Kasus 1MDB, Pemerintah Malaysia Gugat Goldman Sachs Rp100 Triliun

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri: Bekas bankir Goldman Sachs, Roger Ng, dan Tim Leisner (tengah) dan pengusaha Low Taek Jho alias Jho Low (kanan). Straits Times

    Dari kiri: Bekas bankir Goldman Sachs, Roger Ng, dan Tim Leisner (tengah) dan pengusaha Low Taek Jho alias Jho Low (kanan). Straits Times

    TEMPO.COKuala Lumpur – Pemerintah Malaysia meminta reparasi dana sebesar US$7.5 miliar atau sekitar Rp109 triliun dari perusahaan bank investasi Goldman Sachs terkait munculnya skandal 1MDB atau 1Malaysia Development Berhad.

    Baca:

     

    Reuters melansir ini dari berita Financial Times, yang mengutip pernyataan menteri Keuangan Malaysia.

    Secara terpisah, Reuters mengutip Bloomberg yang memberitakan otoritas keuangan Singapura telah memperluas investigasi kriminal terkait skandal 1MDB untuk memasukkan Goldman Sachs dalam pemeriksaan kasus ini.

    “Ini menunjukkan semakin meningkat pemeriksaan mengenai peran bank itu dalam skema pencucian uang yang diduga melibatkan miliaran dolar atau puluhan triliun rupiah,” begitu dilansir Reuters, Jumat, 21 Desember 2018.

    Baca:

     

    Pada pekan ini, jaksa penuntut Malaysia telah mengajukan dakwaan kepada Goldman Sachs terkait perannya sebagai underwriter dan arranger dalam penerbitan tiga surat utang atau bond sales senilai US$6.5 miliar atau sekitar Rp94 triliun.

    Ini merupakan upaya penegakan hukum pertama terhadap bank asal Amerika Serikat itu.

    Selama ini, manajemen Goldman Sachs membantah melakukan kesalahan. Bank itu malah mengatakan sejumlah pejabat pemerintah dan perusahaan 1MDB telah berbohong kepada bank itu mengenai dana hasil penjualan surat utang.

    Baca:

     

    Tambahan gugatan sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp14.5 triliun kepada Goldman Sachs merupakan dana yang harus dikembalikan untuk menutup biaya penerbitan surat utang itu, yang mencapai US$600 juta atau sekitar Rp8.7 triliun, yang dibayarkan kepada bank investasi itu.

    Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, mengatakan dana itu juga untuk membayar kupon obligasi yang dinilai lebih tinggi dari rata-rata pasar.

    Menurut Financial Times seperti dilansir Reuters, Lim juga mengatakan biaya reparasi yang muncul akibat munculnya gugatan hukum seharusnya lebih dari US$1,8 miliar atau sekitar Rp26 triliun.

    “Angka mereka US$1.8 miliar. Angka kami US$7.5 miliar,” kata Lim.

    Menanggapi gugatan ini, juru bicara Goldman Sachs mengatakan kepada Reuters bahwa,”Penawaran obligasi 1MDB dimaksudkan untuk mendapatkan dana untuk menguntungkan Malaysia, namun, sejumlah besar dana itu malah dicuri untuk kepentingan pemerintah Malaysia dan rekan mereka.”

    Baca:

     

    Pengamat mengkritik besarnya angka biaya penerbitan surat utang itu untuk Goldman Sachs, yang dinilai jauh melebihi biaya normal yang berkisar 1 – 2 persen dari jumlah penerbitan obligasi.

    Mengenai ini, manajemen Goldman Sachs beralasan jumlah bayaran yang besar itu tergantung pada resiko. Bank investasi itu membeli obligasi yang tidak memiliki rating sambil mencari investor. Dan terkait penerbitan obligasi pada 2013, yang mendapat dana sekitar US$2.7 miliar, 1MDB menginginkan dananya segera.

    Media Malaysia Kini melansir tiga obligasi itu memiliki tenor 10 tahun dan memiliki kupon antara 4.4 – 5.99 persen.

    Baca:

     

    Lim mengatakan pemerintah Malaysia tidak sedang bernegoisasi dengan manajemen Goldman. Namun, pengajuan tuntutan hukum itu pada Senin kemarin bisa membawa manajemen bank itu ke meja perundingan.

    Pemerintah Malaysia berupaya mengenakan hukuman penjara dan denda puluhan triliun dari Goldman Sachs dan empat individu, yang diduga menyalahgunakan dana US$2.7 miliar dari hasil penerbitan obligasi 1MDB.

    Kementerian Kehakiman AS menyatakan ada dana sekitar US$4.5 miliar yang disalahgunakan dari 1MDB. Dana itu digunakan untuk berbelanja rumah di London dan New York, perhiasan mahal dan benda seni serta sebuah pesawat jet.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.