Singapura dan Malaysia Lanjutkan Bahas Sengketa Batas Wilayah

TEMPO.CO, Singapura – Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen, mengatakan penyelesaian perbedaan lewat proses pembicaraan damai selalu lebih baik. Dia mengatakan ini menyangkut sengketa perbatasan laut antara Singapura dan Malaysia.

Baca:

“Isu paling penting dari beberapa pekan terakhir ini sejak kapal pemerintah Malaysia memasuki batas wilayah Singapura di Tuas dan terkait situasi di Seletar mengenai isu perbatasan wilayah udara adalah kami telah menghindari saling serang,” kata Ng seperti dilansir Channel News Asia pada Ahad, 20 Januari 2019. 

Ng melanjutkan,”Selalu lebih baik menyelesaikan perbedaan pendapat lewat pembicaraan damai, negosiasi dan diskusi.” Menurut dia, kedua pemerintah melakukan kemajuan dan saling bicara soal isu ini. Dan keamanan Singapura bersiaga selalu.

Baca:

“Kami mengawasi secara hati-hati. Kami tahu apa yang terjadi. Kami mampu merespon dengan sangat cepat,” kata Ng sambil menambahkan proses pembicaraan dilakukan oleh kementerian Transportasi dan kementerian Luar Negeri.

Seperti diberitakan Straits Times, Singapura dan Malaysia terlibat dalam sengketa mengenai prosedur sistem pendaratan instrumen untuk Bandara Seletar. Pemerintah Malaysia menuding aturan baru itu akan menghambat konstruksi gedung tinggi di sebelah utara bandara, yaitu di kawasan Pasir Gudang di Johor. Pemerintah Singapura membantah soal ini.

Baca:

Pada saat yang sama, masalah muncul mengenai batas laut setelah otoritas Malaysia menambah batas wilayah pelabuhan Johor Bahru pada Oktober. Ini diikuti kegiatan kapal Malaysia yang dianggap melanggar batas oleh Singapura.

Menurut pemerintah Malaysia, Menteri Transportasi Singapura, Khaw Boon Wan, dan mitranya Menteri Anthony Loke dari Malaysia bakal membahas isu batas wilayah udara ini ke depannya.

Baca:

Sedangkan Menteri Luar Negeri Chee Wee Kiong dari Singapura bakal bertemu mitranya dari Malaysia yaitu Sekretaris Jenderal Kemenlu Shahrul Ikram Yaakob pada 28 Januari 2019. Ini akan membahas mengenai deeskalasi sengketa wilayah laut.