Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perempuan Kulit Hitam yang Maju Pilpres AS, Siapa Kamala Harris?

image-gnews
Kamala Harris mencalonkan diri untuk pilpres AS 2020.[REUTERS]
Kamala Harris mencalonkan diri untuk pilpres AS 2020.[REUTERS]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pilpres 2020 Amerika Serikat tampaknya akan berlangsung lebih beragam setelah Senator AS Kamala Harris mengumumkan pencalonan diri untuk kandidat presiden dari Partai Demokrat.

Pada Senin 21 Januari, bertepatan dengan ulang tahun Martin Luther King Jr, Kamala mengumumkan pencalonannya yang menjadikan dirinya perempuan kulit hitam pertama yang maju dalam kontestasi pilpres 2020, dan mungkin jika menang bisa mencatat sejarah sebagai perempuan kulit hitam pertama yang menjadi presiden AS. Berikut sosok dan fakta tentang Kamala Harris, yang dikutip dari fortune.com, 22 Januari 2019.

1. Kamala Harris Adalah Putri Imigran

Sebagai putri imigran, Kamala Harris terinspirasi untuk mengikuti kehidupan aktivisme dan pelayanan publik. Dia lulus dari Howard University dan menerima gelar sarjana hukum dari University of California, Hastings.

Baca: Kamala, Perempuan Kulit Hitam Pertama yang Maju Pilpres AS 2020

2. Memulai Karir sebagai Pengacara Distrik

Sebelum menjadi Senat AS, Kamala Harris adalah jaksa wilayah San Francisco sejak 2004 hingga ia terpilih sebagai jaksa agung California pada 2010. Ia adalah perempuan dan orang kulit hitam pertama yang memegang kedua posisi tersebut, dan saat ini adalah senator Afrika-Amerika pertama di negara itu dan senator India-Amerika pertama di AS.

3. Kamala Harris terpilih sebagai Senat pada 2016

Kamala Harris saat ini bertugas di Komite Kehakiman Senat AS, Keamanan Dalam Negeri dan Komite Urusan Pemerintahan, Komite Intelijen dan Komite Anggaran.

4. Pernah Digadang sebagai Calon Hakim Agung

Selama Pemerintahan Obama, Harris dicatat sebagai calon Hakim Agung yang berpotensi seandainya ada kursi lain.

Kamala D. Harris.[REUTERS]

5. Pro Pernikahan Sesama Jenis

Harris menolak untuk membela Proposisi 8 pada 2008, sebuah amandemen yang akan melarang pernikahan sesama jenis.
"Saya menolak membela Proposisi 8 karena melanggar Konstitusi. Mahkamah Agung telah menggambarkan pernikahan sebagai hak fundamental 14 kali sejak 1888," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Waktunya telah tiba untuk hak ini untuk diberikan kepada setiap warga negara," lanjut Kamala.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Video: Inilah Sosok Kamala Harris, Senator Demokrat California

6. Mendukung Penghapusan Backpage

Harris menganjurkan penghapusan Backpage.com, sebuah situs periklanan yang diamankan pada April 2018 oleh FBI, dan dinyatakan bersalah karena secara sengaja membantu penyelundupan manusia.

7. Imigran Tanpa Dokumen Bukan Penjahat

Dalam pidato pertamanya di mimbar senat, Harris menyatakan, "Seorang imigran tidak berdokumen bukan penjahat," ungkap laporan The New York Post.

Dia kemudian menyatakan bahwa imigrasi ilegal adalah "pelanggaran sipil, bukan kejahatan".

Baca: Elizabeth Warren Siap Maju untuk Pilpres Amerika Serikat 2020

8. Rundingkan Kesepakatan Ratusan Triliun dengan 5 Hipotek AS

Pada 2012, Harris merundingkan kesepakatan penyelesaian $ 25 miliar atau sekitar Rp 355 triliun dengan lima perusahaan hipotek terbesar di AS, termasuk Bank of America dan Wells Fargo, setelah perusahaan dituduh melakukan praktik penyitaan palsu.

9. Mengusulkan Reformasi Pajak untuk Pekerja

Kamala Harris telah mengusulkan reformasi pajak yang akan menciptakan kredit pajak yang dapat dikembalikan untuk semua pekerja, dengan nilai US$ 3.000 (Rp 42 juta) untuk orang dewasa tak menikah dan US$ 6.000 (Rp 85 juta) untuk pasangan yang sudah menikah, yang berarti bahwa wajib pajak dapat mengumpulkan uang tunai bahkan jika mereka tidak benar-benar berutang pajak, ungkap The National Review.

10. Seorang Penulis

Dari buku bergambar anak-anak hingga memoar, Kamala Harris telah menerbitkan beberapa buku.

Salah satu buku anak-anak Kamala Harris berjudul "Superheroes Are Everywhere" dan memoar "The Truths We Hold: An American Journey".

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

8 jam lalu

MA diamankan Polda Riau karena diduga memanipulasi suara hakim MK soal sengketa hasil pilpres. ANTARA/HO-Polda Riau
Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

Polda Riau menciduk seorang pria di Rokan Hilir Riau karena mengedit suara hakim MK soal putusan sengketa pilpres. Ada narasi jogetin aja.


CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

9 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) bertemu dengan CEO Apple Tim Cook (kanan) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu, 17 April 2024. Sumber: ANTARA
CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

CEO Apple, Tim Cook, melakukan kunjungan ke kantor Menteri pertahanan Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin.


Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

10 jam lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

Pendapat ketiga kubu capres-cawapres soal politisasi bansos dalam putusan MK mendatang.


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

21 jam lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

Gus Muhdlor dikabarkan akan kembali maju dalam Pilkada 2024.


Rapat Permusyawaratan Hakim MK untuk Sengketa Pilpres 2024 Digelar Maraton

1 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK I, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Rapat Permusyawaratan Hakim MK untuk Sengketa Pilpres 2024 Digelar Maraton

MK mulai menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk sengketa Pilpres, setelah penyerahan kesimpulan kemarin.


KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka setelah Pilpres 2024, IM57+ Institute Soroti Kejanggalan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka setelah Pilpres 2024, IM57+ Institute Soroti Kejanggalan

IM57+ Institute telah memperingatkan sejak awal mengenai kejanggalan pada penanganan kasus Bupati Sidoarjo karena berpotensi dipolitisasi.


Masyarakat Sipil Desak Pengadilan Rakyat agar Ungkap Pelanggaran Pilpres 2024

1 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Masyarakat Sipil Desak Pengadilan Rakyat agar Ungkap Pelanggaran Pilpres 2024

Masyarakat sipil mendesak pelaksanaan Pengadilan Rakyat untuk mengungkap praktik tak lazim yang terjadi dalam pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024


Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

4 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK tidak memanggil Presiden Jokowi karena yang bersangkutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.


Pakar Sebut Jokowi-Megawati Sulit Bertemu akibat Pecah Kongsi di Pilpres

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Sebut Jokowi-Megawati Sulit Bertemu akibat Pecah Kongsi di Pilpres

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sikap PDIP ke Jokowi tidak bakal melunak imbas persaingan di Pilpres 2024.