Dekrit Baru, Rusia Akan Tembak Jatuh Pesawat Komersil Jika....

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rekontruksi dari puing-puing pesawat Malaysia Arilines MH17 saat dipresentasikan laporan terakhir kecelakaan pada Juli 2014 di Gilze Rijen, Belanda, 14 Oktober 2015. Para investigator internasional menyimpulkan bahwa pesawat Malaysia Airlines MH17 telah ditembak jatuh oleh rudal BUK buatan Rusia. REUTERS/Michael Kooren

    Rekontruksi dari puing-puing pesawat Malaysia Arilines MH17 saat dipresentasikan laporan terakhir kecelakaan pada Juli 2014 di Gilze Rijen, Belanda, 14 Oktober 2015. Para investigator internasional menyimpulkan bahwa pesawat Malaysia Airlines MH17 telah ditembak jatuh oleh rudal BUK buatan Rusia. REUTERS/Michael Kooren

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan di Kementerian Pertahanan Rusia meminta Kremlin menyetujui dekrit tentang pemberian izin pesawat tempur menembak jatuh pesawat komersial yang melanggar hukum, mengancam hidup orang banyak serta merusak fasilitas strategis Rusia.

    "Dekrit ini juga untuk mencegah keterlibatan pembajakan pesawat," ujar pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip dari Daily Mail, Jumat, 11 Januari 2018.

    Baca: Tim Penyidik: Rudal BUK Rusia Hantam MH17, 298 Orang Tewas

    Para bos di Kementerian Pertahanan Rusia itu menilai peraturan yang saat ini berlaku ambigu dan memerlukan klarifikasi.

    Menurut Undang-undang pemberangusan terorisme, menembak jatuh pesawat diizinkan jika pesawat gagal mematuhi perintah untuk mendarat atau mengubah rute.

    Namun dekrit lainnya berisikan larangan menembak jatuh pesawat jika didalamnya ada penumpang.

    "Dokumen baru ini harus menghapus kontradiksi ini," ujar ahli militer Rusia, Vladislav Shurygin.

    Selain itu, ujar Shurygin, rancangan dekrit memenuhi standar internasional terkait dengan ancaman.

    Baca: MH17 Dihantam Buk, Ini Percakapan Milisi dan Rusia  

    Surat kabar Izvestia melaporkan, rancangan dekrit ini memuat sistem peringatan lebih dulu kepada pesawat lewat radio dan visual, sistem koreksi rute pesawat dan menyediakan pendaratan darurat.

    Dalam rancangan dekrit yang diusulkan ke Kremlin, menembak jatuh pesawat merupakan langkah terakhir.

    "Pelaku pelanggaran akan diperingatkan secara visual dan radio bahwa mereka akan mengeluarkan tembakan akibat membangkang. Pesawat dan helikopter dengan senjata kecil dan senjata artileri akan menjadi yang terakhir mengumumkan keseriusan dan niat, mereka akan mengeluarkan tembakan peringatan," ujar laporan surat kabar itu.

    "Jika pelaku tidak meresponsnya, maka akan ditembak jatuh."

    Bahkan jika diperlukan, Angkatan Bersenjata dibolehkan menggunakan rudal anti pesawat terbang, artileri roket, dan senjata artileri lainnya.

    Presiden Vladimir Putin tahun lalu mengatakan dirinya berwenang menembak pesawat, jika pesawat itu mengancam pembukaan Olimpiada Musim Dingin di Sochi tahun 2014.

    Baca: MH17 Jatuh, Rusia: Ukraina Juga Punya Rudal Buk-M1

    Penegasan Putin itu dilatari ancaman seorang pria Ukraina yang mabuk saat berada dalam satu pesawat yang akan terbang ke Turki. Pria itu mengatakan dirinya membawa bom dan memaksa pilot mengalihkan penerbangannya ke Sochi.

    Pilot berhasil mengelabui pria Ukraina itu bahwa seolah pesawat terbang menuju Sochi, padahal pesawat diterbangkan ke Istanbul.

    Dekrit ini bertujuan untuk mencegah situasi yang mirip dengan serangan al Qaeda ke menara World Trade pada September 200.

    Kemudian, tembak jatuh pesawat MH17 di wilayah timur yang dikuasai pemberontak Ukraina dan menewaskan 298 penumpang berikut kru pesawat. Pesawat milik maskapai Malaysia itu ditembak dengan menggunakan rudal BUK pada tahun 2014.

    Tahun 1983, pesawat milik Uni Sovyet menembak jatuh pesawat komersial Korea Selatan 007 dan menewaskan 269 orang.

    Kremlin belum menanggapi permintaan petinggi Kementerian Pertahanan Rusia terhadap dekrit menembak jatuh pesawat komersial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gaji Gubernur dan Perbandingan Luas Jawa Tengah dengan Malaysia

    Dalam Debat Pilpres 2019 pertama pada 17 Januari 2019, Prabowo Subianto menyinggung besaran gaji gubernur dengan mengambil contoh Jawa Tengah.