Aktivis HAM Tolak Deportasi 250 Warga Rohingya dari Arab Saudi

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekitar 250 pria dari etnis Rohingya bakal dideportasi dari Jeddah, Arab Saudi, ke Dhaka, Bangladesh. Aljzaeera

    Sekitar 250 pria dari etnis Rohingya bakal dideportasi dari Jeddah, Arab Saudi, ke Dhaka, Bangladesh. Aljzaeera

    TEMPO.CORiyadh – Pemerintah Arab Saudi berencana mendeportasi sekitar 250 lelaki dari etnis minoritas Muslim Rohingya ke Bangladesh. Ini bakal menjadi gelombang kedua deportasi oleh Riyadh pada 2019 ini.

    Baca:

     

    Saat ini, Arab Saudi menampung sekitar 300 ribu warga Rohingya. Koordinator Kampanye Free Rohingya Coalition, Nay San Lwin, mendesak pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan kegiatan deporatsi ini. Nay beralasan para pria ini bisa ditahan setibanya di Bangladesh.

    “Mayoritas dari warga Rohingya ini memiliki izin tinggal dan bisa hidup di Arab Saudi secara legal,” kata Nay San Lwin seperti dilansir Aljazeera pada Senin, 21 Januari 2019.

    Nay San Lwin mengkritik kebijakan otoritas Arab Saudi yang menahan para pria Rohingya ini. “Mereka ditahan di pusat penahanan Shumaisi di Jeddah. Mereka tidak diperlakukan seperti rekannya sesama warga Rohingya. Malah, mereka diperlakukan layaknya kriminal,” kata dia.

    Baca:

     

    Salah satu video yang diperoleh Nay San Lwin menunjukkan petugas Arab Saudi bersiap untuk mendeportasi para pria Rohingya ini dengan menggunakan pesawat di Bandara Internasional Jeddah dengan penerbangan menuju Dhaka. Mereka telah tinggal di Arab Saudi selama beberapa tahun.

    Nay San menjelaskan sebagian warga Rohingya memasuki Arab Saudi setelah mendapat dokumen paspor dari Pakistan, Bangladesh, India dan Nepal lewat penyelundup, yang menawarkan dokumen palsu.

    Myanmar mencabut hak kewarganegaraan Rohingya pada 1982. Ini membuat warga Rohingya, yang banyak bermukim di negara bagian Rakhine di Myanmar Utara, menjadi tidak memiliki kewarganegaraan.

    Menurut Undang-Undang Kewarganegaan, Rohingya bukan salah satu dari 135 etnis di Myanmar. Ini menjadi alasan pemerintah untu membatasi hak-hak mereka untuk bersekolah, bekerja, melakukan perjalanan, menikah, memilih di pemilihan, mempraktekkan ajaran agama dan akses kesehatan.

    Nay San Lwin mengatakan Arab Saudi berhenti menerbitkan izin tinggal bagi warga Rohingya setelah 2011. Nay San mengatakan dia dan aktivis kemanusiaan lainnya telah mengajukan permohonan kepada otoritas Arab Saudi agar mengizinkan warga Rohingya tinggal.

    Baca:

     

    “Arab Saudi harus menghentikan deportasi ini dan memberi mereka semua izin tinggal seperti warga Rohingya lainnya yagn tiba sebelum mereka,” kata Nay San Lwin.

    Seperti dilansir Reuters, sekitar 700 ribu warga etnis minoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari Rakhine, Myanmar pada Agustus 2017. Ini terjadi setelah tentara Myanmar dan milisi Budha garis keras menyerang desa-desa etnis Rohingya dan mengusir mereka keluar serta membakar rumah mereka.

    Baca:

     

    Tim pencari fakta independen PBB menemukan indikasi kuat terjadinya tindakan pelanggaran HAM berat termasuk genosida oleh militer dan milisi Budha di Myanmar terhadap warga etnis Rohingya. Tim merekomendasikan PBB membentuk pengadilan adhoc untuk memproses hukum pejabat tinggi militer termasuk Panglima Myanmar Min Aung Hlaing karena diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.