Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR AS Usul Pajak Marginal 70 Persen untuk Miliarder

image-gnews
Alexandria Ocasio-Cortez meninggalkan bilik setelah memberikan suaranya pada pemilu di The Bronx, New York, AS, Selasa, 6 November 2018. Kemenangan Alexandria dalam pemilu ini mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang Elise Stefanik dari Partai Republik, yang berusia 30 tahun saat pertama terpilih menjadi anggota Kongres AS wilayah New York tahun 2014.  REUTERS/Andrew Kelly
Alexandria Ocasio-Cortez meninggalkan bilik setelah memberikan suaranya pada pemilu di The Bronx, New York, AS, Selasa, 6 November 2018. Kemenangan Alexandria dalam pemilu ini mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang Elise Stefanik dari Partai Republik, yang berusia 30 tahun saat pertama terpilih menjadi anggota Kongres AS wilayah New York tahun 2014. REUTERS/Andrew Kelly
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR AS Alexandria Ocasio-Cortez mengusulkan pajak marginal 60 hingga 70 persen untuk para miliarder AS guna mendanai energi dan infrastruktur.

Menurut Ocasio-Cortez, usulan pajak miliarder untuk rencana pengurangan emisi karbon ke titik nol dan menghapus bahan bakar fosil dalam 10 tahun ke depan.

Anggota DPR yang mewakili New York itu mengatakan selama wawancara dalam program "60 Minutes" pada Minggu kemarin bahwa pajak baru akan berdampak pada warga Amerika dengan pendapatan US$ 10 juta lebih atau sekitar Rp 141 miliar untuk mendanai New Green Deal, yakni rencana federal untuk perubahan iklim dengan investasi triliunan dolar AS, menurut laporan Business Insider, yang dikutip 8 Januari 2019.

Baca: Baru Dilantik, Muncul Video Viral Anggota DPR AS Menari di Medsos

"Begitu Anda berada di puncak kesuksesan, dengan 10 juta dolar, kadang-kadang Anda melihat tarif pajak setinggi 60 atau 70 persen," kata Ocasio-Cortez. "Itu bukan berarti semua 10 juta dolar AS dikenakan pajak dengan tarif yang sangat tinggi. Tetapi itu berarti bahwa ketika Anda menaiki tangga ini, Anda harus berkontribusi lebih banyak."

Alexandria Ocasio-Cortez.[time.com]

Ocasio-Cortez mengklaim pemerintahan sebelumnya, baik Republik dan Demokrat, menerapkan tarif pajak marginal serupa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tarif pajak marginal tertinggi mencapai 91 persen pada 1950-an, selama pemerintahan Presiden Dwight D. Eisenhower. Setelah pemerintahan John F. Kennedy dan Presiden Lyndon B. Johnson, pajak marginal ditetapkan 70 persen. Semasa Presiden Ronald Reagan pajak marginal diturunkan menjadi 50 persen pada 1980-an, sebelum akhirnya ditetapkan 38,5 persen pada 1986.

Baca: Anggota Termuda DPR AS Dukung Pemakzulan Donald Trump

Pengamat dari Washington Post mengatakan sekitar 16.000 warga Amerika memiliki pendapatan di atas US$ 10 juta pada 2016 dan angka ini memberikan pemerintah federal pendapatan pajak tambahan US$ 72 miliar atau Rp 1.018 triliun.

Para kritikus menyangsikan rencana pajak 70 persen Ocasio-Cortez, salah satunya anggota partai Republik Steve Scalise di Twitter yang menyebut Ocasio-Cortez tidak paham bagaimana tarif pajak marginal bekerja.

Meskipun dia belum memaparkan hitung-hitungan dampak penaikan tarif pajak marginal untuk miliarder, Alexandria Ocasio-Cortez menyebut Green New Deal sebagai gerakan ambisius yang mencakup semua hal menuju energi yang lebih bersih dan efisien di seluruh Amerika Serikat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

1 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

1 jam lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

10 jam lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.


Sembunyi di Bunker Milik Miliuner AS, Netanyahu Didemo Warga Israel

1 hari lalu

PM Israel Benyamin Netanyahu dan istrinya, Sara. REUTERS
Sembunyi di Bunker Milik Miliuner AS, Netanyahu Didemo Warga Israel

Netanyahu dan istrinya dilaporkan berlindung di dalam bunker di kediaman tersebut pada akhir pekan lalu untuk menghindari serangan rudal Iran.


Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

2 hari lalu

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto
Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

Tidak hanya tahun ini, Setya Novanto alias Setnov pun mendapat remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2023.


Kata Gerindra Soal Rekonsiliasi dengan PDIP dan Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati

4 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua dari kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Megawati didampingi oleh kedua anaknya, Puan Maharani (kiri) dan Prananda Prabowo (kanan). TEMPO/Muhammad Hidayat
Kata Gerindra Soal Rekonsiliasi dengan PDIP dan Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati

Gerindra menilai komunikasi yang baik antara Sufmi Dasco Ahmad dan Puan Maharani di DPR dapat mempercepat rekonsiliasi kedua partai.


Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

5 hari lalu

Restoran cepat saji Richeese Factory terkenal dengan ayam goreng pedas dengan tambahan saus kejunya. Ini profil pemilik Richeese Factory. Foto: Nabati Group
Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.


Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

6 hari lalu

Gedung Dirjen Pajak. kemenkeu.go.id
Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.


Masa Sidang DPR Berakhir, NasDem Buka Suara soal Nasib Hak Angket

9 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari, ketika ditemui di kantor DPR RI, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024. TEMPO/Defara
Masa Sidang DPR Berakhir, NasDem Buka Suara soal Nasib Hak Angket

Partai NasDem sejak awal siap mendukung diajukannya hak angket. Namun, NasDem menilai kunci pengajuan hak angket ada di fraksi PDIP.