TEMPO.CO, Jakarta - Pada 20 Desember kemarin, Arab Saudi membentuk tiga badan pemerintahan baru untuk meningkatkan kemampuan intelijen setelah kasus Jamal Khashoggi terungkap ke media dunia.
Raja Salman, menurut laporan media Turki Hurriyet Daily News, yang dikutip Tempo pada 22 Desember 2018, memerintahkan perombakan badan intelijen setelah Khashoggi dibunuh oleh regu intelijen di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober lalu.
Baca: CCTV Rekam Pergerakan Pembunuh Jamal Khashoggi Selama di Turki
Dilaporkan ada tiga departemen pemerintahan yang baru yakni, strategi dan pengembangan; urusan legal dan hukum; serta evaluasi operasional dan internal. Ketiganya dimaksudkan untuk menyesuaikan kebijakan keamanan nasional, hukum internasional dan regulasi HAM.
Tiga departemen ini dibentuk oleh komite yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang menjabat sebagai menteri pertahanan kerajaan.
Jamal Khashoggi. Middle East Monitor/Handout via REUTERS
Skandal Jamal Khashoggi terbongkar ke publik setelah media Turki dan pemerintahannya secara berangsur membeberkan berita pembunuhan Jamal Khashoggi.
Baca: Arab Saudi Kecam Resolusi Senat Amerika, Sebut sebagai Gangguan
Awalnya Arab Saudi mengklaim Khashogi keluar konsulat tidak lama setelah masuk, namun meralat Khashoggi tewas dalam perkelahian hingga diklarifikasi bahwa Khashoggi tewas oleh agen intelijen yang ditugaskan untuk membawa pulang dirinya. Namun Arab Saudi menyampaikan klaim terakhirnya dengan menyebut pembunuhan Khashoggi sudah direncanakan.
Namun ororitas Saudi membantah Putra Mahkota terlibat dalam pembunuha dan mengatakan pembunuhan dilakukan oleh pihak internal tak bertanggungjawab tanpa sepengetahuannya.
Baca: Tersangka Pembunuh Jamal Khashoggi Pernah ke Israel, Agendanya?
Pekan lalu, Senat AS menyalahkan Mohammed bin Salman atas pembunuhan Jamal Khashoggi setelah badan intelijen AS CIA menyampaikan hasil penyelidikan internalnya, yang berujung pada resolusi senat untuk mengakhiri dukungan AS terhadap Arab Saudi dalam perang Yaman.
