pemilihan parlemen. Jatuhnya harga minyak dunia dan inflasi serius mata uang bolivar Venezuela menjadikan negara ini mengalami krisis ekonomi.

Desember 2016
Parlemen Venezuela mengakui Maduro bertanggungjawab atas situasi krisis di negara itu.

Juan Guaido.[REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]

Baca: AS Akan Pangkas Sumber Pendapatan Maduro, Dialihkan ke Oposisi

Januari 2017
Parlemen menyatakan bahwa Maduro dikeluarkan dari jabatannya karena kelalaian tugas. Namun, Mahkamah Agung menyatakan bahwa parlemen tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menurunkan Maduro.

April 2017
Maduro mengumumkan penarikan negara dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) yang tidak mengakui jabatan presidensialnya.

10 Januari 2019
Maduro dilantik sebagai Presiden Venezuela untuk kedua kalinya sampai tahun 2025. Parlemen membatalkan putusan Maduro untuk keluar dari OAS.

Parlemen Venezuela memilih pemimpin baru, Juan Guaido. Setelah dilantik, Guaido mengumumkan niatnya untuk menciptakan pemerintahan transisi demi mengembalikan ketertiban serta pemberian dana untuk pengembalian aset yang telah disita dari populasi negara melalui korupsi.

21 Januari 2019

Sekitar 25 tentara dengan dipimpin Sersan Luis Bandres menyerang pos Garda Nasional, yang terletak sekitar 0.6 kilometer, pada Senin subuh, 21 Januari 2019. Mereka menguasai pos penjaga itu dan menculik empat pejabat sambil meminta Presiden Nicolas Maduro mengundurkan diri.

23 Januari 2019

Unjuk rasa besar-besaran pecah di Venezuela atas seruan Guaido untuk menggulingkan pemerintahan Maduro yang kemudian dijawab Maduro sebagai upaya kudeta. Krisis Venezuela pun membuat dunia terbelah antara mendukung Maduro dan Guaido. 

NAURA NADY | SPUTNIK NEWS

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Keberadaan Oposisi, Zulhas: di Jakarta Beda, di Jawa Barat Bareng, Itu Gimana Coba?

4 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Keberadaan Oposisi, Zulhas: di Jakarta Beda, di Jawa Barat Bareng, Itu Gimana Coba?

Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan mengungkapkan pandangannya soal keberadaan oposisi di Indonesia. Menurut Zulhas, sering ada perbedaan antara dinamika politik nasional dengan politik di daerah.


Bamsoet Sebut Pemerintahan Indonesia Tak Butuh Oposisi

8 hari lalu

Politikus senior Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo ditemui di Rumah Kertanegara 4, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bamsoet Sebut Pemerintahan Indonesia Tak Butuh Oposisi

Bamsoet mengatakan yang dibutuhkan pemerintahan Indonesia adalah demokrasi gotong royong, bukan oposisi.


Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

9 hari lalu

Seorang pria memeriksa surat suaranya di tempat pemungutan suara pada pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 10 April 2024. REUTERS/Kim Hong-ji
Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

Partai oposisi utama Korea Selatan dan sekutu-sekutunya diperkirakan akan memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif


Amerika Latin Mengutuk Serangan Ekuador terhadap Kedutaan Meksiko

13 hari lalu

Petugas polisi Ekuador berdiri di luar kedutaan Meksiko tempat mereka memindahkan paksa mantan Wakil Presiden Ekuador Jorge Glas di Quito, Ekuador 5 April 2024. REUTERS/Karen Toro
Amerika Latin Mengutuk Serangan Ekuador terhadap Kedutaan Meksiko

Nikaragua bergabung dengan Meksiko memutuskan hubungan dengan Ekuador setelah pasukan menyerbu kedutaan Meksiko di Quito.


Pemimpin Skotlandia Hingga Mantan Hakim Agung Desak Inggris Berhenti Jual Senjata ke Israel

16 hari lalu

Menteri Pertama Skotlandia Humza Yousaf di Parlemen Skotlandia di Holyrood, di Edinburgh, Skotlandia, Inggris, 30 Maret 2023. REUTERS/Russell Cheyne
Pemimpin Skotlandia Hingga Mantan Hakim Agung Desak Inggris Berhenti Jual Senjata ke Israel

Tekanan politik terhadap PM Inggris untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel meningkat setelah tujuh pekerja World Central Kitchen tewas di Gaza


4 Fakta PKS Jadi Partai Oposisi Terlama di Indonesia

17 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa poster saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
4 Fakta PKS Jadi Partai Oposisi Terlama di Indonesia

PKS berpeluang menjadi oposisi di 4 rezim. Partai oposisi terlama di Indonesia


Erdogan Kalah, 5 Hal tentang Pemilu Turki

18 hari lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan menghadiri konferensi pers dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz (tidak dalam gambar) di Kanselir di Berlin, Jerman, 17 November 2023. REUTERS/Liesa Johannssen
Erdogan Kalah, 5 Hal tentang Pemilu Turki

Recep Tayyip Erdogan dan partainya pada Ahad, 31 Maret 2024, ketar-ketir dalam pemilu yang menegaskan kembali oposisi sebagai kekuatan politik


Partai Erdogan Kalah Telak di Pemilu Lokal Turki: Kami Akan Introspeksi

18 hari lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan berpose bersama para pendukungnya saat ia meninggalkan tempat pemungutan suara selama pemilihan lokal di Istanbul, Turki 31 Maret 2024. Murat Kulu/PPO/Handout via REUTERS
Partai Erdogan Kalah Telak di Pemilu Lokal Turki: Kami Akan Introspeksi

Presiden Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk memperbaiki kesalahan apa pun yang menyebabkan kekalahan partainya dalam pemilihan lokal di Turki.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

23 hari lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Gabung ke Pemerintahan Jokowi, AHY Ingatkan Kader Demokrat Kini Bukan Oposisi

27 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Gabung ke Pemerintahan Jokowi, AHY Ingatkan Kader Demokrat Kini Bukan Oposisi

AHY mengatakan, Demokrat selalu serius menjalankan perannya baik di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan.