Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jack Ma Perkenalkan Platform Perdagangan Global Baru eWTP

image-gnews
Jack Ma, milioner raksasa ecommerce Cina
Jack Ma, milioner raksasa ecommerce Cina
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Milioner e-commerce Cina, Jack Ma Yun menjelaskan, perusahaan yang didirikannya, Alibaba, berkolaborasi dengan WTO, badan perdagangan dunia, membuat platform perdagangan baru yang dinamakan Electronic World Trade Platform atau eWTP yang jauh lebih efisien dan efektif.  

Platform yang akhir tahun 2018 dioperasionalkan di Rwanda mendisain fasilitas tarif bebas dalam bertransaksi dengan nilai perdagangan di bawah US$ 1 juta.

Baca: Jack Ma Peringatkan Revolusi Teknologi Akan Picu Perang Dunia

Dengan eWTP, Ma menjelaskan, petani di Rwanda, negara di benua Afrika yang membuka diri untuk menggunakan platform ini, kini mampu menjual kopi secara langsung ke pembeli di Cina seharga US$ 12 per kilogram. Harga ini jauh lebih murah, yakni US$ 4 per kilogram, dibandingkan harga sebelum memanfaatkan platform eWTP.

Platform eWTP memanfaatkan telepon seluler untuk membangun komunikasi antara petani di Rwanda dan pembeli di Cina.


Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Jack Ma: Perang Dagang AS-Cina Adalah Hal Paling Bodoh di Dunia

"Memiliki akses ke telepon seluler berarti orang di seluruh dunia dapat membeli secara global, menjual secara global, mengirimkan secara global, membayar secara global, dan melakukan perjalanan secara global, menyenangkan," kata Ma, seperti dikutip dari The South China Morning Post, Jumat, 25 Januari 2019.

Ma mengatakan, globalisasi sekalipun ada yang tidak menyukainya, namun faktanya globalisasi telah dikendalikan lebih dari 60 ribu perusahaan besar selama 20 tahun terakhir. Angka ini diperkirakan akan meningkat mencapai 60 juta perusahaan termasuk perusahaan skala kecil.

Baca: Kisah Jack Ma, dari Pemandu Wisata Hingga menjadi Konglomerat

Mencermati kenyataan bisnis skala kecil pun masuk dalam globalisasi perdagangan, Jack Ma menyarankan agar zona perdagangan bebas tidak lagi didisain oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi sudah seharusnya ada zona perdagangan bebas untuk perusahaan kecil dalam hal mengimpor dan mengekspor produk mereka.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal

14 jam lalu

Alipay Wallet. REUTERS
Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal

Para pemohon termasuk perwakilan Ant Group sebagai pemilik aplikasi pembayaran Alipay bisa datang ke kantor BI untuk meminta pre-consultative meeting.


Bentuk Laboratorium Bersama dengan Kominfo, Ant Group Jajakan Alipay Plus ke Indonesia

6 hari lalu

Alibaba. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Bentuk Laboratorium Bersama dengan Kominfo, Ant Group Jajakan Alipay Plus ke Indonesia

Kominfo membahas kerjasama dengan Ant Group untuk pembentukan Joint Lab. Alibaba menawarkan Alipay Plus buat UMKM Indonesia.


10 Orang Terkaya di Dunia Masih Didominasi AS, Milyuner Cina Peringkat Berapa?

12 hari lalu

Pendiri Alibaba, Jack Ma, cukup lama tak muncul ke publik setelah mengkritik kebijakan Pemerintah Cina secara terbuka dalam sebuah pidato. Jack Ma sempat mengkritik pemerintah China sebagai otoritas yang 'ketinggalan zaman'. REUTERS
10 Orang Terkaya di Dunia Masih Didominasi AS, Milyuner Cina Peringkat Berapa?

Pengusaha Amerika Serikat masih mendominasi daftar peringkat teratas Orang Terkaya di Dunia 2024 versi Forbes. Pengusaha Cina tertinggal jauh.


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


Pakar Hukum Perdagangan Unair Dukung Pembatasan Barang Impor Penumpang, Ini Alasannya

36 hari lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani dalam acara Media Briefing PMK 141 Tahun 023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Pakar Hukum Perdagangan Unair Dukung Pembatasan Barang Impor Penumpang, Ini Alasannya

Pakar hukum pidana Universitas Airlangga (Unair) mendukung pembatasan barang impor penumpang.


Pakar Sarankan KPU Buka Isi Perjanjian dengan Alibaba, Ini Alasannya

37 hari lalu

Sidang sengketa informasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (YAKIN) di Komisi Informasi Pusat alias KIP RI pada Selasa, 5 Maret 2024 di Jakarta. YAKIN menggugat KPU soal keterbukaan informasi data Pemilu. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pakar Sarankan KPU Buka Isi Perjanjian dengan Alibaba, Ini Alasannya

Pemohon juga meminta rincian layanan Alibaba Cloud yang digunakan oleh KPU.


Sempat Bantah, Kini KPU Akui Jalin Kerja Sama dengan Alibaba Cloud

41 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Bengkulu di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. KPU RI menargetkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024. Berdasarkan rekapitulasi nasional mulai Sabtu, 9 Maret hingga Rabu, 13 Maret 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 18 provinsi di tingkat nasional, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ini menyisakan 19 provinsi lagi dari 38 provinsi yang sudah selesai dihitung. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Sempat Bantah, Kini KPU Akui Jalin Kerja Sama dengan Alibaba Cloud

Hal itu terungkap dalam sidang sengketa di KIP. KPU mengakui adanya kerja sama tersebut.


Malaysia Menang Terkait Isu Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit di WTO

49 hari lalu

Seorang pekerja menurunkan kelapa sawit dari sebuah truk di pabrik kelapa sawit di Salak Tinggi, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Agustus 2014. [REUTERS / Samsul Said / File Foto]
Malaysia Menang Terkait Isu Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit di WTO

Malaysia memenangkan gugatan di WTO melawan tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk biofuel dari minyak sawit.


Reformasi Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Dibahas di Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO

50 hari lalu

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono (tengah) memimpin pertemuan kelompok G-33 menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) WTO di Abu Dhabi, PEA, Minggu (25/2/2024). (ANTARA/HO-Ditjen PPI Kemendag/dok.pri)
Reformasi Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Dibahas di Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO

Kemendag menyebut dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO membahas soal penyelesaian sengketa perjanjian investasi maupun banding.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

51 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.