TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan dirinya ingin mengikuti cara Soeharto untuk memberantas pemberontak komunis Filipina.
Duterte mengatakan hal ini Sabtu kemarin di hadapan tentara dari Divisi ke-10 Angkatan Darat yang bermarkas di Mawab, Lembah Compostela, seperti dilaporkan dari Inquirer.net, 24 Desember 2018.
Duterte menyampaikan pemerintah harus mengubah taktik melawan komunis dengan mengikuti taktik kampanye Soeharto pada 1965-1966 untuk menghancurkan komunisme di Indonesia.
Baca: Rodrigo Duterte Mau Bentuk Tim Pembunuh Komunis
Mantan Presiden Soeharto mengerahkan kampanye Orde Baru yang menargetkan anggota PKI, orang-orang kiri dan oposisi, yang berujung pembantaian massal warga sipil.
"Jangan bertempur dengan mereka. Hancurkan mereka. Hancurkan dan bunuh mereka," tutur Duterte di hadapan para tentara.
Presiden Rodrigo Duterte menyampaikan pidatonya selama kunjungannya ke Markas Besar Divisi Infanteri ke-10 di Kamp Jenderal Manuel T. Yan Sr di Mawab, Provinsi Compostela Valley pada 22 Desember 2018. [Robinson Ninal Jr./Foto Kepresidenan Filipina/inquirer.net]
Duterte juga mengatakan dia akan bertanggungkjawab atas pembunuhan tersebut. Pada Selasa, Duterte mengatakan akan menerapkan strategi Hamlet yang dilakukan selama perang Vietnam oleh AS, yakni dengan mengisolasi warga lokal untuk menahan pengaruh NPA.
Baca: Rodrigo Duterte Ancam Bunuh Uskup Jika Terlibat Narkoba
Terkait pernyataan Duterte, Komnas HAM Filipina memperingatkan pada hari Minggu bahwa strategi tersebut bisa melanggar hak dan kebebasan warga lokal, dan bahkan pembunuhan sporadis.
"Strategi itu akan mengganggu kultur masyarakat lokal," kata juru bicara Komnas HAM Filipina, Jacqueline de Guia.
Foto yang diambil pada 23 November 2016, memperlihatkan anggota pemberontak komunis Tentara Rakyat Baru (NPA) berbaris selama upacara sebelum konferensi pers rahasia di perkemahan gerilya di pegunungan Sierra Madre di tenggara Manila, Filipina.[AP Photo/ Aaron]
De Guia mengatakan mengurung masyarakat adat di dusun akan melanggar hukum humanitarian internasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Filipina No. 9851 tentang Kejahatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional, Genosida, dan Kejahatan Lain Terhadap Kemanusiaan.
Baca: Enggan Damai dengan Komunis, Rodrigo Duterte: Ayo Kita Perang
Selain itu, Duterte sendiri tidak mengakui deklarasi gencatan senjata sepihak yang diajukan oleh Tentara Rakyat Baru (NPA) poros militer komunis Filipina selama masa liburan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
"Kita siap untuk apapun," tegas Duterte.
Rodrigo Duterte menambahkan, selain pemberontak komunis Filipina, tentara juga harus menghancurkan kelompok Abu Sayyaf dan gembong narkoba tanpa ampun.
