TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengkritik langkah Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Mahathir menegaskan tidak ada negara yang memiliki hak untuk mengakui status Yerusalam.
"(Status) Yerusalem harus tetap seperti apa adanya dan bukan ibu kota Israel," kata Mahathir saat lawatan di Bangkok, dilaporkan dari Reuters, 18 Desember 2018.
"Yerusalem selalu milik Palestina, jadi kenapa mereka mengambil inisiatif untuk memecah Yerusalem yang bukan milik mereka, namun malah membagi Arab dan Yahudi? Mereka tidak punyak hak," tegas Mahathir.
Baca: AS Sambut Pengakuan Australia Atas Yerusalem Barat
"Australia juga ingin membagi Yerusalem dengan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, semua ini hanya akan membangkitkan lebih banyak kemarahan," katanya setelah menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Rangsit di Thailand, dikutip dari Free Malaysia Today.
Malaysia sendiri telah lama mendukung solusi dua negara pada sengketa Palestina-Israel.
Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, di Suntec Convention Centre, Singapura, Rabu, 14 November 2018. Foto: Biro Pers Setpres
PM Australia Scott Morrison, pada Sabtu kemarin, mengubah kebijakan Timur Tengahnya selama puluhan tahun dengan pengakuan ini, namun mengatakan tidak ada rencana dalam waktu dekat untuk memindahkan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Baca: Bahrain Dukung Australia Akui Yerusalem Barat Jadi Ibukota Israel
Israel sendiri mengapresiasi keputusan Australia, namun oposisi datang dari ketua parlemen Israel, Yuli Edelstein, yang menganggap keputusan Australia setengah-setengah, menurut laporan The Jerusalem Post. Edelstein menegaskan seluruh Yerusalem adalah ibu kota Israel, bukan hanya Yerusalem Barat.
Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kota, termasuk sektor timur yang dicaploknya setelah perang 1967, namun tidak diakui oleh internasional.
