Pemerintahan Aung San Suu Kyi Minta Militer Serang Arakan Army

TEMPO.CO, Yangon – Pemimpin pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi, membahas serangan kelompok Arakan Army terhadap empat pos polisi, yang menewaskan 13 orang polisi, dengan pemimpin militer pada Senin, 7 Januari 2019.

Baca:

Dalam pertemuan yang langka terjadi ini, juru bicara pemerintah Myanmar mengatakan kantor Presiden meminta pasukan menghancurkan perlawanan Arakan Army.

“Kantor Presiden telah memerintahkan militer melancarkan operasi untuk menghancurkan teroris,” kata Zaw Htay, juru bicara pemerintah, seperti dilansir Reuters pada Senin, 7 Januari 2019.

Pertemuan ini dihadiri Presiden Win Myint, Suu Kyi, panglima Min Aung Hlaing, dan beberapa pejabat lain seperti kepala intelijen.

Baca:

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan perang antara pasukan Myanmar dan Arakan Army telah menimbulkan gelombang pengungsi sebanyak 4.500 orang.

Perang ini semakin intensif sejak Desember 2018. Sebagian warga pengungsi berlindung di kuil, dan membangun tenda darurat di sekitar hutan.

Pasukan Arakan Army menginginkan otonomi diperluas bagi negara bagian Rakhine, yang mayoritas terdiri dari etnis Rakhine beragama Budha.

Baca:

Kondisi keamanan di Rakhine State bermasalah sejak militer menyerang kelompok milisi Muslim Rohingya pada pertengahan Agustus 2017. Ini menyebabkan sekitar 700 ribu warga minoritas etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Tim independen pencari fakta PBB menemukan indikasi kuat sejumlah pelanggaran HAM oleh militer Myanmar terhadap warga desa etnis Rohingya dalam operasi militer itu.

Foto-foto yang diunggah oleh Letnan Kyi Nyan Lynn dari Divisi Infantri ke-33 di Facebook.[Facebook via Reuters]

Menurut Reuters, Suu Kyi saat ini dilarang menjadi Presiden Myanmar berdasarkan konstitusi yang dirancang pihak militer. Namun, Win Myint merupakan seorang loyalis. Sehingga, Suu Kyi dianggap sebagai pemimpin de facto pemerintahan Myanmar.

Baca:

Konflik antara Arakan Army dan pasukan Myanmar memburuk setelah terjadi penyerangan empat pos terluar polisi di dekat perbatasan dengan Bangladesh, yang menewaskan 13 orang polisi. Penyerangan terjadi pada Jumat, 4 Januari 2019 saat Myanmar sedang merayakan hari kemerdekaan.

Menurut juru bicara Arakan Army, serangan itu dilancarkan sebagai reaksi atas operasi militer Myanmar di Rakhine, yang juga menyasar warga sipil. Tatmadaw, yang merupakan sebutan militer Myanmar, menolak tuduhan itu.

“Apa mereka ingin melihat siklus kekerasan berlangsung selama beberapa dekade,” kata Zaw Htay. “Saya ingin memberi tahu warga Rakhine yang mendukung Arakan Army: jangan cuma berpikir soal diri Anda sendiri tapi juga pikirkan generasi berikutnya.”

Media BNI Online melansir perwakilan Arakan Army mengatakan pos polisi menjadi target yang sah karena sering digunakan militer untuk menyerang pasukannya.

“Warga desa telah disiksa oleh petugas perbatasan ini saat mereka ikut dalam operasi militer. Militer Burma juga menggunakan pos polisi ini sebagai tempat untuk menembaki pasukan kami menggunakan artileri. Itu sebabnya kami menyerang mereka,” kata Khaing Thukha dari departemen informasi Arakan Army yang menjadi beroperasi di negara bagian Rakhine, Myanmar.