Raja Salman Lanjutkan Tunjangan, Umumkan Bujet Terbesar Saudi

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Salman membuka KTT Teluk yang digelar Dewan Kerjasama Teluk pada Ahad, 9 Desember 2018 di Riyadh, Arab Saudi. Arab News

    Raja Salman membuka KTT Teluk yang digelar Dewan Kerjasama Teluk pada Ahad, 9 Desember 2018 di Riyadh, Arab Saudi. Arab News

    TEMPO.CORiyadhRaja Salman dari Arab Saudi memerintahkan kelanjutan pembayaran tunjangan publik. Dana ini dicantumkan dalam anggaran belanja dan pendapatan negara terbesar dalam sejarah negara itu yaitu sebesar 1.106 triliun riyal (US295 miliar) atau sekitar Rp 4.300 triliun untuk 2019.

    Baca:

     

    Pada 2018, anggaran pemerintah tercatat sebesar 1.030 triliun riyal seperti dilansir Arab News. Ini membuat anggaran belanja pemerintah pada 2019 naik sekitar 7 persen. 

    Anggaran belanja ini diproyeksikan bakal mengalami defisit hingga US$35 miliar atau sekitar Rp506 triliun untuk tahun ke enam berturut-turut.

    “Kami menetapkan untuk melanjutkan reformasi ekonomi, meningkatkan disiplin fiskal, meningkatkan transparansi, dan memperkuat sektor swasta,” kata Raja Salman dalam pidato di televisi seperti dilansir Aljazeera pada Selasa, 18 Desember 2018 waktu setempat.

    Baca:

     

    Menurut keputusan kerajaan yang dipublikasikan kantor berita Saudi Press Agency, pegawai negeri sipil dan tentara bakal terus menerima tunjangan sebesar 1000 riyal atau sekitar Rp3.9 juta per bulan.

    Tunjangan ini juga akan terus diberikan kepada para pensiunan, dan warga penerima jaringan keamanan sosial. Besaran tunjangan untuk para siswa sekolah akan ditingkatkan 10 persen mulai 2019. “Ini akan berlaku selama satu tahun fiskal hingga rampungnya kajian mengenai sistem perlindungan sosial.

    Pemerintah mengumumkan bakal meningkatkan belanja hingga 7 persen pada 2019 untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

    Baca:

     

    Saat ini, tingkat pengangguran di Arab Saudi mencapai sekitar 12 persen hingga pertengahan 2018, yang merupakan level tertinggi di kerajaan itu selama satu dekade terakhir.

    Pemerintah Arab Saudi memperkenalkan Visi 2030, yang digagas Putra Mahkota Mohammed Bin Salman. Salah satu targetnya adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga.

    Namun, bisnis di negara itu mulai merasakan dampak akibat kenaikan pajak dan berbagai langkah yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran.

    Misalnya, pemerintah menaikkan tarif listrik, bahan bakar minyak, dan mulai mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 5 persen mulai awal 2018. Kementerian Keuangan mengatakan mendapat pemasukan sekitar US$12 miliar atau sekitar Rp174 triliun.

    Baca:

     

    Pangeran Mohammed mengatakan pendapatan non minyak dan gas naik dari US$34 miliar pada 2014 menjadi US$77 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun pada 2018.

    Selama ini, pemerintah Saudi telah menggunakan dana ratusan miliar dolar dari dana cadangan negara. Pemerintah juga mulai meminjam puluhan miliar dolar dari domestik dan pasar uang internasional untuk menutup defisit anggaran negara.

    Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan, mengatakan uang pemerintah bakal naik menjadi 21.7 persen dari total produk domestik bruto dari saat ini sekitar 19.5 persen. Raja Salman masih mengendalikan pemerintahan di Arab Saudi meskipun jalannya roda pemerintah harian diserahkan kepada Pangeran Mohammed. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.