Trump Tolak Usul Akhiri Penutupan Pemerintahan dan Berunding

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump menolak usul dari orang kepercayaannya di Kongres untuk memberhentikan penutupan pemerintahan yang sudah berlangsung 4 minggu atau sebulan. Trump menyatakan bahwa ia tidak akan mundur demi keamanan perbatasan antara Amerika dan Meksiko.

Senat dari Partai Republik, Lindsey Graham menyatakan telah membahas opsi dengan Trump untuk membuka kembali pemerintah beberapa minggu sementara perundingan tetap berlanjut. Perundingan mengenai penolakan Demokrat untuk menyetujui permintaan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko sebesar US$ 5,7 miliar atau sekitar Rp 80 triliun.

Baca: Trump Ancam Tutup Pemerintahan Amerika Sampai Tahunan karena?

Trump dalam perjalanan menuju konvensi pertanian di New Orleans, Senin, 14 Januari 2019 tidak mengamini usulan dari Graham.

"Saya tidak tertarik. Saya ingin itu diselesaikan. Saya tidak ingin menunda. Saya ingin menyelesaikannya," kata Trump, seperti dilansir dari Independent.co.uk.

Trump juga menegaskan bahwa sekalipun sudah 4 minggu pemerintahan tutup, dirinya tidak akan mengeluarkan pernyataan darurat nasional. 

Baca: Fakta Penutupan Pemerintahan Amerika Serikat

"Saya tidak akan mengumumkan darurat nasional," ujarnya.

Sejumlah senator dari dua kubu bertemu pada hari Senin untuk mendiskusikan jalan keluar atas keputusan Trump menutup pemerintahan. Senator yang bertemu itu di antaranya Lindsey Graham, Susan Collins, R-Maine, Joe Manchin, dan Tim Kaine. 

Senator Alabama, Richard Shelby yang menjabat sebagai Ketua Komisi 

Alabama Sen. Richard Shelby membuat perbandingan penutupan Gedung Putih dengan permainan  Menanti Godot.

Baca: Pemerintahan Trump Catat Rekor Penutupan Pemerintahan Terlama AS

"Dan Godot tidak pernah muncul. Kita tidak dapat berlarut-larut di sini untuk waktu lama. Tidak ada orang menunggang kuda menyelamatkan kita.. itu yang saya tahu." ujar Shelby.

Keputusan presiden Trump menutup pemerintahan memasuki minggu ke 4 sudah berdampak luas di antaranya 800.000 pekerja pemerintah tidak mendapatkan gaji sedangkan mereka harus membayar tagihan dan setengah dari mereka berhenti bekerja.